Sabtu, 12 Januari 2008

Koruptor di Dinas Jalan dan Jembatan Kebal Hukum

MEDAN - Indikasi terjadinya korupsi di Dinas Jalan dan Jembatan Sumut TA. 2005/2006 sebesar Rp14.540.582.246 diduga “diamankan”. Hal itu dilihat dari aparat penegak hukum yang memiliki otoritas melakukan penyidikan, tidak melakukan tindakan tegas.

Demikian seperti dikatakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Penyangga Aspirasi Rakyat (LSM BPAR), Achmad Fachrie di sela-sela pertemuannya dengan pejabat Kejaksaan Tinggi Sumut, baru-baru ini.

Dijelaskan Fachrie, proyek jalan dan pengadaan alat berat di instansi tersebut memiliki sentralisasi kegiatan proyek yang dilakukan secara terkoordinir, baik internal dinas maupun pihak lain. Sehingga Dinas Jalan dan Jembatan Sumut yang tonggak dari pembangunan infrastruktur di daerah, tidak berjalan maksimal.

Menurut Achmad Hasibuan, Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas Jalan dan Jembatan Sumut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah salah dalam melakukan audit keuangan, dan tidak mengikuti Standar Baku Akuntasi, sehingga menyudutkan pihak dinas.

Sementara menurut Fachrie, khusus pengadaan alat berat senilai Rp7.101.600.000 diduga terjadi mark-up, dimana terdapat dua buah Excavator dan satu buah Whell Loader nomor rangka/mesinnya tidak sesuai berita acara serah terima barang.

“Seharusnya, memiliki kabin tertutup, berpintu, dan terdapat Wiper Blade (kipas Kaca) depan belakang. Selain itu, memiliki roda belakang kiri/kanan empat buah dan masing-masing memiliki 12 buah alat pemadam kebakaran. Tetapi, yang ada justru tidak demikian,” katanya.

Diakuinya, KTU hanya mengakui kebenaran dari temuan BPK RI dari beberapa item pekerjaan. Salah satunya keterlambatan pekerjaan, sehingga mewajibkan penyedia jasa membayar denda keterlambatan yang sebagian telah dilakukan, serta kekurangan pekerjaan yang sedang dilakukan di lapangan.

Selebihnya, alasan yang dikemukakan KTU tidak rasional dan terkesan menutup-nutupi keadaan sebenarnya, serta tidak profesional. Misalnya, dengan melempar tanggung jawab bahwa jika ada penyimpangan yang terjadi semata-mata adalah menjadi tanggung jawab mantan Kepala Dinas (Roslila Sitompul, red).

Sesuai fungsinya sebagai kontrol sosial (monitoring) Fachrie menambahkan bahwa Dinas Jalan dan Jembatan Sumut sebagai tempat aman bagi koruptor, tidak tersentuh hukum dan terkesan kebal hukum. Selain itu, tidak transfaran dalam memberikan informasi, tidak mengikuti mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ironisnya Penegak hukum, khususnya Kejati Sumut (PIDSUS) sangat sulit ditemui, meskipun pihak LSM pernah membuat jadwal pertemuan akan tetapi pihak kejaksaan seakan riskan untuk menerima laporan masyarakat secara langsung. hermanto s, arifin pulungan

Tidak ada komentar: