Kamis, 27 November 2008

Camat Losarang Berkelit Warganya Tumpang Pacul

INDRAMAYU - Keterlibatan Camat Losarang dan Kuwu Desa Krimun dalam konflik tumpang pacul (tumpang garapan, red), tak memberikan peluang untuk memunculkan perdamaian antara pihak Asngad (50) dan lawannya Rasiman cs. Akibat ketidakjelasan pemerintah setempat itu, Ansgad mengalami kerugian.

Selain itu, pihak Rasiman (65) pun masih ngotot bahwa dirinya yang paling berhak, mengingat sertifikat atas tanah yang digarap itu sebagai kekuatan hukum yang berlaku. Adapun pihak Asngad pun mengklaim pihaknya sebagai yang paling berhak, karena keterangan Pengadilan Negeri Indramayu yang memenangakan dirinya dalam proses eksekusi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tabloid Sensor, konflik Tumpang Pacul berawal dari perebutan tanah seluas 65 Bau diwilayah Desa Krimun Kec. Losarang kembali menjadi sengketa. Sengketa bermula dari dimulainya garapan dari pihak Asngad yang merasa sebagai pemenang Eksekusi sejak tahun 1994 selalu saja dihalangi saat berniat menggarap lahan yang secara hukum dimenangkannya.

Hal ini pun dikuatkan keterangan Heru dan mantan Lurah Kliwed yang kerap bersaksi atas perilaku pihak Rasiman merintangi pelaksanaan garapan. Alhasil pihak Asngad selalu saja dirugikan. “Padahal biaya yang telah dikeluarkan tak sedikit,” ujar Asngad.

Lain lagi dengan pihak Rasiman. Keluarga besarnya banyak yang menjadi polisi dan tentara. Hal inilah yang membuat Asngad selalu kalah, karena ada dugaan intimidasi serta ancaman-ancaman dari anak-anak Rasiman.

Bahkan, putra kedelapan Rasiman, Dedi, kerapkali menakut-nakuti pihak penggarap tanah yang mengatakan bahwa dirinya anggota Mabes Polri. Padahal masyarakat tahu Dedi adalah anggota Kepolisian Polda Metro Jaya. Karena itu, saat konflik terjadi beberapa hari lalu, pihak Asngad tetap memberanikan diri mempertahankan haknya.

“Saya tidak takut walau mereka mengatasnamakan apapun. Saya melakukan penggarapan tanah ini dikarenakan menurut Pengadilan Negeri Indramayu, sayalah yang paling berhak. Karena selain sebagai pemenang, saya pun diperkuat oleh hasil kinerja pengacara saya, dan saya memiliki kekuatan hukum dan surat perintah penggarapan atas keterangan pemenang hasil eksekusi,” tegas Heru Cs.

Secara kronologis, pihak Asngad menang dalam sidang perkara tanah hasil eksekusi tahun 1994. Oleh pengadilan Negeri Indramayu, kemenangan Asngad dikuatkan pula dengan surat keterangan notaris atas perintah penggarapan atas tanah tersebut pada Asngad selaku pemilik.

Lebih lanjut pengacara dari pihak Asngad; Caripan SH. dan Sumarjo, SH berencana melaporkan Camat dan Kuwu yang cenderung lepas tangan dalam menghadapi masalah ini. Selanjutnya untuk tindakan arogan keluarga Rasiman, mereka berencana melaporkan ke Provost.

Sementara itu, Drs. Prawoto selaku Camat Losarang menanggapi konflik dua massa di daerahnya menjelaskan bahwa pihaknya selaku Camat adalah petugas pelayanan publik. Adapun masalah legalitas kepemilikan tanah baik itu yang dimenangkan melalui eksekusi Pengadilan Negeri maupun pemilik surat-surat yang digugat, keduanya bukan wewenang dirinya untuk menentukan siapa yang berhak menggarap lahan konflik tersebut. Namun demikian camat justru menyerahkan kedua belah pihak yang berkonflik dapat segera diselesaikan oleh pihak kepolisian dan aparat yang menangani secara hukum. joss arcan, soni s

Kuwu Karang Kerta Dipolisikan

INDRAMAYU - Terkait pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Oktober lalu dan pungutan liar pada saat membagikan kompor gas di Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, diduga dilakukan tim yang telah dibentuk oleh oknum kuwu. Akibat dari perbuatannya permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres Indramayu.

Upaya pemerintah pusat maupun daerah memberikan kompensasi BBM berupa BLT dan membagikan kompor gas kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan adalah langkah maju guna mengentas kemiskinan, namun disayangkan niat baik pemerintah telah dikotori oleh pemerintahah tingkat bawah yakni tingkat desa, bantuan itu dipolitisir dan dijadikan ajang bisnis bagi kuwu dan perangkatnya.

Berdasarkan surat laporan tertanggal 29 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Hamdan Siregar, pada intinya menyebutkan, sekitar 287 orang penerima BLT masing-masing mendapatkan bantuan Rp700.000 pada bulan Oktober 2008 lalu di Desa Karang kerta, diduga telah terjadi pemotongan dana BLT dengan modus operandi tim yang telah dibentuk sebelumnya mendatangi masyarakat penerima BLT, setelah pulang mengambil uang bantuan dari kantor pos secara door to door mendatangai rumah rumah warga yang menerima BLT.

Menurut Hamdan, besar potongan yang diminta oleh tim yang diketuai oleh Kamil sebagai perangkat desa dengan jabatan Raksa Bumi I, warga penerima BLT dimintai sebesar Rp250.000/orang dengan alasan untuk pembangunan masjid dan kantor desa (kantor kuwu, red) Karangkerta.

Usai melakukan pengambilan uang dari warga, hasilnya dilaporkan ke Kuwu Cabik. Akibat ulah itu, warga desa Karangkerta merasa tidak nyaman. Dari hasil pungutan dana BLT berdasarkan laporan diperkirakan mencapai Rp40.000.000.

Bukan hanya masalah potongan dana BLT, di Desa Karangkerta menurut Hamdan Siregar, masyarakat setempat, aksi pungutan liar yang dilakukan perangkat desa dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan bantuan kompor gas kepada masyarakat. Padahal pemerintah telah memberikan ultimatum tidak diperkenankan mengambil pungutan kepada masyarakat dalam bentuk apapun.

Namun kenyataannya, dari setiap penerima bantuan kompor gas diharuskan membayar Rp25.000. Menurutnya, hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang ada dan terindikasi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dirinya tidak terima ulah yang dilakukan perangkat desanya. “Masyarakat masih tetap menunggu hasil laporan yang ditunjukan ke Polres Indramayu. Kami berharap agar Polres Indramayu menindak lanjuti laporannya itu,” tegasnya. duliman

PR Buat Kapolres Baru

INDRAMAYU – Jabatan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Indramayu diserahterimakan dari pejabat lama Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs Syamsudin Djanieb kepada pejabat baru AKBP Drs Mashudi. Serah terima berlangsung singkat dan sederhana di Markas Kepolisian Wilayah atau Mapolwil Cirebon, pekan lalu.

Mashudi sebelumnya menjabat Kapolres Kota Cirebon. Sementara Djanieb dipindah-tugaskan ke Mabes Polri di Jakarta sebagai salah satu Sub Bagian Propam.

Masa tugas Djanieb menjabat Kapolres Indramayu terbilang singkat. Kurang lebih setahun ia bertugas, namun penuh kontroversi. Di satu sisi, operasi yang bersifat penegakan hukum dalam berbagai bidang gencar dilakukan sehingga tak ayal Djanieb sebagai sosok Kapolres oleh beberapa kalangan dicap ‘galak’ tapi bagi sedikit kalangan lain diacungi jempol. Namun dibalik itu, tak jarang bebagai kasus yang ditangani Polres Indramayu diwarnai ‘penebusan’ dengan tariff yang mencekik masyarakat melalui satu pengacara tertentu yang dipercaya Kapolres.

Demikian pula yang dirasakan oleh kalangan birokrasi, khususnya jajaran Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Indramayu. Sebuah sumber menyatakan, banyak pejabat termasuk konon orang nomor satu di Pemkab dibuat ‘gerah’ oleh kegalakan Djanieb. Pasalnya, sejumlah kasus korupsi terus diotak-atik oleh Djanieb. Di antara kaus korupsi tersebut, bahkan telah dipublikasikan melalui selebaran yang dicap dan ditandatangani oleh Syamsudin Djanieb selaku Kapolres.

Terdapat 5 kasus korupsi yang sedang ditangani secara intens oleh Polres Indramayu pada tahun 2008 ini. Pertama, kasus korupsi pembangunan Pasar Bangkir Kecamatan Lohbener senilai Rp450 juta yang disebut-sebut melibatkan kader salah satu partai dan merupakan orang dekat H. Irianto MS Syafiuddin alias Yance (Bupati Indramayu).

Kemudian, kasus korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Indramayu senilai Rp1 milyar. Ketiga, kasus korupsi yang terjadi di tubuh Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Sub Divre) Indramayu terkait penggunaan dana program bantuan beras bagi warga miskin (Raskin) senilai Rp500 juta yang diduga melibatkan keluarga Yance. Berkas pemeriksaan dari ketiga kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu (dinyatakan P21).

Sedangkan dua kasus berikutnya yang masih dalam proses penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) petugas Polres adalah kasus raibnya dana milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu serta kasus pengadaan komputer di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu senilai Rp5 miliar yang juga ditengarai melibatkan keluarga bupati.

Penanganan terhadap kasus-kasus korupsi itu, hingga kini masih menjadi pertanyaan bagi kalangan pengamat lokal. Mereka bertanya-tanya apakah kasus-kasus itu bakal bergulir semestinya hingga ke tingkat peradilan. Keseriusan Kejari dan pejabat Kapolres yang baru tengah ditunggu. “Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah, red.) buat Kapolres baru.” tukas seorang pengamat kepada Tabloid Sensor. soni s

Tingkatkan Sosialisasi Berzakat

SUMEDANG - Ketua BAZ Kabupalen Sumedang, Drs. Ali Bajri, MM., merasa bersyukur dengan bertambahnya kesadaran mereka yang berhak mengeluarkan zakat, dan ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat sebesar 50% dari tahun sebelumnya.

“Besar kecilnya perolehan dana zakat tergantung pada kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ yang merupakan suatu lembaga resmi sebagai penampung dan penyalur dana zakat, dan sasaran BAZ tidak hanya membantu fakir miskin saja, tapi juga ditujukan kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tak mampu dengan cara memberikan beasiswa,” jelasnya kepada Tabloid Sensor, Selasa (18/11) lalu.

Diakuinya, dalam BAZ ada program untuk membantu permodalan bagi usaha kccil tanpa bunga yang dilaksanakan secara bcrgilir. Untuk bidang kesehatan, BAZ Sumedang akan menggelar klinik pengobatan gratis bagi masyarakat yang memerlukannya. “Sarana keagamaan yang menjadi prioritas mampu menyerap 20 sampai 30 proposal dari seluruh Kabupaten Sumedang,” katanya.

Berbicara tentang zakat perusahaan, diakui Ali Bajri, sampai saat ini masih dilakukan sosialisasi dan BAZ akan terus mendorong mereka yang berhak untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula sosialisasi mengeluarkan zakal mal dan penghasilan terus digalakan ke dinas/instansi, dan saat ini sekitar 75% dari dinas/instansi se-Kabupaten Sumedang sudah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ). dicky, harun

Pembuangan Limbah PT PM Harus Ditindak

BANDUNG - Pembuangan Limbah PT Pulau Mas (PM) telah berlangsung lama dan berlanjut hingga kini. Hal ini akibat lemahnya sikap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, juga akibat sikap sebagaian warga masyarakat yang mau menerima konpensasi dari pihak PT PM walau secara sadar mereka tahu dampak limbah tersebut berbahaya bagi kesehatan.

Informasi yang dihimpun Tabloid Sensor, masyarakat berkisar 60 KK mendapatkan konpensasi Rp150.000/KK/bulan dari PT PM dengan tujuan agar tidak komplain soal pembuangan limbah beracun yang dibuang ke kali Lagadar.

“Pembuangan Limbah beracun oleh PT PM sebenaranya sudah berlangsung lama, Walau ada pihak yang mendapatkan kompensasi, tapi ada juga warga yang tidak menerima konpensasai. Pasalnya, akibat limbah beracun telah mencemari kali Lagadar serta menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Hal itu terlihat jelas bahwa air kali tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang terbentang luas di sekitar perusahaan. Kemudian, ikan yang tadinya hidup di sungai sekarang tidak ada, bahkan debu akibat pembakaran batubara di perusahaan sangat mengganggu warga.

Menyikapi masalah tersbeut, Ahmad Fahrie selaku Ketua LSM menyarankan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan hukum bagi perusahaan yang sengaja membuang limbah beracun. “Berdasarkan temuan dilapangan, limbah tersebut mengandung unsur Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan Kode D213 dari kegiatan drying, printing dan finishing sebagai sumber pencemar utama logam berat (As, Cd, Cr, Pb, Cn, Co,Cu dan Zn) dengan pelarut organic, surfactant serta bahan beracun lainya. Sehingga sangat membahayakan makluk hidup dan lingkungan,” tegasnya.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi panduan bagi kalangan industri sudah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan, bila perlu industri tidak perlu berhitung akan biaya plus untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan. “Pemerintah harus berani bertindak tegas, jangan malah main mata dengan para pengusahanya. Masalah ini harus menjadi perhatian serius khususnya aparat Kepolisian di Jawa Barat,” jelas Fahrie. borman tobing