SENSOR NASIONAL

Camat Losarang Berkelit Warganya Tumpang Pacul

2008-11-27T20:59:00.000+07:00

INDRAMAYU - Keterlibatan Camat Losarang dan Kuwu Desa Krimun dalam konflik tumpang pacul (tumpang garapan, red), tak memberikan peluang untuk memunculkan perdamaian antara pihak Asngad (50) dan lawannya Rasiman cs. Akibat ketidakjelasan pemerintah setempat itu, Ansgad mengalami kerugian.

Selain itu, pihak Rasiman (65) pun masih ngotot bahwa dirinya yang paling berhak, mengingat sertifikat atas tanah yang digarap itu sebagai kekuatan hukum yang berlaku. Adapun pihak Asngad pun mengklaim pihaknya sebagai yang paling berhak, karena keterangan Pengadilan Negeri Indramayu yang memenangakan dirinya dalam proses eksekusi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tabloid Sensor, konflik Tumpang Pacul berawal dari perebutan tanah seluas 65 Bau diwilayah Desa Krimun Kec. Losarang kembali menjadi sengketa. Sengketa bermula dari dimulainya garapan dari pihak Asngad yang merasa sebagai pemenang Eksekusi sejak tahun 1994 selalu saja dihalangi saat berniat menggarap lahan yang secara hukum dimenangkannya.

Hal ini pun dikuatkan keterangan Heru dan mantan Lurah Kliwed yang kerap bersaksi atas perilaku pihak Rasiman merintangi pelaksanaan garapan. Alhasil pihak Asngad selalu saja dirugikan. “Padahal biaya yang telah dikeluarkan tak sedikit,” ujar Asngad.

Lain lagi dengan pihak Rasiman. Keluarga besarnya banyak yang menjadi polisi dan tentara. Hal inilah yang membuat Asngad selalu kalah, karena ada dugaan intimidasi serta ancaman-ancaman dari anak-anak Rasiman.

Bahkan, putra kedelapan Rasiman, Dedi, kerapkali menakut-nakuti pihak penggarap tanah yang mengatakan bahwa dirinya anggota Mabes Polri. Padahal masyarakat tahu Dedi adalah anggota Kepolisian Polda Metro Jaya. Karena itu, saat konflik terjadi beberapa hari lalu, pihak Asngad tetap memberanikan diri mempertahankan haknya.

“Saya tidak takut walau mereka mengatasnamakan apapun. Saya melakukan penggarapan tanah ini dikarenakan menurut Pengadilan Negeri Indramayu, sayalah yang paling berhak. Karena selain sebagai pemenang, saya pun diperkuat oleh hasil kinerja pengacara saya, dan saya memiliki kekuatan hukum dan surat perintah penggarapan atas keterangan pemenang hasil eksekusi,” tegas Heru Cs.

Secara kronologis, pihak Asngad menang dalam sidang perkara tanah hasil eksekusi tahun 1994. Oleh pengadilan Negeri Indramayu, kemenangan Asngad dikuatkan pula dengan surat keterangan notaris atas perintah penggarapan atas tanah tersebut pada Asngad selaku pemilik.

Lebih lanjut pengacara dari pihak Asngad; Caripan SH. dan Sumarjo, SH berencana melaporkan Camat dan Kuwu yang cenderung lepas tangan dalam menghadapi masalah ini. Selanjutnya untuk tindakan arogan keluarga Rasiman, mereka berencana melaporkan ke Provost.

Sementara itu, Drs. Prawoto selaku Camat Losarang menanggapi konflik dua massa di daerahnya menjelaskan bahwa pihaknya selaku Camat adalah petugas pelayanan publik. Adapun masalah legalitas kepemilikan tanah baik itu yang dimenangkan melalui eksekusi Pengadilan Negeri maupun pemilik surat-surat yang digugat, keduanya bukan wewenang dirinya untuk menentukan siapa yang berhak menggarap lahan konflik tersebut. Namun demikian camat justru menyerahkan kedua belah pihak yang berkonflik dapat segera diselesaikan oleh pihak kepolisian dan aparat yang menangani secara hukum. joss arcan, soni s

Kuwu Karang Kerta Dipolisikan

2008-11-27T20:58:00.000+07:00

INDRAMAYU - Terkait pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan Oktober lalu dan pungutan liar pada saat membagikan kompor gas di Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, diduga dilakukan tim yang telah dibentuk oleh oknum kuwu. Akibat dari perbuatannya permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres Indramayu.

Upaya pemerintah pusat maupun daerah memberikan kompensasi BBM berupa BLT dan membagikan kompor gas kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan adalah langkah maju guna mengentas kemiskinan, namun disayangkan niat baik pemerintah telah dikotori oleh pemerintahah tingkat bawah yakni tingkat desa, bantuan itu dipolitisir dan dijadikan ajang bisnis bagi kuwu dan perangkatnya.

Berdasarkan surat laporan tertanggal 29 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Hamdan Siregar, pada intinya menyebutkan, sekitar 287 orang penerima BLT masing-masing mendapatkan bantuan Rp700.000 pada bulan Oktober 2008 lalu di Desa Karang kerta, diduga telah terjadi pemotongan dana BLT dengan modus operandi tim yang telah dibentuk sebelumnya mendatangi masyarakat penerima BLT, setelah pulang mengambil uang bantuan dari kantor pos secara door to door mendatangai rumah rumah warga yang menerima BLT.

Menurut Hamdan, besar potongan yang diminta oleh tim yang diketuai oleh Kamil sebagai perangkat desa dengan jabatan Raksa Bumi I, warga penerima BLT dimintai sebesar Rp250.000/orang dengan alasan untuk pembangunan masjid dan kantor desa (kantor kuwu, red) Karangkerta.

Usai melakukan pengambilan uang dari warga, hasilnya dilaporkan ke Kuwu Cabik. Akibat ulah itu, warga desa Karangkerta merasa tidak nyaman. Dari hasil pungutan dana BLT berdasarkan laporan diperkirakan mencapai Rp40.000.000.

Bukan hanya masalah potongan dana BLT, di Desa Karangkerta menurut Hamdan Siregar, masyarakat setempat, aksi pungutan liar yang dilakukan perangkat desa dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan bantuan kompor gas kepada masyarakat. Padahal pemerintah telah memberikan ultimatum tidak diperkenankan mengambil pungutan kepada masyarakat dalam bentuk apapun.

Namun kenyataannya, dari setiap penerima bantuan kompor gas diharuskan membayar Rp25.000. Menurutnya, hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang ada dan terindikasi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dirinya tidak terima ulah yang dilakukan perangkat desanya. “Masyarakat masih tetap menunggu hasil laporan yang ditunjukan ke Polres Indramayu. Kami berharap agar Polres Indramayu menindak lanjuti laporannya itu,” tegasnya. duliman

PR Buat Kapolres Baru

2008-11-27T20:57:00.000+07:00

INDRAMAYU – Jabatan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Indramayu diserahterimakan dari pejabat lama Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs Syamsudin Djanieb kepada pejabat baru AKBP Drs Mashudi. Serah terima berlangsung singkat dan sederhana di Markas Kepolisian Wilayah atau Mapolwil Cirebon, pekan lalu.

Mashudi sebelumnya menjabat Kapolres Kota Cirebon. Sementara Djanieb dipindah-tugaskan ke Mabes Polri di Jakarta sebagai salah satu Sub Bagian Propam.

Masa tugas Djanieb menjabat Kapolres Indramayu terbilang singkat. Kurang lebih setahun ia bertugas, namun penuh kontroversi. Di satu sisi, operasi yang bersifat penegakan hukum dalam berbagai bidang gencar dilakukan sehingga tak ayal Djanieb sebagai sosok Kapolres oleh beberapa kalangan dicap ‘galak’ tapi bagi sedikit kalangan lain diacungi jempol. Namun dibalik itu, tak jarang bebagai kasus yang ditangani Polres Indramayu diwarnai ‘penebusan’ dengan tariff yang mencekik masyarakat melalui satu pengacara tertentu yang dipercaya Kapolres.

Demikian pula yang dirasakan oleh kalangan birokrasi, khususnya jajaran Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Indramayu. Sebuah sumber menyatakan, banyak pejabat termasuk konon orang nomor satu di Pemkab dibuat ‘gerah’ oleh kegalakan Djanieb. Pasalnya, sejumlah kasus korupsi terus diotak-atik oleh Djanieb. Di antara kaus korupsi tersebut, bahkan telah dipublikasikan melalui selebaran yang dicap dan ditandatangani oleh Syamsudin Djanieb selaku Kapolres.

Terdapat 5 kasus korupsi yang sedang ditangani secara intens oleh Polres Indramayu pada tahun 2008 ini. Pertama, kasus korupsi pembangunan Pasar Bangkir Kecamatan Lohbener senilai Rp450 juta yang disebut-sebut melibatkan kader salah satu partai dan merupakan orang dekat H. Irianto MS Syafiuddin alias Yance (Bupati Indramayu).

Kemudian, kasus korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Indramayu senilai Rp1 milyar. Ketiga, kasus korupsi yang terjadi di tubuh Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Sub Divre) Indramayu terkait penggunaan dana program bantuan beras bagi warga miskin (Raskin) senilai Rp500 juta yang diduga melibatkan keluarga Yance. Berkas pemeriksaan dari ketiga kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu (dinyatakan P21).

Sedangkan dua kasus berikutnya yang masih dalam proses penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) petugas Polres adalah kasus raibnya dana milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu serta kasus pengadaan komputer di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu senilai Rp5 miliar yang juga ditengarai melibatkan keluarga bupati.

Penanganan terhadap kasus-kasus korupsi itu, hingga kini masih menjadi pertanyaan bagi kalangan pengamat lokal. Mereka bertanya-tanya apakah kasus-kasus itu bakal bergulir semestinya hingga ke tingkat peradilan. Keseriusan Kejari dan pejabat Kapolres yang baru tengah ditunggu. “Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah, red.) buat Kapolres baru.” tukas seorang pengamat kepada Tabloid Sensor. soni s

Tingkatkan Sosialisasi Berzakat

2008-11-27T20:56:00.000+07:00

SUMEDANG - Ketua BAZ Kabupalen Sumedang, Drs. Ali Bajri, MM., merasa bersyukur dengan bertambahnya kesadaran mereka yang berhak mengeluarkan zakat, dan ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat sebesar 50% dari tahun sebelumnya.

“Besar kecilnya perolehan dana zakat tergantung pada kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ yang merupakan suatu lembaga resmi sebagai penampung dan penyalur dana zakat, dan sasaran BAZ tidak hanya membantu fakir miskin saja, tapi juga ditujukan kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tak mampu dengan cara memberikan beasiswa,” jelasnya kepada Tabloid Sensor, Selasa (18/11) lalu.

Diakuinya, dalam BAZ ada program untuk membantu permodalan bagi usaha kccil tanpa bunga yang dilaksanakan secara bcrgilir. Untuk bidang kesehatan, BAZ Sumedang akan menggelar klinik pengobatan gratis bagi masyarakat yang memerlukannya. “Sarana keagamaan yang menjadi prioritas mampu menyerap 20 sampai 30 proposal dari seluruh Kabupaten Sumedang,” katanya.

Berbicara tentang zakat perusahaan, diakui Ali Bajri, sampai saat ini masih dilakukan sosialisasi dan BAZ akan terus mendorong mereka yang berhak untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula sosialisasi mengeluarkan zakal mal dan penghasilan terus digalakan ke dinas/instansi, dan saat ini sekitar 75% dari dinas/instansi se-Kabupaten Sumedang sudah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ). dicky, harun

Pembuangan Limbah PT PM Harus Ditindak

2008-11-27T20:55:00.000+07:00

BANDUNG - Pembuangan Limbah PT Pulau Mas (PM) telah berlangsung lama dan berlanjut hingga kini. Hal ini akibat lemahnya sikap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, juga akibat sikap sebagaian warga masyarakat yang mau menerima konpensasi dari pihak PT PM walau secara sadar mereka tahu dampak limbah tersebut berbahaya bagi kesehatan.

Informasi yang dihimpun Tabloid Sensor, masyarakat berkisar 60 KK mendapatkan konpensasi Rp150.000/KK/bulan dari PT PM dengan tujuan agar tidak komplain soal pembuangan limbah beracun yang dibuang ke kali Lagadar.

“Pembuangan Limbah beracun oleh PT PM sebenaranya sudah berlangsung lama, Walau ada pihak yang mendapatkan kompensasi, tapi ada juga warga yang tidak menerima konpensasai. Pasalnya, akibat limbah beracun telah mencemari kali Lagadar serta menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Hal itu terlihat jelas bahwa air kali tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang terbentang luas di sekitar perusahaan. Kemudian, ikan yang tadinya hidup di sungai sekarang tidak ada, bahkan debu akibat pembakaran batubara di perusahaan sangat mengganggu warga.

Menyikapi masalah tersbeut, Ahmad Fahrie selaku Ketua LSM menyarankan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan hukum bagi perusahaan yang sengaja membuang limbah beracun. “Berdasarkan temuan dilapangan, limbah tersebut mengandung unsur Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan Kode D213 dari kegiatan drying, printing dan finishing sebagai sumber pencemar utama logam berat (As, Cd, Cr, Pb, Cn, Co,Cu dan Zn) dengan pelarut organic, surfactant serta bahan beracun lainya. Sehingga sangat membahayakan makluk hidup dan lingkungan,” tegasnya.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi panduan bagi kalangan industri sudah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan, bila perlu industri tidak perlu berhitung akan biaya plus untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan. “Pemerintah harus berani bertindak tegas, jangan malah main mata dengan para pengusahanya. Masalah ini harus menjadi perhatian serius khususnya aparat Kepolisian di Jawa Barat,” jelas Fahrie. borman tobing

Mengaku Kapolda, Peras Anggota Dewan

2008-11-27T20:54:00.000+07:00

BANDUNG - Pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian Jawa Barat terhadap beberapa anggota DPRD Kab. Bandung atas dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) TA 2005-2006, ternyata menjadi inspirasi dan peluang bagi oknum untuk meraih keuntungan. Tidak tanggung- tanggung, oknum tersebut mengaku Kapolda Jawa Barat.

“Saya menerima telepon dari seseorang yang mengaku Brigadir Santoso, dan memberikan nomor yang katanya adalah nomor Kapolda Jabar. Ketika dihubungi yang bersangkutan (mengaku Kapolda, red) dan meminta dana Rp45 juta untuk keperluaan sebuah acara dengan syarat jangan dibicarakan kepada siapapun,. Tapi, saya tidak memenuhi permintaanya degan alasan dirundingkan dulu dengan keluarga,” jelas Asep Ali Anggota DPRD Fraksi PKS.

Hal yang sama juga dialamai Asep Anwar. Anggota Fraksi PBB ini menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sony Sonjaya dan menjabat sebagai Kasat Tipikor Polda Jabar. Penelepon menyuruh datang ke Mapolda dengan syarat terlebih dahulu menelepon nomor yang sebelumnya telah diberikan.

“Saya menerima telepon yang sama,” tegas M Iksan. Fraksi PPP. Namun karena tidak yakin akhirnya dirinya menghubungi pihak Kepolisian Daerah Jabar. Oleh pihak kepolisian dianjurkan untuk tidak menyanggupi permintaan penelepon.

“Jika ada oknum atau penelepon gelap mencoba menelopon dan memanfaatkan jalanya pemeriksaan terhadap beberapa anggota DPRD Kab. Bandung atas dugaan korupsi Dana Bansos, jangan disikapi. Sebab, itu datang dari pihak yang hanya mencari keuntungan dan tidak bertanggung jawab. Saya telah berbicara dengan Sony (Kasat Tipikor, red) dan menjelaskan, pihaknya tidak pernah menghubungi para saksi, baik anggota DPRD maupun saksi lainnya. Bila ada pemeriksaan kembali pasti melalui pemanggilan resmi,” tegas Kombes Pol. Dade Ahmad, Kabid Humas Polda Jabar.

Pihaknya menekankan agar para anggota dewan tidak merespon telepon-telepon gelap seperti itu, bila perlu segera laporkan kepada aparat kepolisian. Semenatara itu, pemeriksaan terhadap para anggota dewan Kab Bandung masih akan dilanjutkan, termasuk pihak lain yang dianggap terkait. borman tobing

Usut Korupsi di Pusdiklat Geologi!

2008-11-27T20:53:00.000+07:00

BANDUNG – Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainya kian meningkat. Sebab, pada kenyataanya, dampak perbuatan korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan akhirnya menyebabkan krisisi di segala bidang.

Sekalipun upaya pemberantasan korupsi telah membuahkan hasil yang signifikan, namun harus tetap digalakkan. Sebab, ternyata masih banyak orang/instansi yang sampai saat ini belum tersentuh hukum.

Menurut data yang di terima Tabloid Sensor menjelaskan, bahwa di Pusdiklat Geologi Bandung ada proyek terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan perlu segera mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Dijelaskan, dalam kegiatan Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Gedung Kantor Lima lantai tahap pertama TA 2005 sumber dana APBN dijalankan diluar aturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengumuman yang dibuat di salah satu media lokal bernomor 01.2/91-04/PBBJ-DPA-/BDG/2005 tertanggal 18/05/2005 yang peredaranya juga hanya terbatas dikalangan mereka sendiri.

Padahal, mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harus diumumkan di Media Harian Nasional. Hal ini membuktikan bahwa proyek dimaksud patut dicurigai adanya Korupsi.

“Tidak terungkapnya berbagai korupsi di instansi pemerintah adalah juga kegagalan aparat penegak hukum, juga akibat sosial kontrol dari masyarakat yang kurang kuat,” jelas Fredy Sirait.

Pengacara muda ini menambahkan, andaikan Pers, LSM dan masyarakat gencar menyuarakan adanya indikasi korupsi, sudah tentu akan terungkap, dan para penegak hukumpun tidak akan setengah-setengah dalam penanganannya. “Jadi menyangkut dugaan KKN yang terjadi di Pusdiklat Geologi harus di usut tuntas, jika tidak maka layak jika kita bertanya ada apa dengan penegak hukum. Di bandung,” tegasnya.

Sementara itu, Tabloid Sensor yang mencoba mengonfirmasi masalah ini kepada pihak Pusdiklat, sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan komentar dan tidak satu pun dapat dimintai keterangan. borman tobing

Bangkitkan Kembali Industri di Sidoarjo

2008-11-27T20:52:00.002+07:00

SIDOARJO - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sidoarjo, bertekad untuk membangkitkan kembali sentra-sentra industri di daerah tersebut setelah lama vakum akibat munculnya fenomena lumpur panas.

"Lama kita mati suri, kini, saatnya bagi kita untuk bangkit. Bangkit bersama dengan pemerintahan yang mengusung Sidoarjo bangkit dari keterpurukan bencana lumpur," kata Ketua Kadin Sidoarjo periode 2008-2013 Imam Sugiri, yang baru terpilih dalam musyawarah daerah ke V organisasi itu.

Pengusaha konstruksi ini mengingatkan, pentingnya peran Sidoardjo yang tercatat memberikan kontribusi sembilan persen dalam perekonomian Jawa Timur.

Untuk itu pada tahun pertama masa kepengurusannya, akan dilakukan penataan data base pengusaha-pengusaha yang ada. "Sebanyak 13 ribu pengusaha yang ada akan dipetakan ke dalam jenis dan skala bidang usaha masing-masing. Kita juga ingin Kamar Dagang Sidoarjo menjadi rumah bagi para pengusaha dengan banyak kamar di dalamnya," ujarnya.

Selain Imam Sugiri, terpilih juga Torino Junaidi dan Choirul Chodirin masing-masing sebagai wakil ketua dan sekretaris Kadin Sidoarjo untuk periode yang sama. Pengurus baru ini menurut rencana akan dilantik pada 23 November 2008 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. wachid yulianto

Lima Pejabat Teras Polda Jateng Dimutasi

2008-11-27T20:52:00.001+07:00

SEMARANG - Sebanyak lima pejabat teras jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dimutasi ke lembaga polisi lainnya. Kepala Sub Bidang Publikasi Humas Polda Jateng, AKBP Zaryati, Jumat (21/11), mengatakan, kelima pejabat tersebut akan melaksanakan serah terima jabatan hari Selasa (24/11) ini di gedung Borobudur Mapolda Jateng dihadapan Kapolda Jateng, Irjen Pol FX. Sunarno.

Pejabat teras yang dimutasi adalah Karo Binamitra, Kombes Pol. Johny Ardjil akan diganti Kombes Pol. Chrisyono Tjondro Soehardjo. Johny Ardjil ditempatkan di Mabes Polri, sedangkan Chrisyono sebelumnya berdinas di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol. Gatta Chairuddin akan digantikan Kombes Pol. Mymahham Zakhlin Letter. Gatta Chairudiin akan berdinas di Akpol Semarang, sedangkan penggantinya Zakhlin Letter sebelumnya berdinas di Akpol.

Kemudian, Diretur Reskrim Polda Jateng, Kombes. Pol Dewa Made Parsana diganti Kombes Pol, Sukma Edi Mulyono. Dewa Parsana akan menempati pos barunya di Bareskrim Mabes Polri, sedangkan Sukma Edi Mulyono sebelumnya juga dari Bareskrim Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Syahroni akan diganti AKBP Suwarno. Syahroni akan menempati pos barunya di Akademi Kepolisian Semarang, sedangkan Suwarno sebelumnya adalah Wakapolwil Banyumas. Kemudian Kabid Telematika Polda Jateng, Kombes Pol. Chaeroni Sudiro akan digantikan oleh AKBP Rahardjo. tulus supangkat

Drs. Mungalim, Kasek yang Demokratis

2008-11-27T20:51:00.000+07:00

BANJARNEGARA - SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara di bawah kepemimpinan Drs. Mungalim nampak sekali kemajuannya yang diraih, baik fisik sekolah, prestasi guru maupun siswanya. Terbukti, pada saat mengawali tugasnya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara, siswanya menunjukkan prestasi di Tingkat Nasional yaitu sebagai Juara IV Nasional Lomba LKS (Bidang Lomba Aplikasi Elektronik).

Dalam menerapkan kebijakan Drs. Mungalim selalu mengedepankan kebersamaan serta menjunjung tinggi asas demokrasi, segala urusan sekolah telah dilegasikan kepada para Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan tupoksinya. Tak heran bila melihat wajah SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara saat ini jauh berbeda dibanding wajah SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara tahun sebelumnya.

Mengawali perbicangan dengan Tabloid Sensor, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara ini menjelaskan bahwa SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara meski terasa sebagai sekolah baru, namun keberadaannya telah lama. Sekolah itu berdiri sejak tahun 1953, dan pertama dikenal sebagai ST Negeri Banjarnegara kemudian mulai tahun ajaran 1992/1993 diubah statusnya menjadi SLTP Negeri 4 Bawang Banjarnegara.

Seiring perjalanan, untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat di Banjarnegara maka sesuai SK Bupati Banjarnegara No. 421.2/510 tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 diurab lagi statusnya, alih fungsi menjadi SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara.

Menjawab pertanyaan Tabloid Sensor sehubungan dengan sistem pendidikan maupun program keahlian jurusan di SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara, Drs. Mungalim mengatakan, sistem pendidikan menggunakan sistem pendidikan ganda, yaitu pendidikan dilakukan di Sekolah, Dunia U, dan Dunia Industri (DU/DI) melalui On The Job Training (Latihan Kerja).

Lebih lanjut Drs. Mungalim menjelaskan bahwa kegiatan bidang keahlian/program keahlian yang ada di sekolahnya yaitu, Tehnik Informatika, Teknik Komputer dan jaringan, Teknik Elektronika, Teknik Audio Video, Teknik Otomotif, Program Teknik Sepeda Motor.

Selain itu, OSIS pun aktif mengembangkan minat bakat siswa dalam melakukan kegiatan Ekstrakulikuler. Antara lain, Pramuka dan Pecinta Alam, Bela Diri Karate, Kesenian (Theater, Band, Karawitan, Vocal Group), Olahraga (Voli, Basker, Bulutangkis, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Sepakbola, ESI (Bahasa Inggris, Baca Tulis dan Seni Baca Al-qur’an, Nasyid, Kerohanian Islam).

Tentang akreditasi SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara, Drs. Mungalim mengatakan, Teknik Audio Video dan Teknik Komputer dan Jaringan, terakreditasi A. Selain itu, sebanyak 170 siswa SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara mendapat Bea Siswa, yaitu dari BKM 155 anak, Yayasan Super Semar 7 anak, Indonesia Power 3 anak, dan Pemkab Banjarnegara 5 anak, serta Bea Siswa Peringkat I sampai III masing-masing bidang keahlian (Bea Siswa dari Sekolah).

“Dari tahun ke tahun minat anak yang sekolah di SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara ini meningkat Tahun Ajaran 2008/2009 jumlah pendaftar kurang lebih 2.000 anak,” tegasnya. tri winarto

Prestasi SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara
Juara III Pencak Silat Tingkat POPWIL di Banjarmasin
Juara III Lomba Bloger Propinsi Jateng
Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Jateng
Juara III bidang Lomba Aplikasi Elektronika tahun 2007
Lomba LKS tingkat provinsi tahun 2008
Juara III (Mohamad Sodikin) Lomba Teknik Elektronika
Juara II Lomba Seni Teater.
Lomba LKS Tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2008.
Juara III (Sukur Adianto) Lomba Teknik Elektronika
Juara I dan II Lomba Teknik Komputer dan Jaringan
Juara II dan III Bidang Desain Web
Juara I Mata Pelajaran Bahasa inggris
Juara III Debat Bahasa Inggris
Juara II dan III Mata Pelajaran Matematika
Juara I Cabang Atletik (Loncat Tinggi) POPDA
Juara III Cabang bola voli putra putri

Adhe Dwi Yoga Juara I Lomba Komputer

2008-11-27T20:50:00.001+07:00

BANJARNEGARA - Adhe Dwi Yoga, siswa SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara berhasil meraih juara I Lomba Komputer Tingkat SMK se-Kabupaten Banjarnegara. Adhe (panggilan Adhe Dwi Yoga) siswa kelas III RPL 2 merupakan putra ke-2 dari 3 bersaudara pasangan Subardi dan Parjiati yang beralamat di Pucang RT 03 RW 09 Banjarnegara.

Adhe yang memiliki hobi olahraga basket, sepakbola, memiliki cita-cita menjadi Insinyur Elektronika, dan memang sudah selayaknya Adhe menjadi juara dalam lomba computer, karena pandai dan tekun belajar.

“Saya sempat gugup dan grogi melihat lawan-lawan lain,” kata Adhe kepada Tabloid Sensor di ruang tamu SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara. Lebih lanjut Adhe mengatakan, karena semangatnya untuk membawa harum nama sekolah, maka grogi tersebut sirna dan yang ada semangat untuk menang.

Soal persiapan awal sebelum bertanding, Adhe mengatakan, menjelang pertandingan dirinya mendapat bimbingan dari sekolah. “Dengan saya meraih kejuaraan ini, saya memberikan yang terbaik bagi sekolah maupun bagi kedua orang tua,” jelasnya.

Adhe anaknya pandai dan pantang menyerah. Hal itu disampaikan Suwanto, guru Kewirausahaan kepada Tabloid Sensor. Diakui Suwanto, Adhe juga mudah bergaul, banyak teman, baik, sopan dan santun seperti yang dipesankan sekolah bahwa lomba ini bukan untuk mencari pesaing tetapi lomba untuk ajang maju bersama. Terbukti walaupun telah menang, Adhe tidak sombong dan takabur.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegera (Penyelenggara Lomba Komputer) Drs. Mungalim mengatakan bahwa Lomba Komputer diikuti oleh SMK se-Kabupaten Banjarnegara.

Rekapitulasi hasil lomba komputer SMK Kabupaten Banjarnegara, Juara I diraih Adhe Dwi Yoga (SMK N I Bawang), Juara II Mariman (SMK N 2 Bawang), dan Juara III Bangun Rizqi Anugrah (SMK Darunnajah). tri winarto

Semarang Tertinggi, Brebes Terendah

2008-11-27T20:48:00.000+07:00

SEMARANG - Kota Semarang menjadi daerah dengan tingkat upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2009 tertinggi di Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan UMK terendah.

Besaran UMK tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No.561.4/52/2008 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Jateng tahun 2009, yang ditandatangani Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, di Semarang, Kamis (20/11).
Besaran UMK Kota Semarang tahun 2009 mencapai Rp838.500 per bulan, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp715.700 per bulan. Adapun UMK Kabupaten Brebes tahun 2009 sebesar Rp575.000 per bulan, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp547.000 per bulan.

Sementara untuk besaran kenaikan UMK terbesar terjadi di Kabupaten Demak yang mencapai 19,22 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Brebes yang mencapai 5,12 persen. Plt Kepala Biro Humas Sekretaris Daerah (Setda) Jateng, Agus Utomo mengatakan, secara umum UMK Jateng tahun 2009 mengalami kenaikan sekitar 12,9 persen.

Menurut dia, penetapan UMK oleh gubernur tersebut dilakukan setelah melalui sejumlah pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak, termasuk dewan pengupahan hingga unsur akademisi. "Penatapan dilakukan setelah sebelumnya, pada Rabu (19/11) malam, gubernur melakukan rapat untuk menerima masukan dari berbagai pihak dalam penetapan UMK," katanya.

UMK 2009 ini, lanjut dia, akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2009. Dalam SK gubernur, kata dia, juga mengatur mengenai pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK 2009 oleh perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan ini.

Ia mengatakan, perusahaan yang tidak mampu wajib mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK kepada Gubernur Jateng atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai undang-undang, minimal 10 hari sebelum peraturan ini berlaku.

Selain itu, kata dia, pengusaha yang telah memberikan upah kepada buruh di atas UMK yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Jateng hanya berhasil merumuskan UMK 2009 untuk 10 daerah di provinsi ini. Penetapan UMK 25 kabupaten/kota lainnya di Jateng akhirnya diserahkan kepada gubernur. tulus supangkat

BPK Arahkan Pengelola Keuangan Parpol

2008-11-27T20:47:00.000+07:00

BINJAI - Badan Kesbangpol Linmas Bangsa Kota Binjai menggelar pelatihan manajemen bagi para pengelola keuangan partai politik, pekan lalu, di Cafe Philip. Pelatihan yang diikuti 60 peserta dan merupakan pengurus dari 37 parpol di Binjai dibuka Wakil Walikota Binjai, Drs. H. Anhar A Monel, MAP. Turut hadir dan memberikan sambutan Ketua DPRD Kota Binjai, Ir. Haris Harto MSP.

Michael P. Togatorop SH, MHum, Kasubbag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Medan, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Binjai, H. Lukman MD SH, dan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai,bertindak sebagai nara sumber.

Wakil Walikota dalam sambutannya mengatakan, parpol yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan undang-undang menerima bantuan keuangan bersumber dari APBD. Tatacara penyaluran bantuan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang harus dipenuhi oleh partai politik.

Partai Politik yang menerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan parpol kepada Walikota Binjai melalui Badan Kesbangpol Linmas paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun anggaran setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. mhd chandra

Ribuan Buruh Datangi Gubernur

2008-11-27T20:46:00.000+07:00

SERANG - Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Anti Kapatilisme (Gebrak) Banten, Rabu (19/10) lalu, mendatangi Pendopo Gubernur Banten untuk menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang dinilai mengekang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Ratusan buruh yang tergabung dalam Gebrak Banten adalah merupakan gabungan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPKEP), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Serikat Pekerjat Metal Indonesia (SPMI) dan Serikat Pekeraja Seluruh Indonesia (SPSI).

Sebelum mendatangi Kantor Gubernur mereka berkumpul di Kawasan Masjid Agung At Tsaurah Kota Serang, lalu melakukan long march menuju Pendopo Gubernur Banten. Di sepanjang jalan, orasi-orasi berisikan kecaman terhadap SKB empat menteri terus diteriakkan. “Ini bukti pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap buruh,” teriak orator.

Sesampainya di depan halaman Pendopo Gubernur Banten, massa buruh ini langsung disambut bentangan kawat berduri dan barisan puluhan anggota Dalmas Polres Serang.
Yeskiel Prabawo, Ketua DPD SPN Banten dalam orasinya mengatakan, SKB 4 Menteri itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. “Dengan SKB ini kewenangan Gubernur dipangkas dalam penetapan upah minimum. ini bentuk baru usaha pemerintah melepaskan tanggung jawabnya terhadap buruh,” ujarnya.

Ditambahkannya pula dalam SKB itu disebutkan, upah minimum tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai angka 6 persen, sedangkan angka inflasi saat ini sudah mencapai 11–13 persen.

Tak lama berselang setelah berorasi, sejumlah perwakilan buruh termasuk Yeskiel dipersilahkan masuk ke dalam pendopo untuk beraudiensi. Mereka langsung ditemui Eutik Suarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten.

Dihadapan Eutik, Yeskiel membacakan tuntutan para buruh Banten yang berisi menolak SKB 4 menteri, karena SKB itu tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang.

Mendesak Gubernur Banten Atut Chosiyah dan DPRD Banten untuk menolak SKB empat menteri seperti yang telah dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah lainya, serta dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota Se Provinsi Banten sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak. Setelah dibacakan, pernyataan para buruh tersebut diserahkan ke Eutik untuk diteruskan ke Gubernur.

Menyikapi permasalahan itu Eutik berjanji akan menyampaikan aspirasi dari para buruh ke Gubernur Banten, selain itu Eutik juga mencoba menjelaskan bahwa esensi dari dikeluarkannya SKB empat Mentri adalah untuk menghindari terjadinya PHK massal, “Kami akan meneruskan aspirasi ini kepimpinan. Dan sebenarnya esensi dikeluarkannya SKB empat menteri ini adalah untuk mencegah terjadinya PHK Massal,” ujarnya. nuraeni

Anggota Dewan yang Pindah Partai Harus Mundur

2008-11-27T20:45:00.000+07:00

BINJAI - Setiap anggota Dewan yang pindah partai harus mundur dari keanggotaannya di legislatif. Hal itu ditegaskan dan diatur dalam pasal 16 ayat 1 dan 3 UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum (Pemilu) yang baru.

Selain mengatur tentang pindah partai (poin 1 huruf c), juga tentang anggota partai politik (Parpol) yang diberhentikan keanggotaannya dari parpol apabila menjadi anggota parpol lain.

Secara tegas disebutkan dalam ayat 3 Pasal 16 UU No, 10/2008 bahwa dalam hal anggota parpol yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan parpol diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga legislatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian ditegaskan tokoh masyarakat Binjai H Indra Bungsu, SH, SPN menjawab wartawan, pekan lalu, berkaitan dengan maraknya anggota parpol yang pindah partai dan kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2009 mendatang.

Salah satu yang menjadi pusat perhatian masyarakat yakni keberadaan Daniel Sitepu, SH, kendati sudah dipecat dari partai pengusungnya Partai Pelopor sekitar dua tahun lalu. Namun, PAW-nya hingga kini tak jelas kendati semua persyaratan sudah dipenuhi dan semua peraturan sudah dilanggar. “Apa inti dari penolakan, kenapa Ketua DPRD Binjai tidak melakukan penggantian antar waktu anggota DPRD Binjai,” tanyanya.

Indra Bungsu yang mantan Cawalkot Binjai tahun 2005 itu juga mempertanyakan apakah ketua DPRD Binjai, Ir H Haris Harto tidak mengerti kerja atau subjektif tendensius atas permintaan PAW Daniel Sitepu. “Kenapa begitu rumit untuk mengganti Daniel Sitepu. Di sini justru yang terjadi adanya dugaan yang kuat telah persekongkolan politik. Di dalam internal lembaga pimpinan tidak mampu menyelesaikan permasalahan, apalagi yang bisa diharapkan jika persoalannya ditengah-tengah masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian kita semua,” beber Indra Bungsu yang dikenal juga sebagai praktisi hukum di Binjai itu.

Menyinggung adanya gugatan hukum senilai Rp2 miliar lebih atas persoalan PAW Daniel Sitepu, SH yang diajukan DPC Partai Pelopor Binjai terhadap Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto, pimpinan Panti Asuhan Al-Hamid Binjai itu menilai, bukanlah besarnya jumlah uang yang menjadi target, tapi perjalanan demokrasi didaerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Bukannya demokrasi itu hanya milik segelintir oknum penguasa, sedangkan parpol kecil haknya dikesampingkan,” tegasnya.

Tokoh masyarakat yang mengerti hukum itu juga menilai, persoalan politik di Binjai begitu rumit dan pelik, termasuk perjalanan politik di Binjai tahun 2005 yang lalu saat pelaksanaan Pilkada Walikota. “Kami masyarakat Binjai sudah sama-sama tahu perjalanan politik yang suram lima tahun belakangan ini. Hendaknya jangan sampai terulang lagi atas modus yang sama, ini harus menjadi perhatian seluruh kalangan parpol,” tegas Indra Bungsu yang saat Pilkada Walikota Binjai sempat mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah agung (MA) atas perhitungan suara oleh KPUD Binjai yang dinilainya curang. mhd chandra

Serang Telat Setor Uang Negara

2008-11-27T20:40:00.001+07:00

SERANG - Dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2008 atas pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kabupaten Serang tahun anggaran 2007, ditemukan uang kas daerah yang belum disetorkan sebanyak Rp8,23 miliar.

Jumlah Rp8,23 miliar ini tersebar di 43 bendahara SKPD. Terbesar berada di Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp2,75 miliar. Tidak dipakai kegiatan, tapi tidak disetorkan kembali. Fakta lain adalah perbedaan catatan antara LK dan hasil pemeriksaan. Dalam LK disebutkan terdapat kas yang belum disetor sebesar Rp5,73 miliar, sedangkan dalam hasil pemeriksaan disebutkan kas yang belum disetor sebesar Rp8,23 miliar.

“Sedangkan yang Rp2,6 miliar-nya tidak disebut belum disetor. Berarti sudah disetor tapi nggak dicatat. Atau memang niatnya nggak disetor?” tegas Didin Syihabudin, Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEBRAK).

Dijelaskannya juga, dalam LHP itu BPK menyebutkan sekitar tanggal 1-10 Januari 2008 terdapat setoran ke kas daerah sebesar Rp3,27 miliar dan sekitar tanggal 11 Januari hingga 15 Mei 2008 terdapat setoran ke kas daerah sebesar Rp4,95 miliar. “Setoran tanggal 1-10 Januari 2008 mungkin bisa diterima, karena Bank tutup diakhir dan diawal tahun. Tapi pengembalian yang baru dilakukan pada bulan Mei 2008? Kemana dulu uangnya?” katanya.

Menurut Didin, salah satu ciri budaya korupsi adalah sulit menyetorkan uang negara. Terutama uang negara sisa kegiatan yang harus dikembalikan ke kas negara atau kas daerah. “Pada akhir tahun kegiatan harus sudah selesai per tanggal 31 Desember. Tidak semua anggaran habis, karena berbagai hal. Nah uang ini harus sudah dikembalikan ke kas negara atau ke kas daerah. Tapi yang terjadi, susah setornya. Bahkan ada yang baru disetor beberapa bulan kemudian,” jelasnya.

Uang negara itu, tegasnya, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun selain yang telah dianggarkan. Bahkan dipinjam untuk kegiatan lain dalam satu lembaga pemerintah saja tidak boleh. “Artinya, uang negara yang dipegang bendahara pelaksana selalu ada. Nah kalau pengembalian ke kas daerahnya susah, pasti timbul pertanyaan uangnya ada atau tidak? Ini kan indikasi korupsi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Anas Yusuf, Sekretaris Gebrak Banten, Meski Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang dalam pernyataan yang dicatat dalam LHP BPK berdalih bahwa keterlambatan ini disebabkan masa transisi perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Pendapat lain dikemukakan Muhammad Fitriyadi, Sekretaris II Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana (GN-PK) Koordinator Provinsi Banten, kalau uang yang ada dibendahara itu disimpan di rekening bank, maka sudah dapat dipastikan bendahara mendapatkan keuntungan materi dari bunga bank. nuraeni

Desa Kalilandak Juara II Nasional

2008-07-10T00:57:00.000+07:00

BANJARNEGARA - Desa Kalilandak Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara berhasil meraih juara II Nasional dalam lomba penilaian Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan. Hal itu disampaikan Kasi Advokasi KIE Dinas KBPM Drs. Tulus Sugiharto, MSi kepada Tabloid Sensor.

Lebih lanjut dikatakan Drs Tulus, kemenangan ini akan menjadi pemicu sekaligus evaluasi ke depan. “Kami cukup puas walaupun hanya meraih Juara II. Yang jelas, Desa Kalilandak tidak sia-sia mewakili Jawa Tengah,” katanya.

Tentang jumlah peserta KB di Banjarnegara, Tulus Sugiharto menjelaskan bahwa jumlah PUS (pasangan usia subur) di Kabupaten Banjarnegara 186.860 orang, sedangkan peserta KB 164.056 orang atau 82,47%. “Peserta KB terdiri dari IUD sebanyak 11.032, MOW sebanyak 10.541, MOP sebanyak 1.267, Kondom sebanyak 1.814, Implan sebanyak 15.817, Suntik sebanyak 78.643, dan Pil sebanyak 34.582,” katanya lagi.

Sehubungan dengan peserta KB Priya MOP, Tulus Sugiharto mengatakan bahwa peserta MOP terbanyak di Kecamatan Kalibening. Untuk saat ini, di Kecamatan Kalibening peserta MOP sebanyak 372 orang. Sebagian besar para peserta KBMOP para pengemudi. tri winarto

Penduduk Jateng Harus Dikendalikan

2008-07-10T00:55:00.000+07:00

SEMARANG - Laju pertumbuhan penduduk di Jateng harus dikendalikan. Pasalnya, bila pertumbuhan penduduk sangat tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup, akan membawa masalah bagi terlaksanannya program pembangunan.

Saat ini, jumlah penduduk Jateng diperkirakan lebih dari 32 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) mencapai 0,85 persen per tahun. “Ini menunjukkan bahwa program KB perlu digalakkan kembali dengan target menurunkan tingkat kelahiran,” kata Gubernur Jateng Ali Mufiz dalam sambutannya pada Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala BKKN Provinsi Jateng, Rabu (2/7) lalu.

Gubernur berharap kepada Sri Murtiningsih MS sebagai kepala BKKBN Jateng yang baru mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kembali menggiatkan program KB sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009.

Menurut dia, diperlukan kerja sama yang sinergis dan terpadu antara BKKBN dan dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan maupun pemahaman tentang kesehatan reproduksi KB kepada masyarakat. Salah satu hal yang mendesak segera dilakukan adalah meningkatkan jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Jateng.

Saat ini jumlah PLKB yang ada mengalami penurunan. Era sebelum diberlakukannya otonomi daerah tahun 2003, jumlah PLKB tercatat 3.726 orang, namun pada akhir Desember 2006, menurun menjadi 3.115 orang. tulus supangkat

Banjar Kebuka Bajal Terwujud

2008-07-10T00:44:00.002+07:00

BANJARNEGARA - Jalur lalu lintas Banjar Kebuka (Banjarnegara–Kebumen–Pekalongan) bakal terwujud. Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Dra Hj Rustriningsih MSi kepada Tabloid Sensor, baru-baru ini.

Hj Rustriningsih mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen bukan tidak merespon program Bupati Kabupaten Banjarnegara tentang program jalan Banjar Kebuka. “Tetapi dana APBD kami mepet, sudah kami jembreng-jembreng untuk mensejahterakan rakyat Kebumen,” katanya.

Soal terpilihnya dia menjadi Wakil Gubernur mendampingi Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jateng, Hj Rustriningsih menegaskan bahwa proyek Banjar Kebuka ini akan diangkat ke provinsi agar bisa terealisasi. “Sebenarnya kendala jalur lalu lintas antara Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Kebumen tinggal jembatan saja. Sedangkan kondisi jalan sudah diaspal,” tambahnya.

Pengamatan Tabloid Sensor, program Banjar Kebuka ini adalah program Bupati Banjarnegara Drs. Ir Djasri MM MT untuk membuka jalur dari Kabupaten Pekalongan lewat Banjarnegara tembus ke Kabupaten Kebumen.

Bupati Banjarnegara Drs Ir Djasri MM MT saat ditemui Tabloid Sensor beberapa waktu lalu mengatakan, program Banjar Kebuka ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten tersebut meningkat. Sebab, dengan terbukanya jalur lalu lintas tersebut, jalur perdagangan pun akan terbuka. Misalnya, batik dari Pekalongan bisa masuk Banjarnegara maupun Kebumen, sebaliknya produk Gendeng dari Kebumen (Soka) bisa masuk ke Pekalongan.

Lebih lanjut Djasri mengatakan, jalur dari Kabupaten Pekalongan ke Kabupaten Kebumen melewati Kecamatan Kalibening, kemudian Kecamatan Pagedungan (Pasar Wage Ngidul). Dengan demikian, disepanjang jalan tersebut akan tumbuh kios-kios.

“Kami mengimbau agar masyarakat disekitar menanam buah-buahan. Sebab, bila panen bisa dijual di sepanjang jalur tersebut,” tambahnya.

Sehubungan dengan kesiapan jalan dari Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Kebumen, Drs. Ir. Djasri menjelaskan, kondisi jalan lewat Kecamatan Pagedungan sudah rampung dan tak ada masalah. tri winarto

Pemprov Jateng Tasyakuran

2008-07-10T00:43:00.001+07:00

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Kamis (3/7) malam menggelar tasyakuran atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng yang digelar pada 22 Juni 2008.

Hadir dalam acara itu, antara lain Muspida Jateng, anggota DPRD Jateng, Desk Pilkada Jateng, bupati/wali kota se-Jateng, anggota KPU Jateng, Ketua Panwaslu Jateng, Ketua Mapilu Jateng, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, dan media massa.

"Kita bersyukur karena semua tahapan Pilgub Jateng 2008 sejak persiapan, pemungutan suara, dan penetapan hasil penghitungan suara berjalan terteib, lancar, aman, sukses dalam suasana kehidupan Jateng yang tetap damai, sejuk serta kondusif," kata Gubernur Jateng, Ali Mufiz.

Menurut Gubernur, semua ini tidak terlepas dari mantapnya kesadaran masyarakat menjalani proses demokrasi Pilgub Jateng 2008. Karena itu, Pemprov Jateng memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2008.

Khusus kepada pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Jateng pada 1 Juli 2008, katanya, atas nama pribadi dan Pemprov Jateng mengucapkan selamat.

"Kita berharap jika nanti sudah ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jateng periode 2008-2013 dapat membawa kemajuan bagi pembangunan dan kesejahteraan kalangan masyarakat di provinsi ini," katanya.

Ia berharap hasil yang telah dicapai dalam pembangunan di Jateng selama ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan. Sedangkan jika masih ada kekurangan perlu disempurnakan untuk kebaikan semua pihak.

Gubernur juga mengucapkan selamat kepada pasangan cagub-cawagub Jateng lain yang telah memberikan sumbangan bagi implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan Pilgub Jateng 2008 yang merupakan pesta demokrasi masyarakat Jateng.

"Suksesnya penyelenggaraan Pilgub Jateng 2008 merupakan momentum berharga untuk mencapai sukses penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres 2009, dan pembangunan Jateng lima tahun ke depan," katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada jajaran di Pemprov Jateng, kabupaten/kota, dunia usaha, stakeholders, elemen masyarakat agar bahu-membahu dalam kegiatan pembangunan, khususnya sektor-sektor yang menjadi prioritas. tulus supangkat

Bibit: Tak Ada Program 100 Hari

2008-07-10T00:39:00.001+07:00

SEMARANG – Calon Gubernur Jawa Tengah terpilih, Bibit Waluyo menegaskan bahwa kemenangannya bersama Rustriningsih adalah milik warga Jateng. “Saya bersama Bu Rustri bersyukur, bisa diterima masyarakat Jateng,” kata dia.

Ke depan, ia berjanji akan memperhatikan masalah pembangunan dan pengembangan masyarakat Jateng. Hanya saja, ketika ditanya target program 100 hari, secara tegas dia meminta untuk tidak dibebani program itu. Baginya, sangat tidak mungkin dengan waktu 100 hari atau setara tiga bulan bisa mengubah permasalahan di Jateng.

“Tidak ada program 100 hari. Waktu lima tahun iku suwe (lama). Dalam strategi militer, waktu lima tahun atau 60 bulan bagi saya dibagi sepertiga buat pemimpin untuk berpikir, dua pertiganya, baru untuk rakyat. Karena itu beri kesempatan saya waktu tiga bulan untuk berpikir, setelah itu bekerja,” kata dia tegas.

Terhadap pasangan calon lainnya, Bibit berjanji akan merangkulnya. Visi dan misi dari mereka akan dipadukan untuk membangun Jateng. Gubernur Ali Mufiz berpesan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Panjang (RPJM-RPJP) yang sudah ada bisa disesuaikan. “Soal pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan saya sampaikan dalam memori akhir jabatan saya,” katanya lagi.

Sementara itu, salah satu elemen pendukung Bibit-Rustri, Bibit Fans Club (BFC), pada hari yang sama resmi membubarkan diri. Pembubaran BFC merupakan hasil keputusan rapat pengurus BFC di Bibit Center Jl Pemuda, Semarang, sehari sebelumnya.

Koordinator BFC Antoni Wijaya menjelaskan, sejak 1 Juli 2008, tidak ada lagi aktivitas BFC dalam bentuk apa pun. ’’Pada saat yang sama, tidak boleh ada seorang pun yang melakukan aktivitas atas nama BFC,’’ kata Antoni. tulus supangkat

Siap Bangun Desa Ilir

2008-07-10T00:36:00.000+07:00

INDRAMAYU — Nama Surya (27) bukanlah nama yang asing di masyarakat Desa Ilir Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu. Tokoh pemerhati masyarakat ini sangat peduli terhadap lingkungan. Terbukti, bapak berputra satu ini tengah mempersiapkan konsep-konsep kepeduliannya terhadap masyarakat Desa Ilir.

Menurut Surya, Desa Ilir memang dikenal sebagai desa berpenduduk dengan pencaharian varian. Mayoritas warga Desa Ilir berprofesi nelayan, petani, pedagang dan buruh kasar. Meski dikenal sebagai desa yang kerap kali terjadi tawuran, namun bagi Surya, masyarakat Desa Ilir masih memiliki tanggungjawab dalam mengusung pembangunan demi kemajuan desanya.

Untuk itulah Surya berniat mencalonkan diri sebagai bakal calon (balon) Kepala Desa Ilir. Adapun konsepnya adalah membangun Desa Ilir menjadi “Berdamai” yang artinya Bersinar, Damai, Aman dan Islamiah. “Jika saya terpilih nanti, akan saya laksanakan visi misi saya ini agar Desa Ilir menjadi desa yang positif dan maju sebagaimana desa-desa lainnya,” ujar Surya.

Keberanian Surya untuk mencalonkan diri serbagai Kepala Desa Ilir, berkat dukungan masyarakat yang telah mempercayakan kepemimpinan dan kemajuan Desa Ilir di masa mendatang. “Dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Ilir yang membuat saya berkeyakinan menyiapkan diri menjadi kepala desa Ilir. Semoga saja amanah dari masyarakat ini dapat terwujud,” ucapnya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ilir, menurut Surya, jika tidak ada halangan berlangsung 23 Juli 2008 mendatang. duliman

Polisi untuk Masyarakat

2008-07-10T00:35:00.000+07:00

INDRAMAYU - Kapolsektif Kandanghaur AKP Dudi Permadi mengajak anggotanya untuk terus menjalankan tugas dengan profesional, dan tetap menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan serta Hak Asasi Manusia.

Hal itu diungkapkannya pada apel peringatan HUT ke-62 Bhayangkara di halaman Polsektif Kandanghaur, Selasa (1/7) lalu. Apel tersebut dihadiri Camat Kandanghaur, Danramil, Kapala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandanghaur, dan para tamu undangan dari TNI, Polri, Satpam, Security, Satpol PP, Lurah, dan para tokoh masyarakat.

Pada peringatan HUT Bhayangkara ini, Kapolsektif Kandanghaur mengajak semua pihak untuk saling berkoordinasi demi terwujudnya lingkungan yang aman dan terkendali.

Perayaan HUT Bhayangkara dilaksanakan rutin setiap tahunnya oleh Polsektif Kandanghaur. Kali ini dirayakan dengan sederhana dan hikmat. Selesai upacara, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Pada acara itu pula panitia perayaan HUT ke-62 Bhayangkara Polsektif Kandanghaur, mengajak warga sekitar, tukang ojek, tukang becak untuk makan bersama sambil menikmati hiburan di halaman Polsektif Kandanghaur. nurochman s

Pertengahan Juli, BLT Dibagikan

2008-07-10T00:32:00.001+07:00

INDRAMAYU — Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditunggu-tunggu masyarakat miskin, banyak yang tidak tepat sasaran. Selain data yang digunakan masih menggunakan format lama, kondisi ekonomi penerima BLT tahun lalu pun secara bertahap telah berubah.

Hal inilah yang kemudian menjadi inisiatif Kepala Kantor Statistik Indramayu untuk memberikan data solid bagi penerima BLT di masa yang akan datang. Adapun saat disinggung pencairan untuk periode kedua, Kepala Kantor Pendataan dan Statistik Indramayu, Erwan S, menuturkan bahwa pada pertengahan Juli ini BLT akan kembali dicairkan.

“Pertengahan Juli ini BLT (Bantuan Langsung Tunai) akan kembali dicairkan. Adapun untuk memperoleh data baru bagi masyarakat yang belum menerima BLT akan dilaksanakan pendataan ulang September nanti,” jelas Erwan S kepada Tabloid Sensor.

Rencana dimulainya pendataan ulang bagi penerima BLT, alokasinya untuk pencairan BLT tahun 2009. “Langkah dan kebijakannya atas dasar imbauan dan pesan yang telah disampaikan Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin, agar dimasa mendatang penerima BLT lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Pembayaran BLT peruntukannya jangan seperti yang terjadi tahun lalu. “Untuk itulah kami akan melakukan pendataan ulang dan selektif. Hal ini diimaksudkan agar pada saat penerapan BLT tidak ada tudingan salah sasaran. Perlu diketahui nilai BLT tahun 2008 tidak seperti yang sudah-sudah yakni sebesar Rp300.000 per bulan, sedangkan untuk sekarang hanya hanya Rp100.000 per bulan,” jelas Erwansah.

Pihaknya sangat setuju jika pesan Bupati Indramayu tersebut, menyangkut masalah data BLT tahun kemarin, dapat segera di lakukan pendataan ulang. Sebab, jika tidak dilakukan pendataan ulang yang dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. soni s

Mantan Kakan Bunhut Selalu Menghindar

2008-07-10T00:30:00.000+07:00

INDRAMAYU — Buntut saling tudingnya pejabat di dua kantor yang menjadi penyebab kisruhnya soal Kalpataru untuk Indramayu, kian memanas. Selain belum tuntas, kali ini Kepala Dinas Pertanian Ir. Apas Fahmi Permana yang menolak memberikan pendapat soal pengiriman nama peraih Kalpataru, ikut ‘kepanasan’. Dia selalu menghindar saat ditemui wartawan.

Pasalnya Apas sebelum menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu adalah kepala Kantor Perkebunan dan Kehutanan yang menjadi ‘bapak angkat’ Junaedi selaku ketua kelompok tani binaan penghasil mangrove.

Junaedi sampai kini kecewa dengan keputusan Dinas Bunhut Indramayu yang tidak menyertakan namanya sebagai calon penerima Kalpataru. Sehingga pihak Kantor Lingkungan Hidup yang kemudian berinisiatif mengusulkan nama Cukup Hardianto sebagai nominator peraih Kalpataru dari Presiden.

Dari sumber Tabloid Sensor, ditengarai adanya dugaan Mantan Kepala Bunhut yang kini Kepala Dinas Pertanian Indramayu, ikut bermain dalam proyek penanaman mangrouve di Pesisir Indramayu. Begitu juga perihal tidak dikirimnya nama Junaedi dikarenakan Ir. Apas Permana dalam menjalankan proyek mangrouve bersama Junaedi tidak jelas dalam melakukan estafet kinerja kepada Ir. Toni sebagai kepala Kantor Bunhut penggantinya.

Untuk memperoleh keterangan lebih jauh soal tudingan Cukup dan Bunhut yang memojokkan Junaedi dan Ir Apas, Tabloid Sensor berkali mencoba menemui Kepala Dinas Pertanian, namun Ir. Apas tidak pernah ada di kantornya. Bahkan ketika ditemui di Pendopo Pemkab Indramayu, berusaha menghindar. soni s

Panwascam Masih Bermasalah

2008-07-10T00:27:00.001+07:00

INDRAMAYU - Keresahan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Indramayu belum juga tuntas. Mereka masih terus dihantui ketidak beresan penyelesaian administrasi.

Pasalnya, hingga berita ini diturunkan pihak Perusahaan yang ditunjuk mensuplai kendaraan masih belum selesai melakukan pembayaran pajak semua sewa kendaraan operasional saat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa barat. Padahal pajak dimaksud semestinya tertanggal 27 Juni lalu harus segera selesai dibayar.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Jabar tingkat Kabupaten (Panwas Kab), Cholid SE, kepada Tabloid Sensor, Rabu (2/7) lalu membenarkan pihak perusahaan belum menyelesaikan masalah pajak. Menurutnya, hingga Senin (1/7) lalu, baru 14 kecamatan yang telah dibayarkan, di antaranya Kecamatan Pasekan, Juntinyuat dan Arahan.

Lebih lanjut Cholid menerangkan bahwa penyelesaian pajak di tiap kecamatan oleh Perusahaan yang mendapat penunjukan Langsung, hingga sekarang masih belum terselesaikan. “Pembayaran pajak sewa kendaraan panwas merupakan kewajibannya, janjinya Selasa lalu dibayar semua, namun belum juga tuntas. Saat kami hubungi melalui telepon seluler selalu tak aktif. Kami sudah tidak sabar dan jika terus menerus begini pihak perusahaan harus siap berhadapan dengan penegak hukum,” tegasnya.

Panitia Panwas Kabupaten Indramayu mengaku bahwa sebelumnya tidak mengenal secara pribadi dengan pemilik CV Karya Purnama, dan baru diketahui dari pihak ketiga. “Perusahaan di Indramayu yang memiliki sub bidang rental kendaraan hanya CV Karya Purnama. Oleh karena itu, melalui penunjukan langsung kami menunjuk CV tersebut,” jelasnya.

Diakuinya, karena tidah tahu menahu soal latar belakang perusahaan itu, pihaknya setuju saja. “Kalau saja tahu kredibilitasnya, maka kami lebih baik mencari perusahaan lain yang bertanggung jawab terhadap kewajiban. Sebenarnya masalah pajak yang harus dibayar bukan saja pajak sewa kendaraan, melainkan juga dari pengadaan komputer dan meubeler. Tetapi, dari dua jenis pengadaan selain sewa kendaraan tidak ada masalah. Ini menjadi pekerjaan rumah akhir kegiatan kami,” katanya lagi.

Secara rinci Kewajiban CV. Karya Purnama yang harus di bayarkan ke kantor pajak sebesar Rp.405.000 per kecamatan. “Namun kami kecewa atas kinerja CV Karya Purnama yang hingga kini belum juga menunjukkan profesionalisme kerja dalam membangun kemitraan yang semestinya bisa jadi tolok ukur untuk kegiatan Panwas di tahun depan,” tambahnya.

Sementara intu Direktur CV Karya Purnama, Hasyim (40), saat ditemui Tabloid Sensor menjelaskan bahwa pihaknya secara bertahap telah membayar beberapa pajak sewa kendaraan bermotor. Namun demikian, ketika ditanya soal 17 kecamatan yang masih belum dibayar, Hasyim mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan perjanjian dengan pihak Panwaskab. “Jadi sudah tidak ada masalah,” jelas pengusaha yang banyak bergerak di bidang jasa ini. nurochman sudibyo

Tindak Tegas Trayek Liar

2008-07-10T00:21:00.002+07:00

BANDUNG - Maraknya angkutan liar di sekitar jalur tengah membuat gerah Perum DAMRI Kota Bandung. Untuk itu, Perum Damri Kota Bandung berharap kepada aparat kepolisian, baik di jajaran Polwiltabes Bandung maupun Polresta Bandung Tengah menindak tegas trayek liar itu.

"Keberadaan angkutan liar di sekitar jalur tengah sangat merugikan kita. Apalagi mereka tidak mempunyai izin trayek. Untuk itu, kami meminta aparat kepolisian untuk menertibkannya, agar mereka tidak bisa beroperasi lagi," jelas Drs. Sadiyo, Kepala Unit Perum DAMRI Kota Bandung, pekan lalu.

Sadiyo yang didampingi Irwan Thayeb, Kasubag Umum Perum DAMRI Unit Bus Kota Bandung menjelaskan, sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan operasi terhadap angkutan liar di jalur tengah, namun kondisi itu kembali lagi.

“Terlebih hal itu langsung mendapat perintah dari Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji sehingga keberadaan angkutan liar tersebut dapat diminimalisasi. Namun, kami tidak habis pikir angkutan liar di jalur tengah kembali marak,” tegasnya. sonny pn

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Dilanjutkan

2008-07-10T00:18:00.001+07:00

BANDUNG - Kepala Dinas Perhubugan Jawa Barat, Herli Suherli mengatakan bahwa proyek tahapan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, yang berlokasi di Karawang akan dilanjutkan. Mengenai rencana tersebut, menurut Herli Suherli, Gubernur Jawa Barat akan menyampaikannya kepada Departemen Perhubungan RI.

Tentang tahapan yang sudah dilaksanakan dalam rangka pembangunan Pelabuhan Cilamaya, papar Suherli, telah dilakukan MoU dengan para calon investor. Kendati demikian, masih terbuka kesempatan bagi investor lain. Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Cilamaya sangat besar yaitu mencapai Rp40 miliar.

Tahapan berikutnya yang sudah direalisasikan adalah pembuatan Feasibility Studi (FS). Sehingga, dengan telah direalisasikannya tahapan tersebut, maka akan dibuat master plan Pelabuhan Cilamaya. “Selain itu, akan pula dibuat tata ruang dan lingkungan di sekitar lokasi Pelabuhan Cilamaya,” tambahnya. sonny pn

Iklim Kepariwisataan Jabar Kian Kondusif

2008-07-10T00:11:00.002+07:00

BANDUNG - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Jabar, H.I. Budhiana mengatakan, iklim kepariwisataan di Jabar kian Kondusif. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke beberapa objek wisata di Jabar.

Situasi serupa juga terjadi di kawasan wisata yang pernah terkena bencana Tsunami, Pangandaran. Situasi kondusif kepariwisataan juga ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata.

Pendapatan yang bersumber dari pariwisata diperoleh dari pajak makanan dan minuman di sekitar objek wisata. “Pajak tersebut ditarik dan dikelola oleh Pemkab/Pemkot,” jelasnya, baru-baru ini.

Pencapaian pendapatan tersebut, menurut Budhiana, berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota seiring dengan kian bagusnya kondisi kepariwisataan di Jabar mengalami kenaikan yang signifikan. Pendapatan dari sektor pariwisata semula sebesar Rp30 miliar kini meningkat menjadi Rp.50 miliar.

Pencapaian pendapatan dari sektor pariwisata, berdasarkan jenis objek wisata lebih banyak diperoleh dari wisata belanja dan wisata kuliner. Sebanyak 75% pendapatan tersebut diperoleh dari Kota Bandung dan Kota Bogor.

“Sedangkan untuk Jawa Barat, sektor kepariwisataan seperti wisata alam dan wisata budaya dapat menarik minat para wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan,” jelansya. sonny pn

Program 100 Hari Kerja Ahmad Heryawan

2008-07-10T00:09:00.000+07:00

BANDUNG - Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dalam hitungan waktu 100 hari terhitung Juli sampai September 2008, menggagendakan beberapa rencana program.

Program tersebut akan direalisasikan dalam berbagai bidang, meliputi bidang umum, pemerintahan, bidang sosial budaya, bidang perekonomian serta bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan.

Salah satu rencana program dalam bidang sosial budaya, di antaranya program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. “Dalam hitungan 100 hari kerja beberapa program yang siap diluncurkan antara lain gelar karya inovasi lapangan kerja, pencanganan bursa tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri serta program padat karya infrastruktur perdesaan,” jelasnya.

Rencana program berikutnya, jelas Gubernur, dukungan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta dukungan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Sementara itu, Kadis Nakertrans Jabar, Soekarto Karnen dalam keterangannya membenarkan bahwa kini Jabar sudah meluncurkan program-program penciptaan lapangan kerja. Salah satunya direalisasikan melalui pembukaan lapangan kerja.

Bursa kerja sudah dilaksanakan beberapa pekan lalu. Hasilnya sebanyak 6.350 pencari kerja telah mengikuti bursan kerja. Pembukaan bursa kerja akan terus berlanjut dan dijadwalkan pada 11 sampai 13 Juli 2008 bursa kerja tersebut kembali dibuka, dan menurut rencana dihadiri Menakertrans RI, Erman Suparno.

Pembukaan bursa kerja, ujar Soekarto, dinilai efektif membuka lapangan kerja bagi para pencari kerja. “Ditargetkan dalam hitungan 100 hari, jumlah pencari kerja yang dapat terserap melalui bursa kerja mencapai 10.000 orang,” katanya. sonny pn

Dirut PT BN Caplok Dana Asuransi

2008-07-10T00:05:00.002+07:00

INDRAMAYU — Kematian Ono Sucipno, warga Desa Dunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu yang misterius di negeri Taiwan beberapa waktu lalu, masih menyisakan duka dan kebingungan keluarga korban. Sebab, sebagai ahli, waris istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan dana asuransi sebagaimana layaknya korban TKI yang bekerja di luar negeri.

Ono berangkat kerja sebagai TKI di Taiwan pada Januari 2007. Pemberangkatan ini merupakan tahun ketiga setelah dua tahun sebelumnya bekerja di pabrik sepeda di Taiwan. Menurut keluarga korban, Ono bekerja di Taiwan melalui PT yang sama yaitu PT Bintan Nirwana (BN) yang berlokasi di Jatibening, Kalimalang Bekasi Jawa Barat.

Kepada Tabloid Sensor, Udin, Sekdes Drunten Kulon yang juga kakak tertua Ono menjelaskan bahwa awalnya pihak PT BN tidak sanggup memulangkan jenazah Ono. Bahkan Direktur PT Bintan Nirwana berjanji hanya akan memberikan santunan sebesar Rp30 juta.

Padahal melalui agen yang ada di Taiwan menjelaskan kepada pihak ahli waris bahwa pemulangan jenazah Ono sebenarnya bisa dilakukan sejak awal Maret. Namun, karena pihak PT BN tak juga melengkapi keabsahan administrasi ahli waris, bahkan terkesan sengaja memperlambat, membuat jenazah Ono mengendap satu bulan di RSU Taiwan.

Awal Mei lalu jenazah Ono Sucipno bisa dikembalikan. Dari Bandara Soekarno Hatta, jenazahnya dikirim langsung menuju rumah duka di Desa Drunten Wetan. Sebulan setelah penguburan dana asuransi yang katanya hanya Rp30 juta, setelah diurus oleh Nurochman, Ketua LSM Peduli TKI yang juga pengamat sosial budaya Indramayu menjadi Rp190 juta. Bantuan ini cair berkat kerjasama Wartawan Tabloid Sensor dengan ANTV, Trans TV, SCTV, TPI dan wartawan media cetak Jakarta dan Bekasi.

H Sugeng kala itu kaget dengan munculnya banyak wartawan berbagai media yang meliput kedatangan Almarhum Ono. Saat itu juga dirinya menduga bahwa Ono memperoleh Asuransi dari pihak Agen bernama Kristien di Taiwan sebesar Rp150 juta.

“Kami dari Pihak PT yang memberangkatkan akan memberikan dana talangan sebesar Rp20 juta untuk biaya penguburan. Adapun asuransi dari Indonesia yang akan kami urus, ahli waris berhak menerima sebesar Rp40 juta,” tutur H. Sugeng yang juga warga Desa Sukra Blok Sumuradem Kab. Indramayu.

Udin selaku pihak ahli waris korban yang sebelumnya membiayai seluruh pengurusan dan pemulangan adiknya Ono Sucipno, merasa kecewa karena pihak PT BN tak juga menjelaskan akibat dari kematian Ono. Apalagi pembayaran asuransinya pun dilakukan bertahap.

Lebih kesalnya lagi, pihak PT BN yang sedianya tidak akan memotong, ternyata malah mencaplok uang biaya penguburan sebesar Rp20 juta dan biaya macam-macam yang tak jelas peruntukannya sebesar Rp35 juta. “Kami hanya diberi sisa Rp5 juta dari Haji Sugeng. Kami sangat kecewa. Mana tanggungjawab PT sebagai Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja yang selama 4 tahun makan potongan gaji adik saya selama bekerja di pabrik sepeda di Taiwan,” tegas Udin.

Menanggapi perlakuan Direktur PT BN yang semena-mena tersebut, Nurochman meminta kepada wartawan di Jakarta mempertanyakan kembali hak-hak TKI yang mesti diberikan oleh PT Pengerah. “Saya menduga ada permainan yang dilakukan H. Sugeng dalam memproses asuransi Almarhum Ono,” tegasnya seraya menambahkan bahwa ahli waris almarhun Ono sebenarnya harus mendapat biaya santunan dari perusahaan Taiwan sebesar Rp600 juta. sudibyo

Proyek Bandara Kuala Namu Hasilkan Debu

2008-07-09T23:59:00.000+07:00

MEDAN - Pelaksanaan proyek Bandara Kuala Namu sangat mengganggu dan merugikan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan ketidakpedulian pihak pengelola maupun pelaksana pekerja proyek terhadap dampak yang timbul selama pelaksanan proyek.

Dump truck yang mengangkut tanah timbunan untuk bandara, setiap hari lalu lalang menuju lokasi proyek menyebabkan debu beterbangan ke perkampungan penduduk sekitar.

Melihat kondisi tersebut Koalisi Mahasiswa Deli Serdang dan Masyarakat melakukan unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Deli Serdang untuk memprotes pelaksanaan pembangunan Bandara yang telah berdampak tidak baik kepada masyarakat sekitar.

Menurut Purwaningrum SH, walaupun pada akhirnya keberadaan Bandara Kuala Namu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, tetapi bukan berarti pihak pelaksana ataupun kontraktor proyek berbuat sesuka hatinya. “Mereka harus melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek,” lanjut Ningrum.

Tabloid Sensor yang coba meliput pelaksanan proyek tersebut ternyata mendapat hambatan dari petugas keamanan bernama Freddy dan Kusteja, Danru tim satgas pengamanan yang melarang wartawan mengambil gambar lokasi proyek dan mengatakan akan memberikan tindakan. arifin p, edy s

Jangan ABS

2008-07-09T23:57:00.000+07:00

BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara, Drs. Ir. Djasri, MM. MT saat menyerahkan memori tugas Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Banjarnegara, Ir. Suyono Pudjodimulyo, menegaskan bahwa melaporkan kepada bupati jangan Asal Bapak Senang (ABS). “Tetapi harus ril sesuai dengan fakta yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut bupati mengatakan, apalagi jika bertugas di DPU, sangat rawan. Sebab, semua kegiatan paling banyak di Dinas Kimprasda. Padahal, Bawasda, BPKP maupun KPK selalu membidik, salah sedikit fatal akibatnya.

Suyono selama menjabat di Banjarnegara, dari awal tugas sampai saat ini tidak mengalami hal negatif. “Memang seharusnya pejabat dalam melaksanakan tugas tak usah neko-neko, kerja sesuai Tupoksi. Insya Allah selamat,” jelasnya.

Selanjutnya Bupati Banjarnegara kepada Ymt Kepala Dinas, Ir P Silitonga yang semula Kabid Pengairan Dis Kimprasda, berharap agar tugas mencetak sawah yang saat ini baru selesai 2.500 Ha dari target 6.000 Ha bisa segera terealisasi. “Sehingga, kekurangan beras di Banjarnegara segera teratasi. Tugas PU ke depan akan semakin berat, apalagi kondisi jalan (hotmix) banyak yang perlu diperbaiki, sedangkan anggaran untuk itu tersedot pos lain,” kata bupati.

Suyono Pudjodimulyo dalam sambutannya mengatakan bahwa seiring dengan perjalanan waktu tak terasa telah enam tahun enam bulan dan tiga hari dirinya membantu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Kimprasda.

“Dalam melaksanakan tugas kedinasan, kami berupaya menyusun Visi dan Misi sesuai tupoksi Dinas PU/Kimprasda yang terintegrasi dan mendukung keberhasilan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2001–2006 dan tahun 2006–2011,” katanya. tri winarto

Tifatul Sembiring : SBY-JK Harus Menerima Hak Angket

2008-07-09T23:54:00.002+07:00

DEPOK - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menegaskan, hak angket merupakan peraturan yang dibolehkan institusi. Untuk itu, pemerintah SBY-JK diharapkan segera menerima hak angket.

“Kabinet tidak ada yang menolak kenaikan BBM, yang menolak adalah anggota dewan. Kenapa pemerintah alergi dengan hak angket?” tanya Tifatul, saat menghadiri acara ‘Nyaba Depok’ di Taman Wiladatika, Cibubur, Depok, belum lama ini.

Tifatul menambahkan bahwa acara ‘Nyaba Depok’ merupakan syukuran atas keberhasilan PKS pada Pilkada Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang telah melahirkan kadernya menjadi gubernur, selain menghindari terjadinya kekenduran sesama anggota kader PKS. “Kegiatan ini merupakan pemanasan untuk mempersiapkan kampanye Pemilu yang akan di mulai pada 8 juli 2008 mendatang,” jelasnya.

Dikatakannya, pemerintah jangan ‘kebakaran jengot’ dengan adanya hak angket. Pemerintah juga jangan menolak hak angket dari anggota dewan. “Apalagi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, baru sekali dilakukan angket. Jadi, jangan ada keluar kata sontoloyo,” tegasnya kepada wartawan

Menurutnya, dengan kenaikan BBM, rakyat menjadi sengsara dan mestinya pemerintah bisa meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. “PKS mendukung kebijakan SBY-JK mensejahterakan rakyat. Jika pemerintah tidak mensejahterakan rakyat, maka PKS tidak akan mendukung,” tegasnya lagi.

PKS, lanjut dia, akan mencalonkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjadi Presiden atau Wakil Presiden 2009. “Bila Pemilu 2009 nanti PKS mendapat suara 20 persen, maka PKS akan memilih Capres dari kader PKS sendiri,” jelasnya.

Menurut dia, media massa sudah mengetahui bahwa Hidayat Nur Wahid akan dijagokan dari PKS, walaupun keputusan Dewan Syuro belum diputuskan dan untuk masalah pasangannya itu akan bertukar pikiran dengan partai yang lain. “Mungkin pasangan Capres 2009 kita ambil dari pasangan religius dan nasional,” tambahnya.

Tifatul juga menegaskan PKS sudah siap mengikuti ajang demokrasi pemilu 2009 mendatang, dan akan mampu meraih 20 persen sesuai dengan hasil musyawarah nasional tahun 2005, suara itu mudah-mudahan bisa bertambah dan itu sudah naik tiga kali lipat pada tahun 2004. joko warihnyo

Kemelut DPC PPP Binjai Berkepanjangan

2008-07-09T23:52:00.000+07:00

BINJAI - Kemelut yang terjadi di tubuh DPC PPP Binjai tampaknya masih berkepanjangan. Setelah beberapa waktu lalu oknum ketuanya Drs PK dilaporkan lantaran mengangkangi keputusan DPP maupun DPW PPP soal dukungan Cagubsu, kini dirinya yang baru memimpin dua tahun dilaporkan menggelapkan dana partai.

Tak tanggung-tanggung dana yang ditilep termasuk dana Fraksi PPP DPRD Binjai sebesar Rp18 juta serta dana bantuan untuk PAC Binjai Selatan. Pantaslah oknum ini diminta segera mengganti dengan yang lebih baik lagi.

Seperti diungkapkan Ketua dan Sekretaris PAC PPP Binjai Selatan, Teguh S.Sos dan Ridwan sertaa bendahara DPC PPP Binjai, Budi Daulay, SE kepada wartawan, Jumat (4/7). “Sudah tiga bulan ini dana rutin itu belum juga disalurkan, bahkan dana Fraksi sebesar Rp18 juta juga tak diketahui rimbanya,” kata mereka.

Menurut Teguh, sudah tiga bulan ini dana bantuan rutin tersebut tidak disalurkan.Padahal, biasanya dana tersebut disalurkan setiap bulannya dan diberikan kepada Ketua dan Sekretaris. “Dana tersebut untuk konsolidasi ke ranting-ranting,” kata Teguh yang diamini Ridwan, Sekretarisnya.

Budi Daulay juga membenarkan hal tersebut. Dirinya didampingi unsur pengurus PPP Binjai di antaranya, Sutriswan, Subandi, Irhamsyah Putra, Hasrul Pasaribu, Syahrin Pasaribu serta Abdurrahman, Amiruddin Adhar dan MS Syahri (Majlis Pakar).

Bahkan, para pengurus harian DPC PPP Binjai sempat berang melihat sikap Ketua DPC PPP Binjai Drs PK yang benar-benar mengangkangi keputusan rapat DPC bahwa keuangan partai mekanismenya telah diatur dalam AD/ART partai, bukan persoalan uang PAC saja.

Namun secara keseluruhan memang Ketua DPC PPP Binjai ini jelas telah bertentangan dengan aturan main partai. Demikian juga dana fraksi PPP Binjai yang berjumlah Rp6 juta setiap bulannya hingga kini (sudah 3 tiga bulan dengan total Rp18 juta) tidak tentu kemana raibnya, walaupun PK mengatakan bahwa dana tersebut telah dibagi-bagikan, tapi sampai kini belum ada laporan keuangan ke bendahara partai di DPC PPP Binjai.

Sejalan dengan hal tersebut, persoalan yang mendera DPC PPP Binjai sudah dilaporkan kepada DPW dan DPP PPP di Jakarta. Mereka juga menyesalkan tindakan PK yang membagi-bagikan uang kepada oknum PAC dan ranting-ranting dengan menghasut dan memprovokasi seolah-olah ketua PAC dan sekretarisnya telah menerima uang.

Padahal, Drs PK sengaja melakukan itu untuk memperkuat dirinya seolah-olah dialah pahlawan. Pengurus PHP PPP Binjai juga mengimbau DPP PPP untuk bersikap arif dan tegas dalam bersikap memberhentikan PK dan jangan terpengaruh dengan caranya meminta dukungan kesana-kemari, lalu memutar-balikkan fakta yang sebenarnya.

Akhir-akhir ini upaya PK melobi salah seorang oknum pengurus DPP berinitial LHSB yang disebut-sebut siap mati-matian membela PK atas desakan pemberhentian sebagian besar pengurus PPP Binjai. Ironisnya, kata mereka, dulunya LHSB diketahui sebagai motor dalam pemberhentian PK tapi sekarang malah membelanya. “Ada apa sebenarnya antara keduanya?” tegas mereka serempak.

Pada kesempatan itu juga, para pengurus PPP Binjai bersama PAC juga mengucapkan terima kasih kepada DPW PPP Sumut yang telah merespon pemberhentian Drs PK apalagi tim investigasi wilayah dalam musyawarah pada 2 Juni 2008 lalu telah memahami bahwa mayoritas komponen dalam tubuh PPP Binjai meminta agar PK segera diganti. mhd chandra

Kilang Padi Alay Meresahkan

2008-07-09T23:49:00.000+07:00

MEDAN - Kilang padi milik Alay yang berada di Sei Buluh Serdang Bedagei meresahkan masyarakat. Ironisnya, hal ini terjadi selama hampir 20 tahun. Hal ini disebabkan abu yang berterbangan setiap harinya saat kilang beroperasi.

Menurut salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, seluruh masyarakat sekitar kilang telah meminta aparat desa dengan melayangkan surat yang dilampiri tanda tangan seluruh masyarakat agar kilang padi milik Alay segera ditutup.

“Atau setidaknya pengusaha kilang menjamin tidak ada lagi abu yang berterbangan ke rumah penduduk. Karena abu atau miang yang bertebaran itu setiap hari mengotori rumah dan pakaian yang sedang dijemur. Bahkan, menimbulkan penyakit gatal gatal dan sesak napas sehingga sangat mengganggu, belum lagi permukaan sumur yang merupakan sumber air bagi kami selalu tertutup abu,” katanya kepada Tabloid Sensor.

Saat ini, masyarakat masih menunggu tindakan tegas dari Pemkab Sergei untuk menutup kilang padi Alay. Berdasarkan pantauan disekitar kilang, ternyata benar yang dikatakan warga bahwa abu tersebut menimbulkan rasa gatal dan sangat mencemari lingkungan.

Saat dikonfirmasi, Alay, pemilik kilang itu malah membantah dan bersikap arogan serta menuduh wartawan sebagai provokator. “Masyarakat mana yang keberatan? Berarti Anda provokator!” tegas Alay kepada Tabloid Sensor. Namun disaat Tabloid Sensor keluar meninggalakan kilang, Alay menyuruh anggotanya untuk mengantarkan uang dan meminta agar tidak diberitakan.

Dikatakan warga bahwa Alay terbiasa memberikan “suap” sehingga selalu merasa aman dari aparat hukum dan tidak memperdulikan penduduk sekitarnya. Mendengar permasalahan ini, Ketua LSM Masyarakat Sejahtera (Masyatera), Ir. T. Mahli MA mengecam keras sikap arogansi Alay.

“Negara ini adalah negara Hukum, jadi tidak ada yang kebal hukum dan pemilik kilang harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu, Pemkab Sergei dalam hal ini instansi terkait harus meninjau kembali keberadaan kilang padi tersebut, sehingga dapat diketahui kelayakan konstruksi pabrikasi dan perizinannya, baik izin operasi ataupun Amdal,” jelasnya.

Apabila ada penyimpangan Pemkab Sergei harus mengambil tindakan tegas, bila perlu tutup saja kilang padi tersebut karena akan berdampak timbulnya amarah dari masyarakat yang akhirnya mengambil tindakan yang mereka anggap benar.

Menurut Kasub Binprog Dinas kesehatan Provsu Drs Abd. Gani Sitepu, abu miang yang berasal dari padi itu sangat berbahaya apabila terhisap secara langsung, karena akan menimbulkan penyakit paru serta batuk darah dikemudian hari. edy s, hermanto p

Dirut PTPN II tak Manusiawi

2008-07-09T23:45:00.001+07:00

MEDAN - Ketua Forum Keluarga Karyawan/Pensiunan PTPN II, korban pengembangan RUTR Kabupaten Deli Serdang, H.Bachtiar Syaharuddin, mengatakan pihaknya merasa dizolimi pengembang dan para koruptor sehubungan dengan keluarnya surat direksi No: II.0/SI/06/IV/2008 tertanggal 29 April 2008 tentang tindak lanjut penertiban rumah dinas dan bangunan perumahan yang ditempati oleh karyawan aktif.

Dijelaskannya, sejak dulu rumah dinas PTPN II tidak pernah diperbaiki oleh perusahaan dan pada umumnya dalam kondisi tidak layak huni. “Sejak dulu semua biaya perawatan kami tanggung sendiri,” jelasnya.

Menanggapi permasalahan ini Abel Tasman Tarigan, salah seorang tokoh masyarakat, mengatakan bahwa Dirut PTPN II tidak berprikemanusiaan alias tidak manusiawi. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya surat-surat yang isinya sangat menjepit dan meresahkan masyarakat dan tidak bersifat memajukan perusahaan tetapi malah membuat situasi tidak kondusif.

“Seharusnya pihak direksi PTPN II berfikir untuk memajukan perusahaan dan bukan merongrong karyawan,” tegasnya.

Diungkapkannya lagi bahwa pihak direksi PTPN II hanya berani bertindak dengan masyarakat kecil, dan sudah seharusnya Dirut PTPN II mundur dari jabatannya karena masih banyak lagi kaum intelektual muda yang lebih berpotensi untuk memajukan perusahaan, sehingga tidak selalu merugi seperti saat ini.

Sementara itu pihak Developer PT Oma Deli Resort yang telah menguasai lahan seluas 2.187,88 ha, Yayasan USU, serta pengusaha swasta lainnya yang telah menguasai lahan PTPN II tidak terusik sama sekali. edy s, arifin p

DPC PATRI Paluta Dikukuhkan

2008-07-09T23:41:00.001+07:00

MEDAN - Pengurus DPC Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) untuk periode pertama 2009-2013 secara resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum DPD PATRI Sumut H Rusbandi.

Pelantikan ini juga dihadiri pengurus dan sesepuh DPD PATRI seperti Drs H.Warno Saskoro MPd, Hary Handoko SE, Ki Gondo Asmoro, H.Misman Adinoto, Ki Lasimin, H.Junaidi Siswoyo SE, Unsur pengurus DPC seperti Deli Serdang, Asahan, Natal, Tapsel dan tokoh masyarakat, Wakil Ketua DPRD Paluta H.Khairudin Siregar S.Ag MA, Camat Padang Bolak Agus S Simatupang dan Penjabat dari Disnakertrans yang mewakili Bupati.

Dalam arahannya Ketua Umum DPD PATRI SUMUT H.Rusbandi yang juga pensiunan perwira Polri dan mantan anggota DPRD Sumut serta pemimpin Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbentuknya DPC PATRI Paluta.

Kemudian Ketua Umum DPD PATRI ini menitipkan organisasi itu kepada tokoh masyarakat, Kades, Camat, Bupati, dan Ketua DPRD serta para sesepuh, pinisepuh, terutama yang duduk di Dewan Pertimbangan DPC PATRI Paluta agar memberikan bimbingan dan arahan kepada pengurus yang baru dilantik, sehingga PATRI benar-benar dirasakan keberadaannya dan manfaatnya baik bagi anggota, masyarakat dan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPC PATRI Paluta terlantik Warsimin SPd mengharapkan, hendaknya seluruh pengurus dapat bekerjasama menjalankan dan memajukan PATRI di daerah Paluta. hermanto p, edy s

Purwanto: Pahami Pekerjaan

2008-07-09T23:37:00.001+07:00

H Purwanto SH

JAKARTA - Keberhasilan seseorang dalam berkarir tergantung bagaimana orang tersebut memahami pekerjaannya. Orang bisa memahami pekerjaannya manakala ia bisa menyukai, menyenangi, dan mencintai pekerjaan yang sedang dikerjakan. Inilah prinsip yang dilakukan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara, H Purwanto SH.

Jabatan yang diembannya telah dijalani mulai tahun 2005. Memang, tidak semudah yang dibayangkan. Perjuangannya begitu berat dan panjang. Anak dari seorang tentara yang bernama Sudarno ini meniti karirnya sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil) tahun 1974, sebagai staf di Pemda Walikotamadya Jakarta Utara.

Namun sebelumnya, pemilik tinggi badan 172 cm, pernah bekerja pada perusahaan swasta di Jakarta, walaupun hanya beberapa bulan. Kakek 11 cucu dari 9 putra-putri buah cintanya dengan istri tersayang, Hj Teten Sugiarti (56), diajak teman-temannya melamar PNS di DKI. Ternyata, jebolan fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta tahun 1990, diterima tanpa melalui tes.

Tidak pernah terfikir sebelumnya oleh putra daerah kelahiran Solo, 9 Oktober 1952, menjadi pegawai pemerintah di Ibu Kota. Cita-citanya di kala masih kecil hingga tamat SLTA, ingin mengikuti jejak sang ayah, menjadi prajurit tentara nan gagah berani, pembela negara

Namun takdir berkata lain, ketika ikut daftar penerimaan taruna AKABRI tahun 1970, buah hati Mukiana, tidak lulus. Entah mengapa pemburu makanan enak ini tidak punya keinginan untuk mendaftar pada gelombang berikutnya, padahal mada masa itu masih ada kesempatan mengikuti tes dua kali lagi.

Pemilik kulit kuning langsat, lebih memilih kuliah di kota Gudeg, Yogyakarta. Di sana si wajah mirip Indo menimba ilmu khusus Bahasa Inggris di ABA (Akademi Bahasa Asing) selama 3 tahun. Setelah wisuda tahun 1973, mantan Kasie Dukcapil Kecamatan Koja tahun 1990 hingga 1995, bersama teman-temannya merantau dan mengadu nasib di Jakarta.

Hingga mendekati masa pensiun, H Purwanto SH, tidak pernah meminta atau menolak tugas yang telah diembannya. Baginya, yang paling utama adalah mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati dimanapun ditempatkan. maretto

Pengawas dan Penataan Bangunan Jakut Lemah

2008-07-09T23:30:00.002+07:00

JAKARTA - Lemahnya pengawasan bangunan oleh Kasie P2B tingkat kecamatan berakibat banyak bangunan bermasalah, seperti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti tiga bangunan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Semuanya diduga tidak memiliki IMB. Yaitu, bangunan kantin milik PT Summarecon di Jalan Raya Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdiri di bawah Sutet (saluran umum tegangan tinggi, red). Kemudian, bangunan gudang milik PT SGL (Suryamas Gemilang Lubrican) di Jalan Pegangsaan II Km 14,5, Pegangsaan, Kelapa Gading, dan bangunan rumah tinggal 3 lantai, di Jalan Kelapa Nias XI, Kelapa Gading.

Menurut orang keperyaan PT Sumarecon, Abrar kepada Tabloid Sensor, semua urusan bangunan sudah di koordinasikan kepada Bambang, selaku Pengamat P2B kecamatan Kelapa Gading, dan Sugeng untuk tingkat Walikota, dengan tidak menyebut nilai nominalnya.

Lain halnya dengan seorang petugas keamanan (Satpam) PT SGL, Blintung Samanta, dengan nada emosi melarang wartawan mendekati gudang, karena ada penegasan dari managernya untuk menghalangi dan menghalau wartawan dan petugas lain agar tidak mendekati bangunan gudangnya.

Setali tiga uang dengan Kasie P2B Kecamatan Kelapa Gading, di wilayah Kecamatan Cilincing ada tiga bangunan besar diduga tidak mengantongi IMB, yaitu Alfa Mart di Jalan Kramat Jaya, Semper Barat, Alfa Mart di Jalan Raya Kebantenan, Semper timur, dan bangunan gudang 3 lantai di Jalan Raya Sukapura, Sukapura, Cilincing.

Namun, pelanggaran yang terjadi tidak dibarengi dengan tindakan dari Kasie P2B, H Gatot. Padahal bangunan tersebut tidak ada surat izinnya, diduga pengurus atau pemilik bangunan tersebut berkolusi dengan Maksum, selaku pengamat P2B kecamatan Cilincing.

Dengan adanya kasus-kasus itu, seharusnya pihak Bawasko (Badan Pengawas Kota) Jakarta Utara, bisa lebih berinteraksi kepada Kasudin P2B Jakarta Utara, Ir Ardin Hutapea, agar mensosialisasikan Perda No 7 tahun 1991 dan SK Gubernur No 1068 tahun 1999 dengan baik dan benar.

Sehingga masyarakat dapat mengurus IMB sesuai peraturan dan anjuran yang telah digariskan pemerintah, bukannya dibuat kesempatan untuk memperkaya diri para petugasnya. tedhy, lucyana

DL Sitorus Berbisnis di Penjara

2008-07-09T23:28:00.000+07:00

JAKARTA – Kuasa hukum HM Tinggul, Ismar Syaf. SH menyatakan perkara yang digelar antara H.M Tinggul dengan DL Sitorus pada Rabu (2/7) lalu adalah suatu wujud dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan DL Sitorus pemilik PT. Sabar Ganda yang kini mendekam di LP karawang sebagai narapidana.

Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena orang yang dalam keadaan terpenjara tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, apapun termasuk jual beli seperti “berbisnis” yang telah dilakukan DL Sitorus secara terang- terangan terhadap para turut tergugat yang di masukkan dalam bukti surat gugatannya.

Untuk itu, Ismar agak lebih tertarik bila perkara tersebut digelar di Pengadilan supaya masyarakat luas dapat mengetahui, termasuk para hakim pengadilan yang telah ditunjuk oleh Pengadilan dapat mengetahui kinerja sesama aparat penegak hukum di lembaga pemasyarakatan. “Biarlah masyarakat yang menilai sendiri seperti apa Lembaga Permasyarakatan dan para penegak hukum yang jelas telah mengabaikan tugasnya sebagai pengawas dan pemantau yang merupakan konsepsi dari peradilan pidana yang terpadu,” katanya.

Untuk itu dengan menggelar perkara gugat DL Sitorus, katanya lagi, jelas merupakan suatu bukti kelemahan para penegak hukum yang enggan mempertahankan Pasal 33 ayat 2 Undang-undang tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Sepertinya DL Sitorus bukan lagi seorang Narapidana sehingga hakim dapat menerima gugatan perdatanya, juga selain memperhatikan status hukum penggugat yang menjadi polemik di masyarakat.

“Dasar gugat DL Sitorus pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sebab, dalam Jurisprudensi MA tanggal 25 Juni 1973 yang di ketuai oleh Prof. R Subekti SH, bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik. Hal serupa gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Jurisprudensi MA tahun 1968 Putusan MA No. 239 K/SIP/1968.

“Yang sangat asing lagi, Gugatan DL Sitorus seharusnya interpensi, vrijwaring atau tussenkomst dan bukan bentuk gugatan, karena HM Tinggul adalah pemilik yang sah, dan telah terbukti di menangkan di setiap peradilan, juga mempunyai kekuatan hukum yang tetap,” tegasnya.

Untuk itu, gugatan DL sitorus tidak dapat diterima dengan berdasarkan Jurisprudensi MA tanggal 13-8-1974 no. 290 K/SIP/1973. Anehnya, dalam gelar perkara No. 222/PDT.G /2008/PN.JKT-BAR yang diketuai oleh Haris M SH dengan Hakim anggota Agusin SH , Daniel DP. SH , panitera pengganti Irwan Patoni SH menggugat 43 orang tergugat dan Walikota Jakarta Barat sebagai turut tergugat pertama, BPN Jakarta Barat sebagai turut tergugat kedua, Dirjen Pajak sebagai turut tergugat ketiga. Namun pada sidang pertama tak satu pun turut tergugat yang mau hadir. tao s

Dana Beasiswa Dari Pemerintah Belanda Terus Meningkat

2008-07-09T23:27:00.000+07:00

JAKARTA - Dana untuk program beasiswa oleh Pemerintah Kerajaan Belanda untuk mahasiswa Indonesia (StuNed) terus menunjukkan kenaikan sejak program dimulai tahun 2000, demikian disebutkan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam.

Menurut Duta Besar Nikolaos van Dam, di Jakarta, Kamis (3/7), program kerja sama bilateral Belanda-Indonesia berupa beasiswa ini pertama kali dimulai pada tahun 2000 dengan anggaran 1,3 juta euro (1 euro = Rp12.000).

"Pada tahun 2001 dana meningkat jadi 2,7 juta euro, dan di tahun 2008 menjadi 5,5 juta euro," kata van Dam ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan beasiswa StuNed di kantor NESO (Kantor Bantuan Pendidikan Belanda).

Dana program beasiswa StuNed dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dikelola oleh NESO, karena NESO dipercaya sebagai lembaga yang menyeleksi para pelamar beasiswa.

Berdasarkan ketentuan beasiswa, tiap mahasiswa mendapat uang saku 870 euro per bulan, sementara rata-rata biaya hidup mahasiswa di Belanda adalah 700-1.000 euro per bulan.

Kepala Bagian Beasiswa NESO Monique Drenthem Soesman mengatakan bahwa sejak digulirkan pada tahun 2000, program StuNed telah melahirkan 1.586 alumni yang belajar berbagai ilmu pengetahuan di negeri Belanda.

Berdasarkan pola sebaran penerima beasiswa, data terhadap 1.055 alumni, sekitar 71 persen penerima adalah mereka yang tinggal di Pulau Jawa, dengan kata lain penerima dari luar Jawa baru 29 persen.

Sebagian besar penerima memilih belajar tentang lingkungan hidup (35 persen) dan pembangunan berbasis komunitas (20 persen) di belasan perguruan tinggi di Belanda. Rata-rata penerima beasiswa belajar dengan durasi 12-24 bulan, tergantung pada program studi dan program beasiswa gelar S2 atau hanya pelatihan saja. redsen

Diperlukan Pengawas Lembaga Pendidikan Asing

2008-07-09T23:24:00.002+07:00

SEMARANG - Semakin banyaknya lembaga pendidikan asing yang ikut berkiprah di dunia pendidikan Indonesia tak lepas dari perizinan buat mereka yang tergolong mudah.

Hal itu membuat filter terhadap pihak pendatang itu berkurang. ”Untuk itu, perlu dibentuk badan pengawasan yang secara khusus mengawasi penyelenggaraan lembaga pendidikan asing tersebut,’’ kata Sekretaris PGRI Jawa Tengah Dr Sulistiyo MPd.

Perlu diingat, kata dia, pendidikan tak mengacu pada ilmu pengetahuan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kepribadian dan nasionalisme. Untuk kedua aspek itu, lanjutnya, bisa jadi tak diperoleh di lembaga pendidikan asing tersebut. “Efek lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah punahnya pendidikan negara kita sendiri akibat kalah bersaing dengan mereka,” tandas dia.

Menurut Sulistiyo yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang itu, badan pengawas tersebut kelak tak sekadar mengawasi penyelenggaraan sekolah asing tersebut, tetapi juga harus benar-benar menyaring lembaga yang akan berkiprah di Indonesia.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan kualitas yang mereka miliki sama atau bahkan di bawah lembaga pendidikan di Indonesia. ”Kalau itu terjadi, sama saja dengan membodohi masyarakat,” tegas Sulistiyo.

Pembentukan lembaga atau badan khusus untuk mengawasi penyelenggaran pendidikan asing itu merupakan salah satu pokok pikiran yang akan diusulkan dalam Kongres XX PGRI yang diselenggarakan di Palembang. Selain itu, diusulkan pula untuk memasukkan pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib yang harus diberikan di semua jenjang. hardjanto ms

Diperlukan Pengawas Lembaga Pendidikan Asing

2008-07-09T23:24:00.000+07:00

Jateng Juara Umum Lomba Keterampilan Siswa SMK XVI Tahun 2008

2008-07-09T23:21:00.001+07:00

SEMARANG – Gagal mempertahankan gelar juara umum Lomba Keterampilan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK) yang diraih tahun 2004, Jawa Tengah dalam LKS SMK XVI di Makasar Sulawesi Selatan, berhasil merebut kembali gelar juara umum.

Dalam lomba yang berlangsung sejak 24-29 Juni lalu, secara meyakinkan Kontingen LKS SMK Jawa Tengah, berhasil meraih 13 medali emas, 6 medali perak dan 3 medali perunggu, Disamping itu juga meraih 5 gelar juara harapan 1 dan 5 gelar juara harapan 2.

Mereka yang berhasil meraih medali emas, di antaranya 5 siswa SMKN 7 Semarang masing–masing Nanang Midhansah untuk lomba Electronic Aplication, Endro Purnomo untuk lomba Industrial Control, Listiyono Budi untuk lomba Auto CAD, Adi Saputra/Anang Maulana KH untuk lomba Mechatronica dan Achir Wibowo untuk lomba IT/Networking Support.

Sementara 8 medali emas lainnya berhasil diraih Roobi Ahmadi SMK Telkom Purwokerto untuk lomba Telecomunication Dist, Yoyok Ari Widodo/Abdul Maciana SMK Tunas Harapan Pati untuk lomba Mobile Robotic, Dimas Dwi Priambodo SMKN 1 Wonosobo untuk lomba Web Design, Riyani R SMKN 1 Salam Magelang untuk lomba Livestocks, Sugiati SMKN 3 Purwokerto untuk lomba Ladies Dressmaking, Fachul Marif SMKN 2 Jepara untuk loma Jewellery, Feri Agung.S. SMKN 2 Jepara untuk lomba Ceramic dan Eka Wuri D SMKN 3 Pati untuk lomba Skin Care.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Jateng, Drs Nur Hadi Amiyanto.M.Ed mengungkapkan, keberhasilan kontingen LKS SMK Jateng kembali merebut gelar juara umum ditengah persaingan yang makin berat dan ketat di antara para siswa SMK se Indonesia, berkat kesungguhan serta kerja keras, Baik dari para siswa SMK sendiri maupun para guru. Disamping juga dukungan yang kuat dari Pemda Tk II dan juga dari Pemda Prov Jateng.

Ketika menutup LKS SMK XVI yang berlangsung semarak di Celebes Convention Centre (CCC) Makasar Sulawei Selatan, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto mengatakan diselenggarakannya LKS SMK dimaksudkan guna memacu peningkatan kualitas proses belajar mengajar di SMK.

Dengan makin meningkatnya kualitas SMK, diharapkan para siswa dan lulusannya mampu berkompetisi pada skala nasional maupun internasioal. “Dalam jangka pendek, ternyata dari kegiatan LKS SMK memberikan bukti bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi wahana bagi siswa guna menunjukkan kemampuan serta keterampilannya,“ katanya seraya menambahkan, dalam jangka panjang merupakan satu tahapan penting untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya bagi lulusan SMK.

Diungkapkannya, dengan kegiatan LKS SMK juga menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan potensi SMK sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dalam menyediakan teknisi tingkat menengah. “Kesuksesan LKS SMK juga bisa dicermati dari keikut sertaan dunia usaha dan dunia industri yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan dan juga besarnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan lomba,” katanya.

Sementara Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno memberikan penjelasan tingkat penyelesaian tugas–tugas dalam LKS SMK XVI, lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 yang diselenggarakan di Bandung Jawa Barat.

Ia memberikan gambaran, misalnya pada lomba pasang keramik, dekorasi dinding dan lantai yang 90 persen tugas dapat diselesaikan. Sedang dalam tahun sebelumnya dalam lomba yang sama hanya sampai 50 persen tugas dapat diselesaikan.

Pada bagian lain, Joko juga menegaskan kedepan untuk menguatkan mata pelajaran sain kepada siswa SMK, Depdiknas akan menyekenggarakan olimpiade sain terapan. Adapun lombanya meliputi Matematika, Fisika, Biologi, Tehnologi Informasi, Ekonomi dan Geologi. “Kegiatan olimpiade SMK ini sama dengan olimpiade SMA, akan tetapi untuk SMK lebih dititik beratkan pada ilmu terapannya,“ katanya.

Untuk LKS SMK tahun 2009 akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan disatu tempat yang dapat menampung semua kegiatan lomba. hardjanto ms

Anggaran Pendidikan Jadi Rp 70 Triliun

2008-07-09T23:16:00.002+07:00

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan anggaran pendidikan yang tahun ini sebesar Rp 48 triliun, tahun depan akan naik menjadi Rp 70 triliun. Tapi diingatkan, anggaran yang besar tidak ada artinya jika guru yang menjadi ujung tombak tidak memiliki tanggung jawab memajukan pendidikan.

Ketika memberikan arahan di depan alumni peserta pelatihan guru di kantor Wapres, Rabu (2/7), Kalla menyebut jika anggaran pendidikan tahun 2004 masih Rp 20 triliun, maka empat tahun kemudian angkanya sudah naik menjadi Rp 48 triliun. “Kalau anggaran APBN (2009) Rp 1.000 triliun, maka anggaran pendidikan Rp 70 triliun, bahkan bisa mencapai Rp 100 triliun tahun depan,” kata Wapres.

Namun ia mengingatkan yang tidak kalah penting dibandingkan besarnya anggaran adalah tanggung jawab para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Anggaran pendidikan yang tinggi tidak ada artinya tanpa diiringi tanggung jawab guru,” tandasnya.

Wapres menegaskan, dunia pendidikan membutuhkan tenaga guru yang dinamis dan bisa memberikan pengajaran yang bermutu bagi murid. Jika seorang guru hanya meluluskan murid dengan nilai rendah, bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa.

“Guru itu pejuang tanpa tanda jasa. Tapi guru bukan pejuang kalau dia hanya berbuat di bawah tanggung jawab, asal mengajar dan menaikkan murid. Guru yang termasuk pahlawan itu kalau berjuang dengan betul,” tegasnya.

Menurut Kalla, untuk mengetahui dinamika guru dalam memberikan ajaran kepada murid, bisa dilihat dari hasil ujian yang diberikan kepada siswa. Guru yang dinamis dipastikan akan melahirkan anak yang cerdas. Itu sebabnya mengapa pemerintah bersikeras agar murid diuji melalui ujian nasional untuk mengetahui sampai di mana ilmu yang diserap dari guru.

Terkait dengan itu, Wapres menyorot masih rendahnya standar mutu kelulusan nasional yang saat ini baru mencapai angka 5,5. Angka itu dinilai tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Malaysia misalnya, menetapkan standar kelulusan pada angka 6 dan Singapura 7. redsen

PT Jamsostek Bebas Deviden

2008-07-09T23:10:00.001+07:00

JAKARTA - Pengelola asuransi pekerja PT Jamsostek (Persero) mulai tahun ini dibebaskan dari kewajiban memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah. Berdasarkan RUPS pada 26 Juni lalu, bagian dividen pemerintah sebesar Rp 998,4 miliar dikembalikan ke perseroan.

"Pemegang saham menetapkan setoran dividen dikembalikan ke peserta Jamsostek," ujar Dirut Jamsostek, Hatbonar Sinaga di Jakarta, baru-baru ini.

Dari laba tahun buku 2007 itu, sekitar Rp 549 miliar atau sekitar 55 persen akan digunakan untuk pengembangan dana jaminan hari tua serta 25,5 persen untuk pengembangan usaha. Selain itu, sekitar 10 persen atau Rp 95 miliar digunakan untuk peningkatan kesejahteraan peserta Jamsostek.

Rencananya, dana tersebut digunakan untuk menambah alokasi dana pinjaman uang muka kredit perumahan bagi pekerja, empat persen untuk cadangan perseroan dan dua persen untuk pengembangan komunitas. "Sekitar 0,4 persen digunakan untuk tentiem Direksi Jamsostek," katanya.

Menakertrans Erman Suparno mengatakan, keputusan RUPS tersebut sesuai dengan usulnya ke menteri negara BUMN pada 16 Juni lalu. Dalam suratnya, Erman meminta seluruh laba hasil pengembangan iuran peserta Jamsostek diserahkan kembali kepada mereka sebab pemerintah menyumbang modal awal pendirian Jamsostek. Namun laba Jamsostek adalah hasil pengembangan iuran peserta Jamsostek.

Selain itu, sesuai UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, empat BUMN penyelenggara asuransi harus diubah menjadi badan hukum yang bersifat nirlaba. Konsekuensinya, pemerintah tidak berhak mengutip pajak dan dividen dari empat perusahaan asuransi tersebut.

Empat BUMN itu adalah PT Askes, PT Asabri, PT Jamsostek dan Bapertarum PNS. "Agar tidak bertentangan dengan UU Perseroan, Komisi IX DPR tengah membahas amandemen UU Jamsostek agar berbentuk badan hukum yang menjadi wali amanah iuran peserta Jamsostek. Dengan begitu, manfaat seluruh hasil pengembangan dikembalikan ke peserta," jelasnya. mangontang silitonga

Perkuat Pembangunan Energi Alternatif

2008-07-09T23:09:00.001+07:00

BANDUNG – Kelangkaan BBM di beberapa daerah baik jenis minyak tanah maupun gas elpiji, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bertindak. Menyikapi hal itu, Pemprov akan terus memperkuat pengembangan energi alternatif. Demikian dikatakan Kepala Bapeda Jabar, Deny Juanda, baru-baru ini.

Menurutnya, pengembangan energi alternatif sudah mulai direalisasikan di tahun 2005 lalu. Jenis energi yang dikembangkannya adalah energi fosil yang dilaksanakan oleh Distamben Provinsi Jabar.

Pengembangan energi alternatif juga dikembangkan melalui penanaman pohon jarak. Tanaman tersebut sudah lama berkembang di beberapa daerah di Jabar, di antaranya Ciamis dan Kuningan.

Terkait dengan pengembangan energi alternatif, menurut Deny, kini sebanyak 200 kompor yaitu sebagai prototipe di Distamben Prov. Jabar sudah dipersiapkan. Sedangkan proses uji coba akan dilakukan di semua Kota/Kabupaten di Jabar serta untuk tahap selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. sonny pn

Bank Jabar Banten Pasarkan Reksa Dana

2008-07-09T23:04:00.002+07:00

BANDUNG - Setiap nasabah Bank Jabar Banten (BJB) saat ini dapat memilih program proteksiB dan investasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan keuangannya di masa datang. Upaya itu diwujudkan Bank Jabar Banten dengan memberikan berbagai pilihan produk investasi, salah satu konsep yang ditawarkan adalah “investasi dalam satu atap” dengan menghadirkan produk Reksa Dana.

Untuk mendukung konsep tersebut, BJB secara aktif menjalin kerjasama dengan manager investasi yang mempunyai keahlian bukan hanya pada produk investasi tetapi juga perencanaan keuangan dan pengelolaan kekayaan.

Demikian dikatakan Tatang Sumarna Direktur Dana dan Jasa Bank Jabar Banten usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Danareksa Investment (DIM), di Bandung, pekan lalu.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama yang memiliki ijin agen penjual reksa dana, kerjasama pemasaran reksa dana yang dilakukan meliputi Danareksa Seruni Pasar Uang (reksa dana pasar uang), Danareksa JS Optima (reksa dana pendapatan tetap), Danareksa Anggrek Flexibel (Reksa Dana Campuran), Danareksa Mawar (Reksa Dana Saham) dan Danareksa Indeks Syariah (Reksa Dana Indeks).

“Kelima produk yang berbeda jenis ini didasrkan untuk memberikan berbagai pilihan produk investasi yang terjangkau dan sesuai dengan tujuan dan profil investor di Bank Jabar Banten (BJB), dan secara bertahap BJB akan menawarkan reksa dana ini ke seluruh kantor cabang di bawah koordinasi kantor Mitra Prioritas,” jelasnya.

Adapun ketertarikan BJB dalam kerjasama ini, Tatang menambahkan adalah penggunaan perdana sistem Danareksa online, website pemasaran Reksa Dana milik DIM, sebagai sistem penunjang kegiatan operasional pemasran Reksa Dana. “Diharapkan transaksi reksa dana akan lebih lancar dan terjamin,” katanya lagi.

Sementara itu, Direktur Utama Agus Ruswendi dalam siaran persnya mengatakan bahwa kerjasama pemasaran reksa dana ini merupakan suatu langkah kongkrit dan strategis yang diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan alternatif instrument investasi, sehingga dapat mewujudkan Bank Jabar Banten sebagai supermarket produk-produk perbankan dan investasi bagi nasabah. sonny pn

SBY Tinjau Lokasi KTM Geragai

2008-07-09T22:59:00.002+07:00

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertepatan dengan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional XV dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat V, pekan lalu, meninjau calon lokasi KTM Geragai di Kabupaten Tg Jabung Timur, Jambi.

Pada kunjungan itu, Presiden SBY juga melakukan dialog terbuka dengan para transmigran dan penduduk lokal, serta meninjau pameran transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jambi.

Calon lokasi KTM Geragai ini berada di tiga kecamatan yaitu Geragai, Muara Saba Barat, dan Dendang dengan lahan seluas 200 hektar. Sebagian besar lahan disekitar kawasan transmigrasi itu telah dipergunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi mata pencaharian bagi para transmigran dan penduduk lokal.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di sekitar di KTM Geragai ini memiliki prospek investasi yang sangat cerah. Hal ini didasari adanya investasi sebanyak 711 miliar yakni Rp 300 miliar dana pemerintah pusat dan daerah, serta Rp 411 miliar dari kalangan pengusaha dan investor.

Dengan investasi tersebut, perkebunan kelapa sawit dan segala hasil olahannya dapat berkembang dengan lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dengan paradigma baru transmigrasi yang mengusung terwujudnya Kota Terpadu Mandiri (KTM) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi maupun penduduk setempat.

Keberadaan KTM yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan dapat membantu usaha pemerintah dalam upaya mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Bahkan, dengan bantuan investasi dari pemerintah, pengusaha dan kalangan investor, KTM ini diharapkan mampu membantu perekonomian nasional dan daerah.

Kehadiran warga transmigran di lokasi transmigrasi dan kawasan KTM diharapkan ikut memberikan sumbangsih dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan dan menghindarkan adanya kecemburuan sosial.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembauran antara warga transmigran dan masyarakat lokal agar semua pihak dapat bersatu dan bekerjasama dalam membangun kawasan transmigrasi. Upaya ini untuk mewujudkan sebuah kota baru yang lebih maju, yaitu Kota Terpadu Mandiri dapat tercapai.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jambi, Drs. Leonardi kepada Presiden SBY, mengatakan, calon lokasi KTM di Kabupaten Tg Jabung Timur yang terletak 130 kilometer dari Ibukota Jambi. Kawasan ini dihuni oleh 47.686 jiwa dengan jumlah transmigran sebanyak 21.510 jiwa (45%).

Dalam peninjaun itu, Presiden SBY didampingi para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, selain itu hadir pula Gubernur Jambi serta para bupati dan unsur Muspida. Sedangkan pejabat Depnakertrans yang hadir adalah Dirjen P2MKT, Djoko Sidik Pramono, Staf Ahli Menakertrans, Roekman dan para Direktur serta pejabat Depnakertrans lainnya. mangontang silitonga

Telkom Rugi Miliaran

2008-07-09T22:55:00.002+07:00

JAKARTA - Frekuensi pencurian kabel telepon milik PT Telkom terus meningkat sehingga setiap tahun Telkom menderita kerugian puluhan miliar rupiah.

Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengatakan, pada tahun 2006 terjadi sekitar 2.900 kasus pencurian kabel telepon dan pada tahun 2007 kasus pencurian kabel meningkat menjadi lebih dari 4.300 kasus atau meroket sekitar 56 persen.

”Selain menyebabkan kerugian akibat hilangnya aset yang bernilai puluhan miliar rupiah, tindak pencurian dan perusakan jaringan itu juga telah menghilangkan pendapatan Telkom akibat terhentinya lalu lintas telekomunikasi. Di pihak lain, pelanggan juga ikut dirugikan karena terganggunya fasilitas telekomunikasi,” kata Eddy, baru-baru ini.

Adapun lokasi yang memiliki frekuensi pencurian paling tinggi yakni Bandung, Cirebon, Binjai, Medan, Solo, Semarang, Jember, dan Malang.

Untuk menghentikan pencurian itu, kata Eddy, saat ini Telkom menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan dalam waktu dekat, Telkom dan Polri akan memperkuat kerja sama itu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dengan Polwiltabes Bandung dan Cirebon.

”Dengan MoU kami berharap kasus-kasus pencurian jaringan telekomunikasi bisa diminimalisir dan kami tidak gentar terhadap mafia yang berada di belakang aksi-aksi pencurian ini,” ujarnya. mangontang silitonga

Warga Serbu Migor Bersubsidi

2008-07-05T02:13:00.000+07:00

CIREBON - Warga miskin Kota Cirebon antusias menyerbu operasi pasar minyak goreng bersubsidi yang digelar di setiap kelurahan di Kota Cirebon, Rabu (25/6) lalu.

Di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tampak puluhan ibu rumah tangga mengantri sejak pagi hari untuk mendapat jatah dua liter minyak goreng kemasan seharga Rp9.300 per liter atau mendapat subsidi sebesar Rp2.500 per liter.

"Harganya memang tergolong murah karena kalau beli di pasar harganya sudah Rp12 ribu per liter. Saya minta minyak subsidi ini bisa sekali setiap bulan, karena dua liter hanya cukup untuk tiga minggu," kata Aminah warga setempat.

Neneng, ibu satu anak juga mengaku terbantu dengan minyak goreng subsidi, namun ia meminta harga subsidi lebih murah lagi karena di supermarket sudah ada minyak goreng kemasan merek tertentu yang harganya Rp11 ribu per liter.

Wali Kota Cirebon, Subardi, yang hadir dalam penjualan minyak goreng bersubsidi di Kelurahan Sunyaragi mengatakan, sebenarnya Pemkot juga akan memberikan subsidi tambahan agar harga beli bisa lebih murah bagi warga miskin, namun karena keterbatasan dana akhirnya tidak dilakukan tambahan subsidi dari APBD.

"Saya berharap program Pemerintah Pusat ini bisa membantu meringankan beban biaya dapur bagi warga miskin yang semakin terpuruk dengan kenaikan harga BBM," katanya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon, Roehedi Yoedi menegaskan subsidi minyak goreng ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat sementara pemerintah Provinsi dan Kota Cirebon hanya berfungsi untuk menyalurkan saja. m. suharman

12 Kota Gelar ‘Sampoerna Hijau Kotaku Hijau’

2008-07-05T02:12:00.001+07:00

SEMARANG - Program "Sampoerna Hijau Kotaku Hijau" yang menerapkan tiga kategopri perlombaan, yaitu taman lingkungan, hijau lingkungan, dan bersih lingkungan bakal digelar di 12 kota yang tersebar di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Manajer Area Marketing PT HM. Sampoerna Tbk wilayah Semarang, Anom P. Putra di Semarang, pekan lalu, mengatakan, untuk penilaian dilakukan sejak tanggal 15 Juni dan berakhir tanggal 30 Juni 2008, sedangkan seleksi grand final dan penghargaan ini akan digelar tanggal 9 atau 10 Agustus 2008.

Ke-12 kota yang menjadi sasaran penilaian ini, menurut dia, adalah Pati, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jateng), Surabaya, Pamekasan, Probolinggo, Malang, dan Madiun (Jatim), Bandung (Jabar), Jakarta, serta Yogyakarta.

Kabupaten Pati, kata dia, sudah dinilai tanggal 15 Juni 2008, Surabaya (16/6), Pamekasan (17/6), Probolinggo (18/6), Madiun (20/6), Yogyakarta (22/6), dan Semarang (24/6). Setelah itu dilakukan di Pekalongan (25/6), Tegal (26/6), Bandung (27/6), dan Jakarta (27/6).

Tiga kategori yang masuk penilaian adalah taman lingkungan mencakup keragaman tanaman, kebersihan, fasilitas umum, dan pemeliharaan taman, kemudian hijau lingkungan mencakup upaya penghijauan di lingkungan, estetika, kualitas tanaman, pemeliharaan, dan semangat warga.

Ketiga adalah bersih lingkungan yang mencakup kebersihan saluran pembuangan air, pembuangan sampah, pengolahan sampah, serta semangat warga. Dari ketiga kriteria tersebut, menurut dia, bobot terbesar akan ditekankan pada kesinambungan dari semangat warga. tulus supangkat

Murdoko: Modal Mega Maju Pilpres

2008-07-05T02:09:00.000+07:00

SEMARANG - Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah menjadi modal penting bagi Ketua Umum PDIP Megawati Sopekarnoputri untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2009.

Ketua DPD PDIP Jateng, Murdoko, baru-baru ini mengatakan, kemenangan pilgub tersebut juga semakin memantapkan PDIP dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, sebab selama ini Jateng memang menjadi barometer perolehan suara PDIP di tingkat nasional.

Pilgub Jateng pada 22 Juni 2008 dimenangi Bibit Waluyo-Rustriningsih yang dijagokan PDIP. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyebutkan pasangan ini meraih dukungan sekitar 40 persen, jauh meninggalkan rival terdekatnya dari Partai Golkar, Bambang Sadono-Muhammad Adnan, yang meraih 22 persen.

Murdoko menegaskan, PDIP Jateng yang menempatkan 31 wakilnya di DPRD Jateng sepenuhnya mengawal kebijakan Bibit-Rustri yang menjalankan pemerintahan hingga tahun 2013.

"Apa yang diperjuangkan melalui visi, misi, dan program akan kami kawal. Pak Bibit dan Bu Rustri berjuang di eksekutif dan kami yang berada di legislatif akan mengawal kebijakannya," katanya.

Bentuk pengawalan kebijakan itu, antara lain, menurut Murdoko, bisa berupa memadainya alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat kecil dan pedesaan. Apalagi dalam kampanye Bibit-Rustri sudah menegaskan jargon terkenalnya: "bali ndesa, mbangun desa" atau kembali ke desa, membangun desa.

"Kalau kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu saja PDIP sebagai pengusung Pak Bibit-Bu Rustri akan mendapatkan pengaruh baiknya," kata Murdoko yang juga Ketua DPRD Jateng itu.

Ia mengungkapkan, berdasarkan penghitungan internal PDIP, duet Bibit-Rustri unggul di 29 kabupaten/kota dari 35 daerah yang ada di Jateng. Akan tetapi, ia menegaskan, kekalahan di enam daerah tersebut tidak akan sampai menyebabkan pengurus PDIP setempat dikenai sanksi.

Kepada mereka yang daerahnya kalah dalam pilgub, katanya, PDIP akan mengevaluasi, agar hasil lebih baik bisa dicapai pada Pemilu dan Pilpres 2009.

Pada kesempatan itu, Murdoko juga mengingatkan, kemenangan Bibit-Rustri merupakan kemenangan rakyat Jateng, apalagi semua calon sudah mengakui kemenangan jago PDIP ini. tulus supangkat

Bibit Siap Terjun ke Desa

2008-07-05T02:06:00.002+07:00

SEMARANG – Tak banyak yang dikatakan Bibit Waluyo. Dalam 100 hari program kerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Rustriningsih, dirinya akan langsung turun ke bawah, terjun ke desa-desa untuk menginventarisasi masalah yang dihadapi petani.

Calon dari PDI-P yang berpasangan dengan Rustriningsih itu menegaskan konsentrasi pembangunan Jawa Tengah lima tahun mendatang adalah pedesaan, karena wilayah ini 60% adalah desa.

Menurut mantan Pangkostrad itu, setelah semua masalah terinventarisasi, pihaknya akan melakukan rapat dengan instansi dan dinas terkait untuk mencari pemecahannya. Prinsipnya, kata dia, setiap masalah harus dikaji mendalam di lapangan, sehingga ditemukan akar persoalannya. Dengan pendekatan seperti itu, solusi atau alternatif pemecahan masalahanya lebih mengena.

Selain itu, Rustri telah merancang program kerja saat dilantik. Pada 100 hari pertama program kerja yang dilakukan salah satunya melakukan konsolidasi dengan jajaran birokrasi pemerintah provinsi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada APBD murni atau perubahan. "Di situ tentu akan muncul kegiatan-kegiatan yang seharusnya akan dilaksanakan. Intinya mengawal kegiatan-kegiatan pada APBD murni maupun perubahan," jelasnya.

Menang Telak

Sementara itu, pasangan H. Bibit Waluyo dan Hj. Rustrinigsih menang telak dalam perolehan suara di Kab. Magelang dan Kebumen. “Kemenangan ini merupakan bukti bahwa masyarakat Jateng mempercayai dirinya untuk memimpin Jateng,” tegasnya.

Pemilihan Gubernur maupun Wakil Gubernur ibarat menggelindingkan bola panas, artinya walaupun dirinya dan Rustriningsih dicalonkan PDIP, belum tentu semua suara PDIP memilih, mungkin bisa memilih calon yang lain. Demikian pula dari warga partai lain, bisa juga memilih dirinya. Apalagi ini pemilihan langsung. “Masyarakat bisa memilih siapa saja sesuai kehendak hati nurtani mereka,” katanya.

Kepada Tabloid SENSOR, Bibit mengaku sebelumnya dirinya selalu difitnah, tetapi kini semua sudah berlalu. “Semua saya maafkan dengan harapan mari kita bergandeng tangan membangun Jateng,” katanya.

Soal banyaknya golongan putih (golput) dalam Pilgub Jateng, dirinya menegaskan bahwa golput itu bagi orang yang tidak datang ke TPS, namun bukan berarti mbalelo atau tidak ada kepercayaan terhadap para kandidat gubernur dan wakil gubernur, tetapi ketidakhadiran mereka karena mungkin ada keperluan yang lebih penting.

Kemenangan pasangan Bibit-Rustri karena kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi menentukan pilihan sesuai hati nurani. “Pendukung saya yang paling dominan adalah kaum ibu. Kemengan ini belum final, justru dengan kemenangan ini adalah awal dari perjalanan lima tahun ke depan, bagaimana membawa bahtera Jawa Tengah untuk menuju pulau yang baldatun toyibatun warobun ghofur,” katanya. tulus supangkat, triwinarto

Wajib Pasang Spanduk PSB Gratis

2008-07-05T02:05:00.000+07:00

KARAWANG - Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang mewajibkan setiap kepala sekolah negeri, mulai tingkat SD hingga SMA untuk memasang spanduk atau pengumuman yang berisi pesan pembebasan biaya pendaftaran penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah masing-masing.

"Kewajiban membuat spanduk atau pengumuman itu tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Dadang S Muchtar Nomor 14, 15, 16, dan 17 pada bulan Juni 2008 tentang Pedoman PSB di Karawang. Kami sudah menyosialisasikan peraturan-peraturan itu kepada seluruh kepala sekolah negeri," kata Kepala Dinas Pendidikan Karawang, Yan Zuwarsyah, Kamis (26/6).

Dikatakannya, spanduk atau pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan Pemkab Karawang yang melarang setiap kepala sekolah negeri memungut biaya pendaftaran PSB. Masyarakat bisa menegur langsung jika menemukan kepala sekolah yang memungut biaya pendaftaran PSB.

Sedangkan bagi sekolah swasta, pemungutan biaya PSB diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing. Namun, Yan mengimbau agar biaya pendaftaran PSB tidak terlalu besar.

"Bagi calon siswa yang tidak mampu, tapi mendaftar di sekolah swasta, agar tidak dipungut biaya. Setiap sekolah juga berkewajiban membebaskan pungutan dana sumbangan pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak mampu, dengan menunjukkan Kartu Askeskin, BLT atau PKH," katanya. agung shahruzal, rohmat h

Oknum Guru Diduga Gunakan Ijasah Palsu

2008-07-05T02:04:00.000+07:00

CIREBON - Oknum guru bidang studi matematika di SMA Negeri 1 Cirebon, DM diduga kuat menggunakan ijazah palsu atas nama sebuah Universitas Terbuka (UT) di Bandung.

Perbuatan kurang terpuji salah seorang guru tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Drs H Dedi Widiagiri MM, usai betemu dengan Walikota Cirebon Subardi, Wakil Walikota Soenaryo HW dan Sekda Kota Cirebon Hasanudin Manap, di Balaikota Cirebon, pekan lalu.

"Dalam waktu dekat ini guru bersangkutan (DM) segera kita tarik menjadi staf di Disdik, daripada kemudian menimbulkan berdampak lebih tidak baik lagi di kalangan orangtua siswa," kata Dedi.

Ia menjelaskan, keputusan menarik DM dari SMA 1 Kota Cirebon tersebut, setelah dirinya menerima laporan dari tim verifikasi yang sengaja dibentuk untuk mengecek kebenaran soal dugaan penggunaan ijasah palsu itu.

Tim itu sendiri terdiri atas pewakilan instansi terkait, setelah bekerja cukup lama, akhirnya mengambil kesimpulan jika ijasah yang dipakai DM itu diragukan keasliannya.

"Tim verifikasi sudah mendatangi sebuah UT di Bandung, bahkan disana disebutkan jika pihak UT itu merasa tidak pernah mengeluarkan ijasah atas nama dia (DM). Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan jika ijasah yang dipakai itu DM itu palsu," tegasnya. m. suharman, apip

Pemkab Indramayu Lalaikan Pelayanan Publik

2008-07-05T02:02:00.001+07:00

INDRAMAYU - Sejumlah Satuan Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu kerap kali terlihat sepi. Hal itu dikarenakan berbagai alasan, di antaranya banyaknya pejabat teras yang tak berada di tempat.

Memang, banyak sebab kenapa pejabat itu tak ada di tempat, seperti menghadiri acara dan lainnya. Sayangnya, gara-gara kegiatan itu, pelayanan terhadap masyarakat pun terabaikan. Akibatnya, beberapa dinas dan instansi sepi bagaikan kuburan di malam hari.

Pelayanan publik yang semestinya diutamakan untuk memberikan kenyamanan dan percepatan proses kegiatan sudah menjadi harapan setiap unsur masyarakat dimanapun. Sayangnya, kebutuhan masyarakat ini kerap kali menjadi alasan. Keluhan ini sebagaimana dirasakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indramayu (AJII) Raskana Depari yang Kamis (26/6) lalu berniat mengurus suatu hal ke berbagai instansi di Indramayu.

Raskana menyesalkan hanya dikarenakan kegiatan yang semestinya bisa dihadiri lepas jam dinas justru sebaliknya ditinggalkan sewaktu masyarakat membutuhkan pelayanan yang semestinya. “Jika alasan-alasan seperti ini dibiasakan, pelayanan publik akan tersendat. Saya khawatir Bapak Bupati tidak mengetahui kelalaian ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, katanya, gara-gara kurangnya pelayanan publik dan keteledoran yang dilakukan SKPD berakibat fatal. Hal ini menurutnya jika dibiasakan berdampak kekecewaan masyarakat.

“Kami melihat kondisi di Pemkab Indramayu banyak yang cari muka tanpa mengindahkan kepentingan rakyat, dan sepinya instansi serta pelayanan SKPD juga sering terjadi manakala Bupati sedang keluar daerah,” tambah Raskana. soni s

Subsidi Minyak Goreng Dipertanyakan

2008-07-05T02:00:00.001+07:00

INDRAMAYU - Naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako) sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat terasa di kalangan masyarakat khususnya para ekonomi menengah kebawah. Berbagai subsidi pun digelontorkan pemerintah, sayangnya mutu bantuan yang diberikan bermutu rendah.

Memang, sampai saat ini, pemerintah banyak memberikan subsidi guna meringankan beban masyarakat. Bantuan tersebut di antaranya melakukan operasi pasar minyak goreng ke setiap desa. Sayangnya, subdidi yang di gelar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inramayu itu justru mengundang pertanyaan masyarakat.

Tak hanya itu, beberapa desa justru menolak diberi subsidi tersebut lantaran kecewa bantuan dengan mutu dari minyak goreng yang disubsidikan. Selain rendah mutunya, harga minyak goreng bersubsidi tersebut pada kenyataannya sama dengan harga di pasaran.

Bisa dibandingkan, subsidi hanya Rp2.500/liter sementara isi dalam satu liter hanya 7,5 ons, sedangkan harga di toko sembako per kilogramnya Rp.11.500. “Jadi dimana bentuk subsidinya, kalau yang di operasikan ke masyarakat berukuran satu kilo, tidak demikian kejadiannya,” jelas mereka.

Kuwu Desa Terusan, Sukari Kiryana kepada Tabloid SENSOR mengatakan, penolakan subsidi minyak goreng tersebut didasarkan atas keluhan masyarakat. “Harga per liter di pasaran umum hanya Rp11.500, sedangkan melalui subsidi, pemerintah menerapkan harga Rp11.500/liter,” katanya.

Menurutnya, dari perbandingan harga tersebut pemerintah memberikan subsidi sesar Rp2.500/liter, sedangkan jumlah isi atau volume dalam satu liter hanya hanya 7,5 ons. Sehingga masyarakat beranggapan ada pengurangan volume dari pihak desa. “Kami tidak pernah melakukannya. Itulah alasan penolakan kami terhadap subsidi minyak goreng tersebut,” jelas Kuwu Sukari.

Ditambahkannya, dari pada ada tudingan masyarakat yang tidak bagus, lebih baik subsidi tersebut dikembalikan. Sebab secara realita harga dipasaran untuk satu kilo minyak goreng hanya Rp11.500/liter, sedangkan dari Disperindag telah tercantum pada surat pengambilan minyak goreng bersubsidi harga pasaran untuk satu liter Rp11.500, dengan disubsidi sebesar Rp2.500. “Ini berarti masyarakat harus membayar Rp8.500/liter untuk mendapatkan minyak goreng tersebut,” katanya lagi.

Kepala Disperindag Kabupaten Indramayu melalui kasubdin Perdagangan Drs H. Suparso menjelaskan bahwa masalah subsidi minyak goreng tersebut telah melalui kesepakatan atau MoU dengan pihak Pemerintah Daerah. Saat ditanda tanganinya MoU antara pihak pengada barang dengan pihak Pemkab, adalah satu liter bukan satu kilo. Hal itu menurutnya disebabkan pada saat itu harga minyak goreng dipasaran mencapai Rp12.500. soni s

BNP2 TKI dan BP3 TKI Halalkan Segala Cara

2008-07-05T01:59:00.000+07:00

INDRAMAYU - Kasus penganiayaan pada TKI dan TKW diluar Negeri akibat saat pengiriman tenaga kerja tanpa adanya rekomendasi daerah. Diduga pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI) dan Balai Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3 TKI) menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan Inppres No.6 tahun 2006.

Memang, kasus penganiayaan dan pemerkosaan yang menimpa para TKI dan TKW di luar negeri hingga sekarang masih kerap terjadi. Sayangnya, keberadaan TKI/TKW yang naas sulit dilakukan pelacakan oleh pihak pemerintah daerah.

Kondisi ini disinyalir akibat banyaknya pemakaian dokumen palsu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan termasuk penyulapan Usia. Kegiatan pemalsuan data ini biasanya dilakukan saat pemberangkatan TKI/TKW pihak PJTKI yang selalu menggunakan jalan pintas.

Selama ini, banyak beredar KTP dan KK palsu. Hal itu lantaran pihak PJTKI tidak mau repot mengurus administrasi tersebut. Oleh karena itu, banyak peristiwa yang menimpa pada TKI/TKW yang sulit diketahui keberadaannya.

Bahkan, pihak PJTKI mampu menyulap usia calon TKI, dari 17 tahun bisa menjadi 21 tahun. Kasus seperti ini jelas akibat adanya manipulasi data, seperti yang terjadi di KTP. Tercatat pada identitas penduduk, warga kabupaten Sukabumi, tetapi setelah dilakukan penelusuran ternyata yang bersangkutan adalah warga Singaraja, Kabupaten Indramayu.

Kasubdin Penempatan Tenaga Kerja (Pentaker) Dinas Sosial dan Tenaga kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Indramayu, Drs Iwan Hermawan MPd kepada Tabloid Sensor menjelaskan, kronologis tersebut diduga akibat spekulasi para PJTKI dan BNP2 TKI dan BP3 TKI Ciracas, yang lebih memilih jalan pintas tanpa mengedepankan keselamatan para TKI/TKW. “Seharusnya pihak BNP2 TKI dan BP3 TKI jangan melayani jika tidak ada Rekomendasi Daerah, di samping tidak ada hak untuk mengeluarkan Rekomendasi,” katanya.

Hal ini jelas melanggar Inppres No. 6 tahun 2006 tentang Penempatan dan Perlindungan calon TKI. Artinya, Intruksi Presiden tersebut telah diabaikan serta dikalahkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh oknum BNP2 TKI dan BP3 TKI, yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan pribadi tanpa mengedepankan peraturan dan perundang-undangan dalam hal Inppres No. 6 tahun 2006.

Dampak persoalan tadi, diperkirakan 88% PJTKI yang ada di Indramayu lebih cenderung melakukan hubungan langsung dengan BNP2 TKI atau BP3 TKI. Hal itu dianggap mudah untuk memberangkatkan para TKI dan TKW tanpa menempuh aturan. Sehingga, peluang untuk manipulasi data dan usia terbuka bagi bagi para PJTKI nakal yang bekerja sama dengan oknum BNP2 TKI maupun BP3 TKI.

Iwan menambahkan, Pemkab Indramayu selama ini telah menegakan aturan yang ditentukan termasuk menjalankan Inppres No. 6 tahun 2006. Tetapi, pihak BNP2 TKI dan BP3 TKI sangat tidak peduli dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, banyak PJTKI yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal. Tragisnya, ketika para TKI/TKW terkena masalah, para PJTKI yang mengirim tenaga kerja ilegal lepas tanggung jawab. duliman

Camat Binjai Timur Buat Renstra 2005-2010

2008-07-05T01:56:00.001+07:00

BINJAI – Dalam mewujudkan kecamatan yang mandiri dan sejahtera dengan memperbaiki tingkat kesejaterahteraan masyarakat dan keprofesionalan serta memperlakukan sistem karir dilingkungan kecamatan berdasarkan prestasi kerja yang tercermin dan dapat diupayakan, merupakan visi dan misi dari Camat Binjai Timur, Supendi S.Sos.

Sejak menjabat sebagai Camat Binjai Timur, Supendi memang memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) 2005-2010. “Dalam upaya meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparat, memang saya harus menyatakan apa yang harus dicapai dalam waktu 2005-2009, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” katanya kepada Tabloid SENSOR.

Dari visi dan misi itu, dirinya mengaku memiliki kata kunci, yaitu mandiri. “Tanpa adanya ketergantungan yang besar dari pihak manapun, sejahtera adalah serba kecukupan yang dirasakan oleh masyarakat Binjai Timur dan itu merupakan dukungan terhadap Visi Kota Binjai yaitu terwujudnya Binjai sebagai Kota Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan,” tambahnya.

Dalam mewujutkan visinya itu, menurut Supendi, diperlukan perumusan. Sedangkan misi, baginya merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. “Saya berharap seluruh karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang,” jelasnya.

Misi yang dibuatnya, diakuinya, memanfaatkan sumber Daya Aparatur secara optimal. “Dengan memanfaatkan Sumber Daya Aparatur yang ada menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai telah memperdayakan semua aparatur yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Binjai, sehingga aparatur yang ada dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing–masing,” jelasnya lagi.

Kemudian, meningkatkan kualitas aparatur secara proporsional. “Dengan meningkatkan kualitas aparatur yang ada di Kecamatan Binjai Timur, maka diharapkan aparatur yang ada mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diemban. Sehingga, roda Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, memanfaat potensi Sumber Daya Alam dan UKM secara optimal sehingga menunjang peningkatan jumlah pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan PAD Kota Binjai.

“Mengoptimalkan peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Darma Wanita Kecamatan Binjai Timur dengan melibatkan sebayak–banyaknya wanita, terutama ibu rumah tangga dalam kegiatan dan kepengurusan PKK, melibatkan aparatur wanita dan istri dari aparatur yang ada di kecamatan pada kelompok persatuan Darma Wanita,” katanya.

Dalam menyusun Renstra ini, dirinya menganut nilai–nilai luhur yang tidak lepas dari nilai kejujuran. Sebab, kejujuran merupakan unsur yang paling penting yang harus dimiliki setiap pegawai, terutama pegawai yang ada di kantor kecamatan. “Dengan kejujuran semua tugas diberikan dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tukasnya. mhd. chandra

BKMT 2008–2013 Kabupaten Batubara Dilantik

2008-07-05T01:51:00.002+07:00

Dra Hj Siti Nurliah memberikan SK Kepengurusan
kepada T Hasmawati AMa Pd

MEDAN - Pelantikan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara Periode 2008-2013 digelar di Aula Pemkab Batubara, baru-baru ini.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, Pimpinan wilayah BKMT Sumut, Dra Hj Siti Nurliah, Sekretaris Umum MABMI Sumut, H.Anzar Amri SH, Ketua MUI Batubara, jajaran Pemkab Batubara, perwakilan dari PT Inalum Multi Mas, disamping H. Ilyas Hasyim Mpd dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumut sebagai penceramah.

Sementara itu, pengurus terpilih yang dilantik antara lain, T. Hasmawati, AMa, Pd (Ketua), Latifah Fauziah Spd (Sekretaris), Hj Lena (Bendahara).

Dalam sambutannya, ketua terpilih T. Hasmawati mengharapkan agar BKMT di setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Batubara segera dibentuk, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui, mengenal dan mencintai BKMT sehingga program dari BKMT dapat berjalan dengan maksimal.

Pada kesempatan itu Sekda Kab. Batubara, Drs Sofyan MM juga mengharapkan agar keberadaan BKMT didukung oleh semua pihak dan instansi–instansi terkait lainnya. “Sehingga dapat terus maju dan berkembang untuk kepentingan umat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan wilayah BKMT Sumut, Dra Hj Siti Nurliah kepada Tabloid Sensor mengatakan bahwa dirinya beserta rombongan sangat terkesan dengan keberadaan BKMT di Kabupaten Batubara. Hal itu karena Batubara merupakan Kabupaten baru, namun cepat mengkondisikan keberadaan BKMT di daerah ini.

Secara resmi SK kepengurusan periode 2008–2013 dan bendera BKMT diserahkan kepada Ketua terpilih, selanjutnya acara diakhiri dengan melaksanakan sholat Zhuhur bersama di Masjid Raya Lima Puluh Kota Kabupaten Batubara. edy syahputra

Dinkes Wujudkan Visi Misi Gubernur

2008-07-05T01:49:00.000+07:00

MEDAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara menyambut baik Visi–Misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumut, H. Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho yang mengutamakan kesehatan masyarakat Sumatera Utara.

“Untuk itu, Dinkes Provsinsi Sumut harus dan akan bekerja keras guna menciptakan lingkungan serta masyarakat yang sehat,” jelas Kasubdin Bina Program Dinkes Propsu Abdul Gani Sitepu kepada Tabloid SENSOR diruang kerjanya, baru-baru ini.

Dijelaskannya, saat ini dirinya belum dapat menjelaskan secara rinci program–program Dinkes kedepannya. “Namun, yang pasti semua program akan kita sesuaikan dan bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi Gubsu. Kami masih berupaya mengumpulkan informasi serta terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan di masing–masing daerah guna mengetahui daerah mana yang belum ataupun sudah terjangkit suatu jenis penyakit,” jelasnya.

Sehingga, tambahnya, pihaknya dapat mengambil langkah serta membuat program yang tepat, baik untuk pencegahan maupun pengobatan. “Bagi daerah yang telah terjangkit suatu penyakit, kami akan terus berupaya mengobati mayarakat sampai tuntas. Bagi daerah yang belum terjangkit, Dinkes akan membuat program pencegahan penyakit secara kontinyu, karena lebih murah di bandingkan dengan mengobati,” katanya lagi.

Diakuinya, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Seperti halnya di Desa Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan lokalisasi prostitusi. Di daerah tersebut, masih ada masyarakat yang terjangkit virus HIV/AIDS belum terdata. “Sehingga kami sulit membatasi penyebaran virus tersebut. Hal ini merupakan PR khusus bagi kami untuk dapat menyelesaikannya,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan kesadaran masyarakat di daerah tersebut agar memeriksakan kesehatannya, terutama para Wanita Tuna Susila (WTS).

Ditambahkannya lagi, kalau saja seluruh masyarakat Sumatera Utara lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan lingkungan, maka Visi Misi Gubsu akan dapat terwujudkan dengan mudah tanpa menghabiskan biaya yang besar. “Jadi marilah sama–sama kita menjaga kesehatan,” katanya. hermanto s

Panwascam Indramayu Resah

2008-07-05T01:46:00.000+07:00

INDRAMAYU - Pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Mei 2008 lalu, menyimpan catatan buruk bagi Panitia Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam) Indramayu. Utamanya menyangkut masalah pembayaran pajak sewa kendaraan Panwas yang merupakan tanggungjawab bersama, hingga kini masih belum juga terselesaikan.

Dana operasional yang diperuntukkan bagi sewa kendaraan roda dua sebesar Rp9 juta/kecamatan alokasinya diambil dari anggaran Panwas Provinsi belum juga tuntas. Ironisnya, sejumlah dana tersebut tidak diterima secara penuh oleh masing-masing ketua Panwascam.

Bentuk fasilitas Panwascam tersebut berupa droping sewa kendaraan bermotor melalui CV. Karya Purnama yang beralamat di Desa Singaraja Indramayu. Dari jumlah dana yang dialokasikan ke Panwascam konon sudah termasuk pajak dan sebagainya.

Menurut sumber Tabloid SENSOR, kekesalan timbul terkait pajak sewa kendaraan Kebutuhan Panwas yang hingga kini belum diselesaikan pembayarannya. Memang masalah pajak menjadi kewajiban bagi para pengguna uang negara. Tetapi yang jadi persoalan, dari sejumlah uang negara tersebut, oleh masing-masing Panwascam tidak diterima dalam bentuk tunai. Bahkan dana total Rp9 juta yang semestinya diterima dipotong pajak oleh perusahaan yang ditunjuk sebesar Rp2.300.000. Sedangkan sisanya Rp6.700.000 untuk sewa kendaraan.

Dari jumlah potongan perusahaan yang disetujui oleh Panwas rencananya akan dikembalikan dalam bentuk cash back (insentif operasional) sebesar Rp900.000, namun hingga kini cash back yang dijanjikan belum juga diterima oleh Panwascam. Bahkan, menurut salah satu ketua Panwascam, jika membayar sendiri ke kantor Pajak, hanya sebesar Rp450.000 per 2 unit kendaraan.

“Droping kendaraan bermotor melalui CV. Karya Purnama dan tanggungjawab pembayaran pajaknya memang bukan tanggungjawab kami. Namun demikian jika perusahaan yang ditunjuk belum juga dibayar secara administrasi di tiap kecamatan pun akhirnya tersendat,” tuturnya.

Adapun rincian alokasi dana yang berjumlah Rp9 juta tersebut digunakan untuk sewa kendaraan 2 unit Rp1.500.000/bulan selama 6 bulan masa kerja Panwascam termasuk didalamnya pembayaran pajak. Ironisnya, kendaraan yang didistribusikan ke tiap Panwascam tidak merata. Hampir 80 persen Panwascam di Kab Indramayu hanya menerima satu unit kendaraan. Bahkan ada juga Panwascam yang menerima kendaraan dalam kondisi tidak layak. Mereka menilai kinerja perusahaan yang ditunjuk dengan sengaja main-main, bahkan merugikan kepentingan negara.

Direktur CV Karya Purnama Hasim saat di konvirmasi melalui handphone mengatakan bahwa masalah pembayaran pajak yang menjadi tanggungjawabnya itu merupakan persoalan perusahaannya. “Saya atas nama perusahaan jadi mau bayar pajak atau tidak itu urusan saya. Kapan saja mau bayar pajak tidak ada masalah,” tegas Hasim.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab), Kholid SE, saat dikonfirmasi Tabloid Sensor, menjelaskan, masalah pajak sewa kendaraan memang sampai saat ini belum dibayar. Tetapi pihak Panwaskab Indramayu telah memanggil perusahaan yang bertanggung jawab.

Menurut Kholid, pihak perusahaan siap bertanggungjawab. Bahkan saat perjanjian penyelesaian pembayaran pajak sewa kendaraan yang menjadi tanggungjawab CV Karya Purnama disaksikan juga oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Indramayu yang kebetulan juga menjadi salah satu anggota Panwaskab Indramayu. “Meski telah berkali berjanji pihak perusahaan akan menyelesaikan pembayaran pajak sewa kendaraan tersebut, Namun hingga kini baru janji saja,” jelas Kholid. nurochman sudibyo

Tahun Ini, Jaksel Baru Tangkap Dua Waria

2008-07-05T01:44:00.000+07:00

JAKARTA - Hingga akhir Juni 2008, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) baru berhasil menjaring dua waria atau wanita setengah pria. Padahal, warga Jaksel resah dengan maraknya waria yang beroperasi di sejumlah jalan. Suku Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial (Sudin Bintal Kesos) Jaksel berdalih, penertiban yang dilakukannya kerap bocor sehingga belum maksimal menjaring waria.

Salah satu kawasan yang kerap dijadikan area operasi waria adalah Jl Sultan Agung, Karet Setiabudi. Belasan waria berdandanan menor dipadu pakaian seronok mulai beroperasi sekitar pukul 22.00 WIB menawarkan jasanya. Kondisi ini jelas membuat warga sekitar khawatir, lingkungannya dijadikan ajang maksiat dan akan mempengaruhi perkembangan anak-anaknya.

Seperti dikeluhkan Inggrid (41), warga Setiabudi yang kerap melintas di Jl Sultanagung pada malam hari. Dirinya berharap kepada aparat Tramtib agar segera menertibkan kawasan tersebut hingga bersih dari waria. “Setiap pulang kerja, selalu ada waria yang mejeng. Kenapa tidak pernah ditertibkan, jangan menunggu ada pengaduan baru bertindak dong," protesnya, Jumat (27/6).

Ia mengaku risih dengan keberadaan waria tersebut, apalagi pakaian yang dikenakannya sangat seronok. Dikhawatirkan, keberadaan waria tersebut dapat merusak mental anak-anak yang tinggal di kawasan itu. “Khawatirkan anak-anak melihat mereka (para waria- Red.) sedang beroperasi dengan mengenakan pakaian serba minim. Karena saya sering membawa anak-anak keluar rumah untuk sekadar makan malam,” tambahnya. maruf ridwan

Kursi Sekda Kota Cimahi Masih Kosong

2008-07-05T01:43:00.000+07:00

CIMAHI – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) kota Cimahi sampai saat ini belum terisi, pasca ditinggal oleh Ir. H. Achmad Solihin yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Untuk mengisi kekosongan kursi Sekda, Walikota Cimahi Itoch langsung menunjuk Encep Saefullah untuk menjabat sebagai Plt Sekda Kota Cimahi.

Informasi dihimpun Tabloid Sensor di sekitar lingkungan Pemkot Cimahi, Walikota Cimahi Ir. HM. Itoch Tochija, MM telah mengajukan tiga nama calon untuk menduduki kursi Sekretaris Daerah (Sekda) kepada Gubernur Jawa Barat.

Tersiar kabar dua dari tiga nama calon yg direkomendasikan oleh Walikota, adalah Asisten Bidang Pemerintaha dan Kesra H. Encep Saefullah (yang saat menjabat Plt Sekda), dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cimahi H. Syamsul Hidayat.

Sementara menurut Kepala Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) Kota Cimahi, Drs. Tata Wikanta melalui Taufik, Kepala Seksi Kepegawaian dan Mutasi, membenarkan kalau Walikota Cimahi Itoc telah mengajukan tiga nama calon sekda kepada Gubernur setelah Achmad mengundurkan diri. Tetapi sampai saat ini belum ada keputusan kapan tes persiapan calon sekda dilaksanakan.

“Sampai saat ini kami belum mendapat informasi dari gubernur mengenai kapan persiapan tes para calon tersebut. Kita tunggu saja,” jelas Tata. Namun dirinya tidak bersedia menyebutkan nama ketiga calon Sekda Kota Cimahi tersebut. bonifatius

Dana Santunan Kematian agar Berlanjut

2008-07-05T01:41:00.001+07:00

DEPOK - Program Pemerintah Kota Depok yang memberikan dana santunan kematian sebesar Rp2 juta bagi warga Depok yang meninggal, sangat dirasakan membantu bagi keluarga korban yang terkena musibah.

Untuk itu, sejuta harapan warga Depok agar bantuan pemberian dana santunan kematian tersebut terus berlanjut, bahkan kalau bisa sampai pergantian walikotanya. Hal itu dikatakan Masliyah, warga RT 01/RW 03 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, kepada Tabloid Sensor saat mengurus berkas sebagai ahli waris atas kematian saudaranya.di kantor asuransi, baru-baru ini.

Hal Senada dikatakan Yakop Akbar, warga yang tingal di RT 01/RW 05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Dirinya mengungkapkan bahwa pemberian dana santunan kematian sebesar Rp2 juta bagi warga Depok yang meninggal bisa mengurangai beban bagi keluarga yang di tinggalkan. ”Jangan melihat jumlah uangnya, tapi itikad baik dari Pemkot Depok perlu kita syukuri, dan kalau bisa program ini terus berlanjut,” katanya

Yakop menambahkan, dalam pengurusannya dan pencairan dana santunan diharapkan tidak butuh waktu lama. “Sebab, biasanya keluarga korban membutuhkan dana pada saat 40 hari meninggalnya almarhum. Kalau bisa pihak asuransi lebih cepat dalam mencairkan dana santunan itu, karena kalau dicairkan sebelum 40 hari, jelas sangat membantu beban bagi keluarga yang di tinggalkan,” jelas Yakop.

Sementara di kantor asuransi Mubaraqah, yang letaknya tak jauh dari Balaikota Depok, setiap hari selalu disibukkan dengan keluarga ahli waris yang mengurus persyaratan untuk mendapat dana santunan.

Dewi, salah seorang pegawai Asuransi menyatakan, setiap harinya lebih dari 40 orang ahli waris mengurus berkas di kantornya. Tapi, pihak Asuransi Mubaraqah hanya melayani 40 ahli waris saja setiap harinya, karena itu sudah sesuai hasil kesepakatan yang tertuang di dalam MoU.

“Ada tiga kriteria yang tidak mendapat santunan, di antaranya meninggal karena bunuh diri, meninggal karena narkoba, dan yang meningal akibat terkena penyakit Human Immunodifency Virus (HIV),” jelas Dewi kepada Tabloid Sensor.

Di tempat yang sama, bagian lapangan Abu F, menuturkan bahwa pihak Asuransi Mubaraqah tetap akan melayani dengan baik pada keluarga ahli waris. Tapi, jika ada keterlambatan, dikarenakan tenaga kerja kurang, namun tidak mengurangi semangat untuk warga yang terkena musibah.

“Setiap hari, kami mengantar dana santunan tersebut langsung ke pihak ahli waris. Tidak ada embel-embel atau potongan, bahkan seandainya ahli waris memberikan imbalan pun kami tolak,” tegas Abu F. joko warihnyo

SOPD Selesai Akhir Juli

2008-07-05T01:39:00.000+07:00

DEPOK - Walikota Depok Nurmahmudi Ismail menegaskan bahwa Sistem Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang saat ini masih berada di DPRD diperkirakan akan usai akhir Juli mendatang.

Didalam SOPD tersebut, akan membuat kebijakan pelayanan satu pintu, sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk perizinan akan lebih efektif. “Diharapkan akhir Juli nanti bisa selesai dan bisa langsung diterapkan,” tegas Walikota.

SOPD menjadi dasar legitimasi dan memberikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan anggaran tahun 2008, khususnya pembangunan fisik di masing-masing SKPD.

Perda SOPD untuk mencegah terjadinya tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang diberikan wewenang dalam proyek pembangunan fisik. Raperda tersebut di dalamnya terdapat ketentuan mengenai pelayanan satu pintu.

Dalam SOPD, dibentuk sebuah dinas khusus yang akan melayani semua pengurusan perizinan di Kota Depok. Dengan adanya Dinas tersebut, masyarakat yang hendak mengurus bermacam perizinan seperti IMB, HO, serta lainnya, cukup masuk ke lembaga tersebut.

Ditempat terpisah, Ratna, Anggota DPRD Depok dari Fraksi Golkar, menyatakan bahwa pembahasan dalam Raperda SOPD, DPRD Depok juga mejadwalkan 23 Juli sudah rampung. “Dewan dalam hal ini, sudah meminta lembaga pengajian terkait Raperda SOPD, baik dari Jawa Barat maupun dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), serta memanggil para pakar dari berbagai perguruan tinggi,” kata Ratna.

Lebih lanjut Ratna menuturkan, bila perda tersebut disahkan, maka pelaksanaan pembangunan fisik diharapkan berjalan efektif. Dengan demikian, setiap SKPD nantinya akan memiliki bidang sendiri yang menangani masalah pembagunan fisik. “Kalau demi kepentingan rakyat, kita mendukung,” tegasnya.

SOPD itu diharapkan berjalan efektif, jangan sampai dengan disahkanya SOPD, justru menimbulkan masalah. ”Kami dan teman-teman di Dewan terus melakukan pembahasan SOPD. Kami menargetkan minggu ketiga bulan Juli sudah rampung, dan langsung di sahkan lewat Paripurna,” katanya seraya mengajak insan media untuk bersama-sama mengawal SOPD ini. joko warihnyo

Panwaspilgub Kota Depok Dilaporkan Ke KPK

2008-07-05T01:38:00.000+07:00

DEPOK – Sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa melaporkan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur (Panwaspilgub) Jawa Barat Kota Depok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga melakukan korupsi.

Menurut pelapor yang minta namanya dirahasiakan, data-data dugaan korupsi yang dilakukan oleh Panwaspilgub Jabar Kota Depok telah disampaikan kepada KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar diusut secara tuntas.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, berjanji akan mengusut dugaan korupsi tersebut. “Memang saat ini banyak modus dalam praktik korupsi, terutama yang menyangkut deal-deal politik,” jelas Fahmi Badoh.

Para aktivis LSM dan mahasiswa menduga telah terjadi deal-deal politik yang menguntungkan salah satu calon tertentu, serta upaya menutupi kasus dugaan kecurangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 yang dilakukan oleh Walikota Depok dan partai pendukungnya, sehingga Panwaspilgub Kota Depok tidak memproses ke jalur hukum, dan menerima dana hibah dari Walikota Depok sebesar Rp500 juta.

Pada saat Pilgub Jabar 2006, memang sempat ramai diberitakan bahwa DPD PKS telah melakukan kampanye sebelum jadwalnya, serta walikota melakukan kampanye terselubung.

Ketua Panwaspilgub Yoyo Effendi, sempat mengakui bahwa pihak DPD PKS Kota Depok telah melakukan kampanye selebaran diluar jadwal kampanye yang ditetapkan.

Namun hal itu tidak diproses hukum oleh Panwaspilgub, dan dibiarkan saja hingga masa waktu untuk memproses secara hokum berlalu. Panwaspilgub Kota Depok justru malah mengajukan proposal bantuan dana kepada Walikota Depok, dan akhirnya dicairkan menggunakan uang rakyat di APBD sebesar setengah miliyar rupiah.

Dana itu dicairkan tidak di awal tahapan Pilgub Jabar, melaikan setelah pencobloson berlangsung. Padahal Panwaspilgub Kota Depok telah menerima dana resmi dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,2 miliar. redsen

Narkoba Musuh yang Nyata

2008-07-05T01:37:00.001+07:00

JAKARTA – Dahsyatnya dampak negatif dari narkoba membuat pemerintah turut mengantisipasi mencegah penyebarannya di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Selama sebulan, keenam kelurahannya, yaitu Rawa Badak Utara, Lagoa, Tugu Utara, Tugu Selatan, Koja, dan Rawa Badak Selatan, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan P4GN (Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan para Ketua RT dan RW setempat.

Lurah Rawa Badak Utara, Atim Mulyani. S.Sos, berpendapat bahwa pentingnya penyuluhan ini agar generasi muda nantinya memahami akan bahaya narkotika. “Pengguna narkoba salah satu efek negatifnya adalah melakukan tindakan kriminal,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Guna mempersempit gerakan peredaran narkoba di wilayah, menurut Camat Koja, Drs M Efiskal, tidak ada kata bosan apalagi menyerah untuk mengumandangkan bahwa narkoba adalah musuh yang nyata. “Kita harus bisa memeranginya, terutama dari dalam diri kita sendiri. Untuk itu kita dibentengi diri kita dengan iman dan taqwa,” pungkas Camat Koja. maretto, rudianto

Siskamling Tugu Depok Didatangi Tim PMJ

2008-07-05T01:35:00.000+07:00

DEPOK - Menciptakan lingkungan yang aman dan tetram dibutuhkan suatu kebersamaan dari semua pihak. Untuk menjaga keamanan lingkungan pun tidak sertamerta diserah ke polisi, tetapi perlu kerja sama semua pihak.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Tugu Cimanggis, Depok. Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang ada dilingkungan RT 6/RW 11 Kelurahan Tugu Cimanggis, Kota Depok, baru-baru ini dinilai oleh tim penilaian Lomba Poskamling dan Polmas tingkat Polda Metro Jaya (PMJ).

Penilaian ini dilakukan setelah Poskamling diwilayah tersebut berhasil meraih juara pertama ditingkat Polres Depok, belum lama ini.

Kepala Bagian Pembinaan Keamanan Swakarsa Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wayan Mudjana saat melakukan penilaian perlombaan Pos Kamling di Kelurahan Tugu, Cimanggis menegaskan, pos sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Lebih lanjut Wayan yang didampingi Kapolsek Cimanggis, AKP Dede Yudy mengatakan, Siskamling merupakan metode pengamanan swakarsa untuk mendukung kenerja kepolisian. “Melalui pendekatan proaktif kepada masyarakat yang bertujuan menciptakan keamanan lingkungan, pos kamling dapat mencegah tingkat kriminalitas lingkungan,” katanya.

Sementara Lurah Tugu, Supian Suri mengatakan, dengan lolosnya pos kamling RT 06/RW 11, berkat kesadaran warganya yang tinggi akan keamanan lingkungan. Bahkan, dalam mengikuti lomba poskamling dan polmas beberapa waktu lalu, mulai tingkat Polsek hingga Polres Depok telah menjadi juara,.dan sekarang mewakili Polres Depok maju ke tingkat Polda Metro Jaya.

Di tempat yang sama, Kapolsek Cimanggis AKP Dede Yudy membenarkan bahwa acara lomba pos kampling tersebut digelar dalam rangka memeringati Hari Bhayangkara ke 62 tingkat Polda Metro Jaya. “Keamanan lingkungan merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang perlu di bina dalam melakukan tugas kepolisian dalam mencegah dan menghentikan tindakan kejahatan dan mengalang kamtibmas,” jelas Dede Yudy. joko warihnyo

Citra Sari Indah Diduga Dijual ke P. Baru

2008-07-05T01:31:00.001+07:00

BINJAI - Belum selesai kasus yang menimpa Sutrini alias Ririn (17), warga Jalan Gunung Galunggung, Pasar V, Kelurahan Tanah Merah,Binjai Selatan, yang diduga akan dijual ke Singapura oleh germo, kini nasib serupa menimpa gadis manis Citra Sari Indah (20).

Warga Komplek Perumahan Damai Indah, Kelurahan Jati Makmur, Binjai Utara yang siswi SMU kelas III Yayasan Tunas Pelita Binjai ini, sejak 22 Maret lalu menghilang entah ke mana.

Kepada Tabloid Sensor, Sri Uliana (34), warga Jl. Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, teman dekat dari orang tua Sri Deswita Aini, ibu kandung Citra Sari Indah, menjelaskan bahwa hingga kini belum jelas nasib dan keberadaan Citra.

Menurut Sri Uliana, anak dari pasangan Safii dan Sri Deswita Aini ini, pada tanggal 22 Maret lalu, diantar ibunya ke sekolah di Yayasan Tunas Pelita Binjai. ”Sejak itu sampai kini Citra tidak pernah kembali ke rumahnya,” kata Sri Uliana.

Citra pergi dengan membawa uang ayahnya, Safii, sebesar Rp3 juta. “Dua hari kemudian, Citra yang biasa dipanggil Amoy sempat menelpon orang tuanya dan mengatakan kalau mau kerja di P. Baru, Riau, dan menegaskan kalau jangan di cari lagi dengan alasan sudah bosan tinggal di rumah,” jelasnya.

Dikatakan Sri, Amoy mengaku terkekang dan mau hidup bebas. Pihak keluarga sudah mencari Amoy dengan segala cara, bahkan sudah melapor ke polisi, namun keberadaan Amoy belum juga diketahui. “Kami juga sudah menanyakan kepada banyak orang pintar,” katanya seraya menambahkan bahwa selama ini Amoy memang jarang keluar rumah dan termasuk anak rumahan.

Pada tanggal 6 Mei 2008 lalu, ayah Amoy Safii menerima surat dari Amoy yang dikirimkannya ke Kantor Pos Medan. Isi surat itu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja serta menjelaskan kalau dirinya merasa tersiksa dirumah. "Pihak keluarga merasa sedih karena selama ini semua permintaannya selalu dipenuhi, termasuk di belikan sepeda motor baru,” tambah Sri Uliana.

Pihak keluarga curiga Amoy pergi dibawa wanita berinisial M, warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara. “Sebab, sejak kepergian Amoy, M juga juga menghilang sampai sekarang,” ungkap Sri Uliana. mhd chandra

Gugatan DL Sitorus Keliru

2008-07-05T01:29:00.000+07:00

JAKARTA - H. Moh. Tinggul menilai pemilik PT Sabar Ganda, DL. Sitorus keliru menggugat dirinya. Sebab, menurutnya, DL. Sitorus yang hingga kini masih mendekam di penjara Karawang, tidak pernah berhubungan dalam dirinya dalam bentuk apapun termasuk jual beli tanah.

Untuk itu, pemilik tanah yang sah berdasarkan SHM Nomor 8036 seluas 23.231 m2 yang kepemilikannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5/1960 dan PP Nomor 10/1961 tentang Peraturan Dasar Pertanahan, menegaskan bahwa gugatan yang ditujukan kepada dirinya dengan Nomor Perkara 222/Pdt/G/2008/PN.JKT.BAR itu tidak masuk akal.

“Sebab para turut tergugatlah yang seharusnya digugat untuk memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan Pasal 1474 KUHPerdata, bukannya saya. Sebab, para turut tergugat seperti yang tertera di dalam surat gugatannya telah menikmati uangnya DL Sitorus dan merekalah yang pantas digugat dan diseret ke pengadilan,” katanya kepada Tabloid Sensor.

Menurut Tinggul, dasar gugatan yang dibuat oleh DL Sitorus tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak mempunyai surat bukti kepemilikan, dan hanya dilampiri beberapa lembar surat ketetapan Ipeda/Iuran Rehabilitasi beserta Surat Keterangan Garap. Dengan berdasarkan surat tersebut pihak DL. Sitorus sudah merasa memiliki lahan miliknya, meskipun dengan cara peralihan yang tidak benar, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“DL Sitorus bukan pemilik yang sah atas tanah itu walaupun ada surat-surat seperti Akta Perikatan. Namun, itu hanyalah sebatas perikatan bagi yang memberi uang kepada pihak penggarap penerima, tetapi objek perikatan tidak jelas dimana, dan perikatan yang terjadi dihadapan notaris bukan berarti pengalihan hak,” katanya lagi.

Untuk itu, katanya, seharusnya DL Sitorus menghargai pemilik yang sah. “Perikatan yang terjadi dihadapan notaris bukan berarti peralihan hak seperti yang dimaksud oleh DL Sitorus dalam Surat Gugatannya. Untuk lebih jelas tentang peralihan hak, silahkan lihat kembali Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat-Syarat Peralihan Hak, bukannya main serabat-serobot, seradak-seruduk dengan seenaknya,” tegasnya.

Yang amat sangat disayangkan, pengacara DL Sitorus juga tidak tahu seperti apa jual beli, yang mana perikatan jual beli, seperti apa pengalihan hak. “Peralihan hak itu haruslah sesuai dengan Undang-Undang untuk dijadikan sebagai dasar gugat, bukan akta perikatan,” jelasnya. tao s

Usut Kasus di DKLH Depok

2008-07-05T01:28:00.000+07:00

DEPOK – Anggota Komite Pemantau Pemilihan dan Kinerja Kepala Daerah (KPPKD) Depok, Yohannes Bunga meminta pihak Kejaksaan Negeri Depok melakukan full data, full baket dan segera menyelidiki serta mengusut kasus alat pengadaan sampah pada bidang sarana prasarana di DKLH Pemkot Depok.

Hal itu dikatakannya menyusul terungkapnya kasus alat pengadaan kebersihan di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Pemkot Depok anggaran tahun 2008 itu, yang diduga terkait dengan Yusmanto yang menyalahgunaan wewenang selaku pejabat KPA (Kuasa Penguna Anggaran).

Dugaan kuat pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagai kuasa penguna anggaran belanja modal untuk pengadaan gerobak sampah senilai Rp97,6 juta dan pengadaan keranjang sampah senilai Rp92 juta, tidak dilakukan mekanisme prakualifikasi sebagai mana diatur dalam Keppres 80/2003.

Justru dirinya menunjuk langsung kepada dua orang yang bukan pengusaha, kemudian mereka hanya membawa tiga company profile sebagai syarat agar terkesan dibuka untuk umum dan melaksanakan prakualifikasi.

“Sementara menurut juklak/juknis Keppres 80/2003, pihak panitia lalang harus melakukan di antaranya, membuka pengumuman untuk prakualifikasi, pengumuman seleksi, pengambilan dokumen, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen, penetapan hasil prakualifikasi, dan seterusnya,” ungkap Bungga kepada Tabloid Sensor, baru-baru ini.

Tapi pihak panitia lelang sama sekali tidak melakukan mekanisme secara pemilihan langsung. “Jadi, cara seperti itu sudah tidak benar, tapi kenapa Yusmanto melakukan perbuatan konyol itu. Padahal, dirinya sangat paham dan mengerti soal pelelangan pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Parahnya lagi, setiap paket ditunjuk satu orang secara langsung sambil berjalannya pekerjaan, dan pembayaran pun sekaligus dicairkan. Diduga pejabat tersebut melakukan koorporasi (bekerjasama) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. “Perbuatan ini dapat merugikan keungan Negara atau perekonomian Negara,” katanya lagi.

Sementara itu, Yusmanto ketika hendak dikonfirmasi dikantornya, tidak ada ditempat. Salah seorang staf di DKLH mengatakan, Yusmanto sedang mengikuti pendidikan di Bandung. joko warihnyo

Mengajar Anak Keterampilan Belajar

2008-07-05T01:23:00.002+07:00

Oleh : Drs. H. Saidi Susiono, M.Si
Kepala SMP Negeri 3 Binjai

DALAM dunia pendidikan dikenal tiga ranah yang perlu dikuasai, ditingkatkan, dan dikembangkan anak selama bersekolah, yaitu kognitif (berkaitan dengan pengetahuan), psikomotor (berkaitan dengan keterampilan), dan afektif (berkaitan dengan sikap dan nilai).

Penguasaan ranah kognitif yang mencapai tingkat 'keyakinan' (believe) akan mengendalikan prilaku dan kebiasaan individu sehari-hari sehingga mampu meningkatkan kecakapan hidup (life skill) dan menumbuhkan sikap positif. Misalnya, pemahaman anak tentang pengetahuan makanan sehat sebagai balance diet akan mendorong anak terbiasa makan makanan sehat dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan komposisi unsur-unsur makanan, selain mempertimbangkan jumlah energi rill yang dibutuhkan tubuh sehari-hari.

Ini berarti, penguasaan ranah kognitif sampai pada tingkat pemahaman di sekolah itu mutlak dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Para ahli pendidikan sependapat bahwa, untuk meningkatkan penguasaan ranah kognitif ternyata dipengaruhi oleh kepemilikan unsur meta-kognitif, yang salah satunya berkaitan dengan 'keterampilan belajar' atau 'belajar cara belajar’ (learn how to learn). Mengajar anak cara belajar tidak hanya perlu dilakukan di sekolah tetapi juga perlu dilakukan di rumah oleh para orang tua.

Kadangkala kita, orang tua dan guru sering terjebak pada tujuan anak bersekolah. Seolah-olah tujuan akhir anak bersekolah adalah hanya untuk memahami sepenggal materi dari beberapa mata pelajaran. Padahal, realita kehidupan anak sering tidak berkaitan langsung dengan materi yang dipelajari di sekolah. Akibatnya, apa yang dipelajari di sekolah merupakan pengetahuan yang terisolasi (isolated knowledge) dari apa yang sudah diketahui anak sebelumnya, dan terisolasi dari permasalahan yang ada di sekitar anak. Akhirnya, apa yang diperoleh dari sekolah tidak membantu kehidupan sehari-hari anak.

Supaya anak memperoleh informasi dan pengetahuan baru yang tidak terisolasi dari pengetauhuan awal dan permasalahan sehari-hari anak, mereka perlu mengeksplorasi sendiri informasi pengetahuan kontekstual dengan lingkungan, kehidupan, dan kebutuhan anak. Untuk keperluan ini, anak perlu memiliki keterampilan belajar.

Sepanjang Hayat

Anak tidak cukup hanya diajar dan dibimbing untuk menguasai seperangkat materi pelajaran di sekolah. Tetapi dan yang lebih penting adalah keperluan untuk mengajar anak cara belajar supaya anak memiliki keterampilan belajar (learning skill).

Dalam kehidupan nyata, anak perlu belajar terus menerus sepanjang kehidupannya. Misalnya, setelah lulus SD dan anak meneruskan ke pendidikan lanjutan: ke SMP, atau ke SMA, dan atau ke PT, kalau mau berhasil di pendidikan lanjutan itu, anak harus memiliki strategi belajar jitu: membaca cepat, mendengar sambil membuat catatan, mengelola waktu belajar, berlatih terus menerus, menilai dan memperbaiki cara belajar, dan strategi belajar lainnya.

Juga, setelah dewasa dan hidup di masyarakat, kalau nanti anak menjadi petani, dia tetap mendudukkan diri sebagai pelajar yang berprofesi petani. Kalau nanti anak menjadi pedagang, dia tetap mendudukkan diri sebagai pelajar yang berprofesi pedagang.

Kalau nanti anak menjadi dokter, dia tetap mendudukkan diri sebagai pelajar dengan profesi dokter. Lalu, untuk keberhasilan profesinya itu, dia perlu terus membaca, perlu terus memahami apa yang dibacanya, perlu terus membuat catatan penting, perlu terus memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan baru yang sudah dikuasainya.

Dengan demikian, menjadi pelajar tidak hanya terbatas sewaktu masih bersekolah tetapi menjadi pelajar juga setelah selesai bersekolah ketika mereka mulai bekerja dan hidup di masyarakat. Karena itu, orang tua dan guru perlu melatih 'belajar cara belajar' (learn how to learn) dan membekali anak-anak dengan 'keterampilan belajar' supaya anak mampu menjadi pelajar sepanjang hayat (life-long learner). *

Lomba Gerak Jalan Jelang Bagi Raport

2008-07-05T01:22:00.000+07:00

JAKARTA - Suasana menjelang bagi raport di LPI (Lembaga Pendidikan Isalam) Al-Muhajirin, pekan lalu, berlangsung meriah. Hal itu karena di sana diadakan lomba Gerak Jalan dan Mewarnai untuk siswa dan siswi dari SD sampai dengan SLTA se-kecamatan Koja, di Yayasan LPI Al-Muhajirin Jl Walang Baru, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Khusus lomba Mewarnai Gambar hanya diikuti oleh tingkat TK (Taman Kanak-kanak) dan Siswa SD. Saat menjelang masa liburan dan kenaikan kelas, Yayasan LPI AL-Muhajirin memang berinisiatif mengadakan lomba, dan diikuti tidak kurang dari 70 peserta dari keseluruhannya.

Kegiatan tersebut selain menguji keterampilan para siswa, juga menjalin tali silaturrahmi. Di sisi lain, tentunya bahwa yayasan tersebut bisa dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Ketua Yayasan LPI Al-Muhajirin, H. Sughondo, SE, lomba ini merupakan ajang silaturrahmi untuk mengangkat kreatifitas dan disiplin anak didik sekaligus memperkenalkan Yayasannya kepada masyarakat luas. “Lomba ini selain menjadi ajang silaturrahmi, juga bisa membina dan mendidik para siswa agar lebih kreatif dan disiplin,” paparnya.

Di antara 30 peserta lomba dari tingkat SD, SDN 01 Rawa Badak Selatan mengirim 2 regu gerak jalan putra dan putri, meraih juara II putra dan juara III putri. Sedangkan lomba Mewarnai, SDN 01 RBS mendapat juara III. zam’an

Ujian Paket C Lebih Ekonomis dan Efektif

2008-07-05T01:20:00.000+07:00

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional Paket C di Jakarta Barat berjalan tertib dan lancar. Demikian dikatakan Kasudin Dikmenti Jakarta Barat, Abdul Hamid. Ujian Paket C tersebut dilaksanakan oleh 42 PKBM se-Jakarta Barat ditambah dengan siswa yang pindah jalur alias tidak lulus Ujian Nasional dari Pendidikan Formal.

Sementara menurut Kasi PLS Dikmenti Jakarta Barat, Sonayah, jumlah siswa yang ikut Ujian Nasional Paket C sebanyak 842 siswa yang terdiri dari SMU dan SMK, namun yang terdaftar mengikuti ujian 805 siswa dan disebar dalam 4 tempat, yaitu 400 siswa untuk SMKN 42 Cengkareng, 351 siswa untuk SMUN 33 dan 54 siswa untuk Yayasan Nusantara, serta 1627 siswa reguler program Paket C yang ditempatkan di Yayasan Satu Cengkareng dan Yayasan Betika Grogol.

Dalam keikutsertaan pelaksanaan Ujian Paket C tersebut, status siswa bukan lagi sebagai siswa formal tetapi dengan sendirinya dilebur sebagai warga belajar dari salah satu PKBM dan masuk ke dalam program kesetaraan Paket C. “Untuk pelaksanaan Paket C kali ini tidak ada masalah dan berjalan lancar,” jelas Abdul Hamid.

Di tempat terpisah, penanggung jawab PKBM 19 Pegadungan mengatakan, hilangnya identitas sekolah bukan berarti hilang kesempatan untuk meraih masa depan siswa, malah Paket C cukup berperan dan menguntungkan semua pihak dan dapat membantu siswa mengejar masa depan yang hampir tertunda.

PKBM menurut Syaifuddin selaku Penanggung Jawab PKBM 19 Pegadungan, adalah ibarat kawah candradimuka yaitu suatu wadah untuk meleburkan semua kebodohan menjadikan manusia menjadi pintar dan cerdas, sehingga dapat berguna untuk nusa dan bangsa.

“Untuk itu, keberadaan PKBM di Jakarta Barat perlu mendapat perhatian serius termasuk Dewan Keluharan setempat agar mengalokasikan dana 10% dari dana yang tersedia untuk program pendidikan kesetaraan di setiap kelurahan dengan maksud untuk membantu pelaksanaan program pembelajaran,” katanya. tao s

Masih Ada Perusahaan tak Beri Izin Ujian

2008-07-05T01:14:00.002+07:00

SEMARANG – Sungguh ironis, dalam pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C yang berlangsung sejak 24 Juni sampai 27 Juni lalu, di Kabupaten Semarang, ternyata masih ada beberapa peserta ujian gagal mengikuti karena tidak memperoleh izin dari perusahaan di mana mereka bekerja.

Padahal, dengan makin tinggi pendidikan mereka, tentunya meningkatkan kinerjanya. Meningkatnya kinerja berarti juga semakin menambah keuntungan perusahaan. Sementara untuk bisa mengikuti mengikuti UNPK Paket C (setara SMA), mereka harus mengikuti pendidikan selama tiga tahun. Namun, ketika dihadapkan pada pilihan ikut ujian atau kehilangan pekerjaan, pilih tidak ikut ujian.

Pelaksanaan UNPK Paket C di Kabupaten Semarang diikuti sekitar 1.272 orang, terdiri dari 399 orang warga belajar Paket C dan 873 orang siswa SMA/SMK yang tidak lulus Ujian Nasional (2007/2008), terdiri dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 626 orang dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 247 orang.

Dari jumlah peserta, yang tidak hadir mengikuti sebanyak 129 orang, terdiri dari jurusan IPS 96 orang dan IPA 33 orang. “Sebenarnya kami kecewa kalau ada yang tidak hadir, kan mereka sudah mendaftar. Namun bagaimana lagi, kami tidak bisa berbuat apa–apa,“ kata Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kab. Semarang, Puji Surasmi.SPd, di tengah pelaksanaan UNPK Paket C di SMAN 1 Ungaran, Rabu (25/6) lalu.

Dari hasil pengecekan ketidak hadiran peserta, kata Puji, beberapa di antaranya memang ada yang telah diterima bekerja di beberapa perusahaan di luar daerah. Ada juga yang mengundurkan diri, dan banyak di antaranya yang tidak mendapatkan izin dari perusahaan di mana mereka bekerja.

Padahal untuk izin, Dinas Pendidikan sudah mengusahakan rekomendasi dari pimpinan wilayah, sesuai dengan permintaan mereka. “Kalau ada yang minta dari Kecamatan, ya diusahakan. Kalau ada yang minta dari Pemerintah Daerah juga diusahakan. Hanya sayang, masih ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan izin,” tegasnya.

Kedepan, Dinas Pendidikan akan mengusahakan pendekatan yang lebih baik lagi, dengan perusahaan–perusahaan yang ada, sehingga untuk Ujian–ujian seperti UNPK Paket C, Paket B dan Paket A, para karyawan yang memerlukan bisa mendapatkan izin.

Mencermati pelaksanaan UNPK Paket C memang menarik. Sempat dianggap ‘kecengan’ karena diselenggarakan di luar sekolah, apalagi cara belajarnya juga hanya tiga kali dalam satu minggu. Namun, kini pelaksanaan dan hasilnya bisa disejajarkan dengan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA.

Betapa tidak, untuk bisa lulus mereka juga harus berhasil meraih rata–rata nilai 5,25. Boleh ada nilai 4 untuk satu mata pelajaran yang diujikan, tetapi nilai mata pelajaran lain harus 6 ke atas. Bahkan untuk soal, beberapa tahun belakangan ini dibuat oleh BNSP (Badan Nasional Standardisasi Pendidikan), satu badan independen yang mempunyai tugas mengevaluasi hasil pendidikan. Sementara, pemeriksaan lembar jawaban dilaksanakan di Jakarta.

Jadi, untuk masalah kualitas lulusan UNPK Paket C tidak perlu dikhawatirkan dan ijazahnya juga berpenghargaan sama. Bisa digunakan untuk melajutkan ke Perguruan Tinggi, bisa untuk mencari pekerjaan, dan bisa digunakan untuk peningkatan golongan bagi yang sudah bekerja. “Soal–soal UNPK juga tidak ringan. Buktinya, tahun lalu dari 70 orang peserta yang berasal dari satu SMA yang tidak lulus, ketika mengikuti UNPK Paket C, semuanya tidak lulus. Kalah dengan peserta yang murni dari kelompok belajar Paket C,“ jelas Dra. Eny Hartini, Ketua Progam Paket C di Dinas Pendidikan Kab Semarang.

Penuh Semangat

Mengamati langsung pelaksanaan UNPK Paket C di Jateng, yang berlangsung serentak, memang menarik. Seperti halnya pelaksanaan di Kab Semarang dan Salatiga, dari peserta UNPK yang berasal dari Kelompok Belajar Paket C, ada berusia muda dan ada pula yang sudah berusia lanjut. Bahkan banyak di antaranya yang berasal dari PNS maupun ABRI. Semuanya, nampak tekun mengerjakan soal–soal yang diujikan. “Soal–soalnya lumayan, yang penting saya kerjakan,” kata Rebo Sarwoto (54) Kepala Dusun Kopengkrajan Getasan, Kab Semarang mengomentari soal–soal ujian.

Walau sudah memiliki satu cucu, dirinya tidak merasa malu belajar bersama dengan anak–anak yang usianya jauh lebih muda. Dengan mengikuti Kelompok Belajar Paket C, dirinya ingin menunjukkan bahwa untuk mengejar ilmu tidak memiliki batasan usia.

Hal sama juga terlihat di UNPK Salatiga yang berlangsung di SMPN 1 dan SMAN 3. Seorang peserta Sudarmono (43) yang bekerja di BPR Kota Salatiga, ternyata merupakan salah satu figur yang penuh semangat dan gigih dalam mengejar ilmu. Tidak puas hanya bekerja dengan mengandalkan ijzah SD, dirinya mengikuti Kejar Paket B setara SMP.

Lulus Ujian Paket B tahun 2003/2004, kejar Paket C setara SMA diikutinya, Kini, dengan mantap dia mengikuti UNPK Paket C. “Kalau saya punya ijazah setara SMA, tentu akan lebih mantap dalam melaksanakan tugas,“ katanya seraya menambahkan, kalau memungkinkan akan meneruskan kejenjang Perguruan Tinggi, karena dilihatnya ada yang lulus Paket C bisa duduk dibangku Perguruan Tinggi.

Kabid Diklusepora Dinas Pendidikan Salatiga Drs Budi Prasetyo mengungkapkan, untuk tahun 2008, UNPK Paket C di daerahnya diikuti 566 orang terdiri dari 375 berasal dari siswa SMA/SMK yang tidak lulus UN tahun 2007/2008 dan 191 warga kejar Paket C.

Dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang tidak hadir karena mengikuti pra jabatan di instansi masing–masing. Sedang dalam pelaksanaan UNPK Paket C, guna menjamin pelaksanaannya tertib, aman dan bisa dipertanggungjawabkan, ada beberapa perguruan tinggi antara lain STIE “AMA”, STAIN dan UKSW sebagai pemantau independen yang dilibatkan.

UNPK Paket C se-Jateng, menurut Ketua Panitia UNPK Jateng Drs Satoto Rahardjo, diikuti 18.625 orang, terdiri dari 13.145 untuk jurusan IPS dan 5.480 untuk juruan IPA. Sementara mata pelajaran yang diujikan, jurusan IPS meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Sosilogi,Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi dan Matematika. Untuk jurusan IPA, meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Bahasa Indonesia, Fisika dan Matematika. hardjanto ms

Pegadaian Siap Hadapi Lonjakan Permintaan Kredit

2008-07-05T01:13:00.000+07:00

SEMARANG - Perum Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) Semarang telah siap menghadapi kemungkinan adanya lonjakan permintaan kredit dari nasabah untuk keperluan biaya pendidikan berkaitan menjelang tahun ajaran baru pendidikan.

Kepala Humas Perum Pegadaian Kanwil Semarang, Ambardi, Selasa (24/6) lalu, mengatakan, modal kerja Perum Pegadaian di wilayahnya cukup memenuhi permintaan kredit masyarakat untuk biaya pendidikan, dan petugas juga siap melayani nasabah sampai tuntas.

Ia mengatakan, tahun ajaran baru pendidikan itu merupakan salah satu tren peningkatan permintaan kredit masyarakat di Perum Pegadaian yang hampir terjadi setiap tahun, sehingga sudah disiapkan sebelumnya, baik penyediaan dana yang memadai maupun petugasnya.

"Kami akan memenuhi semua permintaan kredit nasabah untuk biaya pendidikan ini, berapa saja permintaan nasabah asal ada barang jaminannya akan kita penuhi sesuai dengan taksiran barang agunan tersebut, bahkan pencairan dana pada saat itu pula," katanya.

Peningkatan permintaan kredit nasabah pegadaian yang berkaitan dengan tahun ajaran baru pendidikan, kata dia, berdasarkan beberapa tahun sebelumnya setiap ajaran baru pendidikan mencapai 30 persen sehingga mendukung untuk pencapaian target kredit pegadaian. tulus supangkat

Dividen Telkom Rp7,07 Triliun

2008-07-05T01:12:00.000+07:00

JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memberikan angin segar kepada pemegang saham. Pasalnya dalam Rapat Umum Pemegang Sahama (RUPS) 2008, Telkom memberikan spesial dividen senilai 15% sebagai tambahan atas dividen yang diterima pemegang saham sebesar 55%.

Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah mengatakan, total laba bersih perusahaan sepanjang tahun 2007 sebesar Rp12,86 triliun antara lain dividen tunai 55% (Rp7,07 triliun) termasuk jumlah dividen sementara sebesar Rp969,40 miliar atau Rp48,45 per saham dan telah dibayarkan pada bulan Desember 2007.

Jumlah dividen tunai yang akan dibayar sebesar Rp6,1 triliun atau 309,4179 saham dan rencananya akan dibawar pada bulan Juli 2008. “Dengan demikian, berarti Telkom masih sangat sehat sehingga kita bisa membagikan dividen sebesar itu,” kata Rinaldi, pekan lalu.

Menurut Rinaldi, penggunaan laba bersih untuk spesial dividen tunai diusulkan sebesar 15% (Rp1,93 triliun atau Rp97,7289 per saham. “Spesial dividen tunai akan dibayar sekaligus pada Oktober 2008, sedangkan penggunaan lainnya untuk keperluan cadangan sebesar Rp3,86 triliun yaitu untuk program kemitraan bina lingkungan,” jelasnya.

Analis Mega Capital Felix Sindhunata mengatakan, pembagian dividen Telkom yang terbilang besar menunjukkan kinerja Telkom pada 2007 masih bagus. Untuk prospek ke depan, Felix mengatakan, kinerja Telkom diperkirakan tidak akan sebagus pada 2007 mengingat adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional seperti melemahnya daya beli masyarakat akibat laju inflasi.

“Jika tahun 2007 Telkom membukukan pertumbuhan sekitar 20 persen, pada tahun ini dia memprediksi Telkom hanya tumbuh 15 persen. Tumbuh ya tumbuh, tapi tidak sehebat tahun lalu," katanya. mangontang silitonga

Bank Jabar Kaji Rencana Bisnis 2008

2008-07-05T01:07:00.000+07:00

BANDUNG – Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB), Agus Ruswendi mengatakan Bank Jabar Banten terus melakukan pembenahan. Hal itu sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

“Dengan situasi ekonomi seperti sekarang, nilai suku bunga naik, tentunya hampir semua bank mengevaluasi rencana bisnisnya. Sehingga rencana bisnis 2008 baik dari sisi kredit, funding, ataupun pertumbuhan aset, program evaluasinya akan diumumkan,” jelasnya, baru-baru ini.

Manajemen BJB memperkirakan, revisi akan terjadi di sektor perkreditan. Saat ini pihaknya masih mengkaji besaran pengaruh keadaan ekonomi Indonesia pada bisnis BJB. “Kemungkinan besar sektor perkreditan yang bakal terkena revisi. Semula BJB menargetkan ekspansi kredit hampir 30 persen. Dalam revisi, target kredit menjadi 20-25 persen,” katanya.

Untuk dana pihak ketiga (DPK), hingga Mei 2008 sudah di atas target, yakni mencapai 102 persen. “Karenanya DPK tidak akan direvisi. Pada periode Mei 2008, DPK yang telah terkumpul di Bank Jabar sebesar Rp19,8 triliun. Total kredit yang telah disalurkan naik dari Rp19,993 triliun menjadi Rp21,306 triliun. Sedang ekuitasnya naik dari Rp1,866 triliun menjadi Rp2,14 triliun. Laba sebelum pajak mencapai Rp 268,427 miliar,” jelasnya.

Meskipun revisi hanya dilakukan di sektor perkreditan, tentunya akan berpengaruh pada struktur aset lain. Revisi tersebut akan diserahkan ke Bank Indonesia maksimal pada 30 Juni 2008. Dalam setahun, BI memang memberikan kesempatan satu kali kepada bank-bank untuk melakukan revisi.

Agus menyebutkan, permodalan BJB berada di level 17,7 persen, sehingga bisa dinyatakan cukup bagus. Dengan angka itu, BJB cukup mempunyai ruang gerak untuk memberikan kredit. “Mengenai kredit korporasi, BJB memberikan input pada proyek lima ruas jalan tol, sejumlah power plan, perkebunan, dan perdagangan kelapa sawit,” tambahnya.

Sementara itu, sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan sekitar Bank Jabar Banten, Serikat Karyawan (Sekar) belum lama ini mengadakan berbagai kegiatan sosial.

Rangkaian acara kepedulian sosial itu dalam rangka memeriahkan HUT pertamanya. Kegiatan diawali dengan pengumpulan beras sumbangan dari seluruh karyawan dan karyawati di setiap Kantor Cabang Bank Jabar Banten. “Dari 22,5 ton beras yang terkumpul, secara simbolis beras tersebut diserahkan oleh Komisaris Utama Bank Jabar Banten, Lex Laksamana kepada kaum Duafa,” jelas Zaenal Aripin, Ketua Sekar Bank Jabar Banten.

Selain kegiatan jalan santai dan donor darah, Bank Jabar juga memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu yang berprestasi serta memberikan santunan kepada sepuluh Guru SD terpencil.

“Momen ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup se-dunia. Sebagai bentuk wujud kepedulian ini, Bank Jabar juga menyerahkan sumbangan bibit pohon kepada Penyuluh Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung. Sehingga momen ini bertema; Kami Loyal, Kami Satu, Kami Bisa dan Kami Peduli,” tambahnya. sonny pn

Pantura Terancam Kekeringan

2008-07-05T01:05:00.003+07:00

BANDUNG - Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Iding Srihadi mengatakan, Wilayah Pantai Utara Jawa Barat terancam kekeringan. kekeringan. Hal itu dipicu menipisnya jumlah air Waduk Darma di Kuningan, Jawa Barat.

“Rata-rata debit normal 70-80 meter kubik per detik, sekarang kurang lebih 11 meter kubik per detik,” katanya di Bandung, baru-baru ini.

Musim kemarau mengakibatkan volume air di waduk menyusut hingga tersisa 24 juta meter kubik. Padahal dalam keadaan normal, penampungan air di Desa Jagara, Kecamatan Darma itu, volumenya bisa mencapai 36 juta meter kubik. Penyusutan membuat debit air menurun.

Akibatnya, kata Iding, waduk hanya bisa mengairi sawah di Pantura seluas 8-10 ribu hektar. Air yang berasal dari Waduk Darma biasanya digunakan untuk mengairi sawah terutama di wilayah Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Saat debit air normal, sawah yang diairi bisa mencapai 90 ribu hektare.

Untuk menambah debit air di wilayah Pantura, menurut dia, tidak bisa mengandalkan hujan buatan. Sebabnya daerah aliran sungai di wilayah ini menyebar. Cara itu hanya efektif menambah volume air di Sungai Citarum. Yaitu untuk mengisi 3 waduk mulai dari Saguling, Cirata, hingga Jatiluhur.

Volume air di tiga waduk ini masih terbilang aman. Seperti di Jatiluhur, pada awal musim kemarau ini ketinggian air masih 105 meter. Saat kondisi normal ketinggian air di sana antara 107-108 meter.

Sementara itu di Purwakarta sekitar 865 hektar tanaman padi gadu terancam kekeringan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, Tri Hartono mengatakan, usia tanam padi ini berkisar 30-70 hari.

Meski begitu, dia tetap optimistis target produksi padi tahun ini yaitu 236 ribu ton bakal tercapai. Keyakinan itu didukung hasil pengembangan pola tanam dan rekayasa petani. Yaitu dengan program sekolah dan laboratorium lapangan untuk padi jenis varietas unggul nasional maupun hibrida. sonny pn

Pembangunan KTM Serap Investasi Rp4,7 Triliun

2008-07-05T01:05:00.002+07:00

JAKARTA - Kalangan investor dan dunia usaha nasional menyambut baik pengembangan kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM). Sebab, daerah tersebut memiliki peluang usaha yang sangat menguntungkan. Sampai saat ini, rencana pendanaan investasi yang terkumpul dalam pengembangan KTM mencapai Rp4,7 triliun.

“Dengan masuknya investasi swasta nasional diharapkan mampu menggerakkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat disana,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dr. Ir. Erman Suparno MBA, Msi saat penyerahan surat Keputusan Menakertrans tentang Penetapan Lokasi Pengembangan dan Pembangunan KTM di kawasan transmigrasi serta Penandatanganan Pernyataan Bersama Bupati dan Badan Usaha di Balai Makarti Muktitama, Depnakertrans, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Erman, dari sekitar 50-an kawasan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan dan pengembangan KTM, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan azas pemerataan, sampai saat ini baru menetapkan 20 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Anggaran biaya untuk membangun dan mengembangkan KTM bersumber dari APBN (30%), APBD (30%), maupun Investor (40%). Penetapan berdasarkan pada penerbitan SK Penetapan Lokasi KTM oleh Menakertrans

Dari jumlah 20 lokasi KTM yang ditetapkan oleh Menteri, 10 lokasi KTM telah memastikan penanaman modal investasi yang berasal dari perusahaan berskala nasional, dan umumnya mereka bergerak dibidang pekebunan, pertanian yang menghasilkan komoditasi kelapa sawit, karet, jagung, padi, dan kedelai.

Bupati sebagai pemangku pimpinan daerah, diharapkan membentuk kelompok kerja (Pokja) tingkat kabupaten dan secara khusus diberikan tugas untuk memberikan pelayanan perijinan, pengintegrasian, pengendalian pembangunan, serta pengembangan KTM.

“Bagi pengusaha agar segera mengurus administrasi perijinan lokasi, menyusun pola pengembangan investasi, bekerja sama dengan perbankan untuk permodalan dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat transmigran dan penduduk lokal yang bermukim disekitar kawasan KTM,” jelas Erman.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tujuan mulia dari diadakannya transmigrasi bisa terwujud dengan semakin meningkatnya taraf hidup, perekonomian dan kesejahteraan transmigran dan penduduk setempat. mangontang silitonga

Pesawat Cassa Terjatuh, 18 Tewas

2008-07-05T01:02:00.001+07:00

BOGOR – Sebanyak 18 penumpang pesawat Cassa-212 A-2106 tewas setelah pesawat yang ditumpanginya terjatuh di Gunung Salak, Bogor, Kamis (26/6) lalu. Ke-18 penumpang tewas itu terdiri dari 5 awak dan 13 penumpang.

Petugas dibantu tim SAR sempat mengalami kesulitan dalam mencari dan mengevakuasi korban lantaran kondisi cuaca buruk, dan evakuasi baru bisa dilanjutkan pada Sabtu (28/6).

Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI Chaeruddin Ray di Bogor, Jawa Barat, menjelaskan bahwa 18 jenazah langsung dibawa ke Lanud Halim Perdanakusuma untuk disemayamkan. "Proses identifikasi dilakukan di lokasi dan langsung di bawa ke Halim," ujar Chaeruddin.

Pesawat Cassa 212 yang bermarkas di Skuadron 4 Landasan Udara Abdulrahman Saleh, Malang ini tinggal landas dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis 26 Juni 2008. Namun menara pengawas di Lanud Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, kehilangan kontak pada pukul 11.30 WIB.

Pesawat dengan nomor registrasi A2106 berpenumpang 18 orang itu diperkirakan jatuh di sekitar kaki Gunung Salak, Bogor. Hal itu berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk sekitar yang melihat pesawat sempat berputar-putar di wilayah itu.

Pencarian dilakukan melalui udara maupun darat. TNI AU mengerahkan 4 helikopter untuk melacak keberadaan Cassa naas dengan menyusuri daerah sekitar Gunung Salak, Gede, dan Pangrango.

Sementara itu, Mabes TNI Angkatan Udara menyatakan, pesawat Casa N212-100 yang jatuh di kaki Gunung Salak, tidak kelebihan beban.

"Semua sudah dihitung dan diukur. Kalau kelebihan beban, tentunya pesawat tidak bisa tinggal landas mengingat saat take off ada beban tertentu yang harus diikuti atau take off weight," kata Kepala Dinas Keselamatan Penerbangan dan Kerja (Kadislambangja) Mabes TNI AU Marsekal Pertama I Wayan Suwitra.

Ia mengatakan, jika jumlah penumpang tidak sesuai dengan beban saat tinggal landas atau take off weight, maka pesawat tidak akan diterbangkan. "Jadi semua sudah dihitung secara cermat dan matang," katanya.

Saat akan terbang, akan dihitung jumlah penumpang, jarak tempuh dan bahan bakar serta beberapa hal lainnya. "Jika jarak tempuhnya jauh, maka jumlah penumpang dikurangi, sedangkan bahan bakar ditambah untuk mendukung endurance pesawat. Begitu kira-kira, ada hitungannya tidak asal terbang," tegas Suwitra.

Apalagi, tambah dia, pesawat sudah mengalami modifikasi hingga mampu mengangkut lebih dari 12 orang. Pesawat Casa seri 212-100 yang merupakan pesawat angkut ringan yang bermarkas di Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh (ABD) Malang, dirancang untuk 12 penumpang. redsen

Gus Dur Kalah Lagi

2008-07-05T01:00:00.000+07:00

JAKARTA - Untuk kedua kalinya di bulan ini Gus Dur kalah berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Awal bulan lalu, Gus Dur kalah melawan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Hari ini Gus Dur kalah melawan Hanif Dhakiri dan Eman Hermawan.

"Saya bersyukur gugatan kami dimenangkan oleh pengadilan siang tadi," ujar M Hanif Dhakiri yang dipecat sebagai Wasekjen PKB oleh Gus Dur, Kamis (26/6) lalu.

Hanif berharap kemenangan ini bisa menjadi pelajaran bagi PKB agar Gus Dur tidak memecat orang sekehendaknya. Semua pemberhentian pengurus partai harus sesuai AD/ART Partai. "Pecat memecat, beku membekukan, sudah tidak sesuai. Sekarang sudah saatnya kader diberi kesempatan," ungkapnya.

Terhadap detail kemenangan ini, Hanif menyarankan untuk mengontak pengacaranya, Rangguh. Namun saat ditelepon, Rangguh tidak mengangkat ponselnya.

Dengan kemenangan ini Hanif akan berupaya kembali untuk mendapatkan jabatannya sebagai Wasekjen. "Tentunya saya akan kembali lagi," pungkas Hanif satu kubu dengan Muhaimin Iskandar ini.

Hanif bersama Eman menggugat Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid karena dipecat sebagai Wasekjen PKB periode 2005-2010. Mereka menilai pemecatan itu cacat prosedur karena melawan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. elfaber hutapea

Terminal Konvensional Capai 2,19 Juta Ton

2008-06-03T14:34:00.000+07:00

JAKARTA - Terminal konvensional Pelabuhan Tanjung Priok arus barang strategis ekspor/impor antar pulau sampai dengan April 2008 telah mencapai 2.196.286 ton. Dengan dilayani 574 unit kapal, mampu menampung 16.650 ton beras, 32,779 ton gula pasir, 10.300 ton jagung, 60.400 ton makanan ternak, 794,091 ton semen, 593.416 ton Crude Palm Oil , 593.418 ton Klinker, dan 84.714 ekor hewan.

Bila dibandingkan tahun 2007 lalu, arus barang mencapai 2.875.269 ton, mengalami penurunan sebesar 678.983 ton atau 23,6 % untuk tonase muatan, unit kapal mengalami penurunan 6 unit di mana pada periode tahun 2007 mencapai 580 unit kapal.

Kapal beras yang berkunjung pada tahun 2007 mencapai 45 unit kapal dengan jumlah yang dibongkar muat sebesar 225.520 ton, untuk priode 2008 hanya 9 unit kapal dengan muatan sebanyak 16.660 ton, mengalami penurunan 200.870 ton atau 92,6%.

Selain itu, angkutan gula pasir mengalami penurunan sebesar 72.299 ton atau 68,68 %. Tahun ini, kapal gula pasir sebanyak 6 unit dengan total muatan yang diangkut 32.779 ton. Jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 13 unit kapal dengan muatan mencapai 105078 ton, mengalami penurunan impor gula pasir untuk kebutuhan pangan, sementara impor tahun ini lebih didominasikan gula pasir berjenis rafinasi kebutuhan industri. lucyana

P2B Cilincing Diduga Ciptakan Papan Bodong

2008-06-03T14:33:00.000+07:00

JAKARTA – Kepala Suku Dinas Pengawasan Penataan Bangunan (P2B) Jakarta Utara (Jakut), Ir. Ardin Hutapea diharapkan jangan tutup mata terhadap masalah yang ada di jajarannya, menyusul adanya indikasi penyimpangan restribusi secara besar-besaran ditubuh Sudin P2B Jakut.

Tak hanya itu, Bawasko Kodya Jakut juga diharapkan banyak interaksi terhadap penyimpangan tersebut. Hal ini terkait maraknya bangunan bermasalah di Kecamatan Cilincing, Jakut, dan dugaan penciptaan papan bodong yang melanggar Perda No. 7 tahun 1991 dan SK Gub 1068.
Seperti bangunan dua lantai milik Sumarto yang berdiri di jalan Kebantenan III No. 2, Kecamatan Cilincing, yang di duga memiliki papan bodong. Sebab, pada papan tersebut ditulis dengan huruf balok dan tidak di tanda tangani pejabat P2B Jakut. Papan dengan No. IMB 4212/ IMB/08 Tgl 18-4 2008, tidak ada nomer IP.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke P2B Kecamatan Cilincing, setelah dicek petugas P2B, ternyata nomor IMB bangunan itu tidak terdaftar, dan setelah dipertegas papan kuning tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pengamat P2B Kecamatan Cilincing.

Sementara bangunan Gudang Futsal di Jalan Malaka 2, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing juga tidak memiliki IMB. Ada dugaan pemilik bangunan telah bekerja sama dengan Humas Walikota Jakut untuk memuluskan IMB dan peruntukannya.

Selain itu, gudang di Jalan Suka Pura, Kecamatan Cilincing, juga tidak memiliki IMB. Bangunan dua ruko dilebur menjadi gudang tiga lantai yang di kerjakan oleh PT Cipta Bangun, kuat dugaan dilindungi petugas P2B Kecamatan Cilincing. tedhy bisono

Cirebon Perlu Rutan Anak

2008-06-03T14:31:00.000+07:00

CIREBON - Wilayah III Cirebon memerlukan kehadiran rumah tahanan anak yang akan memberikan perlindungan bagi tersangka atau terpidana anak yang memerlukan penahanan sehingga tidak dibaurkan dengan tahanan dewasa.

Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Restoratif Justice Anak Bagi Penegak Hukum di Ruang Adipura, Balaikota Cirebon, pekan lalu yang diikuti aparat kepolisian, pengacara, LSM, serta Komisi Perlidungan Ibu dan Anak Kota Cirebon.

Menurut Imam Ahmad dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cirebon, di Jawa Barat baru ada satu rumah tahanan anak yaitu di Tangerang, dan sudah saatnya di sejumlah daerah juga dibangun Rumah Tahanan Anak termasuk di wilayah III Cirebon mengingat kasus dengan pelaku anak-anak menunjukkan gejala peningkatan.

"Kita tidak ingin pelaku yang masih anak-anak ditahan bersama tahanan dewasa walaupun dalam ruangan terpisah karena akan memberikan tekanan psikoligis yang tidak baik bagi usia anak-anak," kata Imam, Staf Bimbingan Klien Anak.

Hal senada dikatakan Sofyan juga dari Bapas, bahwa bulan lalu tercatat ada 36 tahanan usia anak di Rutan Cirebon yang sudah melebihi kapasitas ruang anak di Rutan tersebut sehingga ada delapan tahanan anak lainnya yang ditahan di Polsek-Polsek dicampur dengan tahanan dewasa.

"Sudah saatnya Pemerintah memikirkan masalah rumah tahanan anak ini karena cukup mendesak apalagi di Jawa Barat baru ada satu Rumah Tahanan Anak yaitu di Tengerang yang juga sudah melebihi kapasitasnya," katanya.

Usulan pembangunan Rutan Anak itu juga didukukung Dr Kartini dari Komisi Perlidungan Ibu dan Anak Kota Cirebon yang menilai sudah saatnya setiap Polres mempunyai ruang interogasi dan ruang tahanan khusus anak, bahkan kalau perlu adanya Rumah Tahanan Anak yang designnya disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak.

"Saya mendukung usulan itu, karena anak-anak harus dilindungi perkembangan psikologisnya supaya terhindar trauma selama di penjara yang perlakukannya sama dengan penjara dewasa," katanya.

Sementara Kaur Binops Polresta Cirebon Iptu Hendarwan yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, Polresta Cirebon sudah mempunyai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang biasa digunakan untuk menangani tersangka yang masih anak-anak. "Bahkan kami juga sedang membangun ruang tahanan khusus bagi perempuan dan anak-anak," katanya.

Para Lokakarya yang dibuka Ketua Bappeda Kota Cirebon Ir Ahmad Muladi CES itu juga terlontar usulan untuk membuat ruang sidang khusus anak di Pengadilan Negeri Cirebon.
Heri Sumanto SH, hakim yang datang mewakili Ketua PN Cirebon juga mendukung langkah pembentukan ruang sidang khusus anak untuk mencegah adanya tekanan psikologis yang bisa mempengaruhi perkembagan kejiwaan anak.

"Saya pribadi mendukung usulan itu, dan nanti akan saya bicarakan dengan Ketua PN Cirebon, apalagi PN Bandung sudah menjadi percontohan Persidangan Anak-anak. Kita akan mencontoh yang sudah ada," katanya.

Hadir juga pada acara itu, perwakilan Forum Anak Cirebon yang merupakan remaja-remaja yang peduli dengan nasib anak jalanan dan LSM Wadul Bae yang juga merupakan pemerhati masalah perlindungan perempuan dan anak-anak. suharman

Dinas Pasar Bekasi Butuh Rp2,8 Miliar

2008-06-03T14:28:00.000+07:00

BEKASI - Dinas Pasar Kota Bekasi membutuhkan dana Rp2,8 miliar untuk perbaikan infrastruktur lima pasar tradisional di Kota Bekasi. Kepala Dinas Pasar Kota Bekasi, Toto Ruhimat di Bekasi, Jumat (30/5), mengatakan, kelima pasar tradisional tersebut yakni Pasar Kranji, Pasar Baru, Bintara, Jatiasih dan Bantargebang.

Infrastruktur yang perlu diperbaiki diantaranya drainase, sebagian kontruksi bangunan yang sudah tidak layak, serta instalasi jaringan listrik. Saat ini, drainase di lima pasar tradisional tersebut rusak dan tertimbun sampah, sehingga perlu perbaikan secepatnya agar aliran air ketika hujan lancar.

"Untuk perbaikan insfrastruktur di kelima pasar tradisional di Kota Bekasi itu diperlukan dana sekitar Rp2,8 miliar. Dinas Pasar telah mengajukan usulan ke dewan," ujar Toto Ruhimat. Diharapkan perbaikan infrastruktur pasar tradisional dapat direalisasikan pada awal 2009.
Tiga pekan lalu, Pemkot Bekasi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dengan melibatkan seluruh camat dan kepala dinas pemda setempat untuk membahas usulan dana pembangunan insfrastruktur.

Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad telah menyetujui usulan Dinas Pasar untuk perbaikan infrastruktur pasar tradisional tersebut. Tetapi, Panitia Anggaran DPRD Kota Bekasi menganggap usulan dana terlalu besar dan belum mendesak, sehingga hanya disetujui Rp550 juta. "Bagaimana kondisi pasar tradisional bisa nyaman karena dengan anggaran Rp550 juta perbaikan tidak maksimal," ujarnya.

Menanggapi besaran dana perbaikan infrastruktur yang diusulkan Dinas Pasar itu, anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Bekasi, M Said mengatakan, pembangunan infrastruktur pasar tradisional dapat dilakukan secara bertahap.

Panitia Anggaran hanya menyetujui Rp550 juta, karena belum mendesak dan pembangunan infrastruktur pasar tradisional dapat dilakukan awal 2009. "Saya menilai dana yang diusulkan Dinas Pasar Kota Bekasi untuk pembangunan infrastruktur pasar tradisional terlalu besar," kata M Said. deddy suryadi

Pemprov Tetapkan HET Minyak Tanah

2008-06-03T14:26:00.000+07:00

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sementara minyak tanah (mitan) di pangkalan 35 kabupaten/kota, menyusul kenaikan harga BBM.

HET sementara minyak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng Nomor 28/2008 mulai berlaku tanggal 26 Mei 2008, kata Gubernur Jateng, Ali Mufiz seusai rapat "Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008", di Semarang, pekan lalu.

Dengan berlakunya harga jual eceran minyak tanah yang baru, katanya, maka HET minyak tanah di Jateng yang diatur dalam Pergub Jateng Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan HET Minyak Tanah di pangkalan sudah tak berlaku lagi.

"Sambil menunggu penetapan HET minyak tanah nasional oleh Mendagri sebagai dasar penetapan HET minyak tanah di daerah, maka untuk pengendalian HET di lapangan diperlukan penetapan HET sementara minyak tanah di pangkalan wilayah Jateng," katanya.

Menurut Gubernur, HET sementara minyak tanah yang diberlakukan di Jateng paling rendah berada di Kota Semarang sebesar Rp2.790,00 per liter dan tertinggi Kabupaten Wonogiri sebesar Rp3.045,00 per liter.

Ia mengatakan, hitungan penentuan HET sementara minyak tanah di Jateng berdasarkan berbagai pertimbangan yang meliputi harga dasar minyak tanah, biaya transportasi, margin agen, penyalur, dan pangkalan.

"Kita meminta bupati/wali kota di Jateng agar melakukan pemantauan dan pengawasan kenaikan HET minyak tanah di pangkalan wilayahnya masing-masing. HET sementara minyak tanah ini hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil," katanya.

Gubernur mengimbau semua pihak agar mematuhi penetapan HET sementara minyak tanah yang diberlakukan di provinsi ini. "Jangan sampai ada yang menjual di atas HET sementara minyak tanah karena jika ketahuan akan mendapat sanksi berat," katanya. tulus supangkat

HET sementara minyak tanah di 35 kabupaten/kota di Jateng:

Kota Semarang Rp2.790/liter
Kabupaten Demak Rp2.835/liter
Kendal Rp2.840/liter
Kabupaten Semarang Rp2.860/liter
Kota Salatiga Rp2.820/liter
Grobogan Rp2.910/liter
Kudus Rp2.850/liter
Jepara Rp2.930/liter
Pati Rp2.930/liter
Kabupaten Cilacap Rp2.880/liter
Purwokerto Rp2.850/liter
Purbalingga Rp2.890/liter
Kabupaten Banjarnegara Rp2.950/liter
Wonosobo Rp3.015/liter
Kebumen Rp2.920/liter
Klaten Rp2.880/liter
Kota Magelang Rp2.845/liter
Kabupaten Magelang Rp2.865/liter
Temanggung Rp2.930/liter
Kota Surakarta Rp2.905/liter
Karanganyar Rp2.965/liter
Sragen Rp3.005/liter
Sukoharjo Rp2.950/liter
Wonogiri Rp3.045/liter
Boyolali Rp2.950/liter
Kabupaten Purworejo Rp2.870/liter
Batang Rp2.965/liter
Kota Pekalongan Rp2.960/liter
Kabupaten Pekalongan Rp3.010/liter
Kota Tegal Rp2.880/liter
Kabupaten Tegal Rp2.900/liter
Brebes Rp3.040/liter
Pemalang Rp2.965/liter
Blora Rp2.840/liter
Rembang Rp2.925/liter

Pengerahan Massa Tetap Dilakukan

2008-06-03T14:25:00.000+07:00

SEMARANG - Lima tim sukses pasangan calon gubernur Jateng menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi selama masa kampanye guna memenangkan Pilgub 2008. Ketua Tim Sukses Bibit Waluyo dan Rustriningsih (Lurus) Murdoko menyatakan, kampanye pengerahan massa tidak lebih dari 10% dari seluruh total kegiatan kampanye.

Dalam kampanye pilgub, pengumpulan massa dengan magnet musik dangdut dan sejenisnya akan dikurangi. PDI-P akan lebih menekankan pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dengan menggelar bakti sosial dan pengobatan gratis. “Dari 22 kabupaten/kota yang merupakan basis partai kami, hanya di Banyumas dan Tegal yang akan diselenggarakan kampanye terbuka,” kata Murdoko.

Massa kampanye 5-18 Juni, menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Jateng M Fadholi, akan dimanfaatkan maksimal oleh pasangan Bambang Sadono dan M Adnan dengan menghadiri seluruh kabupaten/kota.

“Kemungkinan tidak semua daerah akan dihadiri Bambang dan Adnan secara langsung. Ada pula yang sendiri-sendiri mengingat waktu yang mepet. Tapi kami tetap akan melakukan kampanye dengan pengumpulan massa secara besar-besaran, namun tidak akan membayar orang untuk hadir,” katanya.

Ketua Tim Sukses Agus-Kholiq untuk Rakyat (Akur) Suharyanto mengatakan, arak-arakan atau kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah besar tidak menjadi prioritas. Kampanye model itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga rawan konflik.

Sementara itu, kampanye Sukawi Sutarip-Sudharto (S2), akan diwarnai kehadiran sejumlah artis ibu kota. Sejumlah selebriti yang juga anggota DPR dari Partai Demokrat, sudah memastikan hadir. Mereka antara lain Adji Massaid, H Qomar, dan Angelina Sondakh. “Walau demikian, kami tidak akan mengutamakan kampanye terbuka model show of force,” kata Ketua Tim Sukses S2 Atyoso Mochtar.

Ketua Divisi Kampanye Mutiara (M Tamzil-Abdul Rozaq Rais) Masruhan Samsurie menyatakan, daerah-daerah yang memiliki kultur santri akan ditangani oleh PPP dan jaringan NU. Sementara sebagian Jateng selatan yang didominasi kekuatan nasionalis akan ‘dimainkan’ oleh kekuatan PAN, Tamzil Fans Club, kelompok Naga Merah, dan yang lain. tulus supangkat

Kurangi Biaya Keluyuran!

2008-06-03T14:23:00.000+07:00

SEMARANG – Kenaikan harga BBM sebesar 28,7%, memukul segala sendi perekonomian. Sektor yang sensitif adalah pertanian dan perikanan. Fatria Rahmadi, anggota Komisi B DPRD Jateng, menganalisa ke-dua sektor itu memiliki karakteristik sama yakni ketergantungan yang tinggi terhadap alam dan kebijakan pemerintah.

“Sedikit kebijakan pemerintah goyang, kedua sektor itu akan menyikapinya. Baik itu naik pada biaya operasional maupun harga yang dijual. Kalau tidak kuat akan terpuruk,” jelasnya.
Efek yang jelas adalah naiknya biaya input produksi serta semakin besarnya beban hidup sehari-hari. Selain itu kenaikan BBM juga akan memperlemah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani, nelayan dan masyarakat umumnya.

Karena akses dan daya beli semakin menurun. “Kebijakan itu (harga BBM) diambil pada saat pemerintah nyata-nyata belum mampu melindungi dan menyejahterakan petani dan nelayan serta rakyat pada umumnya,” tandas anggota FPDI-P itu.

Tidak bisa dipungkiri, kenaikan harga BBM itu akan memunculkan keluarga miskin baru. Paling banyak terjadi untuk keluarga petani dan nelayan. Karena selama ini petani atau nelayan sama-sama kurang mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah.

Pemerintah mestinya meningkatkan subsidi dan menunjukkan keberpihakan yang konkrit terhadap petani dan nelayan. Bukan sebaliknya mengambil kebijakan yang dapat mematikan mata pencaharian mereka.

Sementara Thontowi Jauhari berpendapat, Pemprov dan DPRD Jateng harus menghemat. Segala kegiatan yang dinilai tidak ada hubungannya dengan masyarakat harus dihilangkan. “Dewan jangan lagi keluyuran. Kalau masih dilakukan akan benar-benar menya-kitkan masyarakat,” kata sekretaris Komisi E itu.

Kenaikan harga BBM dianggapnya sebagai cari mudahnya saja. Karena masyarakatlah yang terkena imbasnya dibandingkan oleh para pejabat negara maupun dari anggota Dewan. “Kebijakan itu diambil sesuai kaca mata seorang pejabat. Bukan dari kalangan masyarakat. Apalagi dengan berikan BLT, bukan solusi mengurangi kemiskinan,” tandasnya. tulus supangkat

30.000 Areal Perkebunan Jadi Sasaran Kredit

2008-06-03T14:19:00.001+07:00

BANDUNG - Pemerintah Pusat melalui Departemen Pertanian sejak 2 tahun lalu menggulirkan kredit untuk petani perkebunan. Di Jawa Barat (Jabar), program tersebut di tahun 2008 terus berlanjut, dan rencananya sasaran dari penyaluran kredit itu adalah areal pengembangan komoditi perkebunan seluas 30.000.

Demikian dipaparkan Kepala Dinas Perkebunan Jabar, Herdiwan, baru-baru ini. Penyaluran kredit perkebunan, ungkap Herdiwan, dilakukan dalam dua jenis skim kredit. Masing-masing, Kredit Ketahanan Pangan dan Kredit Revitalisasi Perkebunan.

“Kredit Ketahanan Pangan disalurkan kepada petani yang mengembangkan komoditi tebu dan kopi. Sedangkan Kredit Revitalisasi Perkebunan disalurkan kepada Petani yang mengembangkan komoditi sawit, karet dan kakao,” jelasnya.

Herdiwan, mengungkapkan, dalam proses penyaluran kredit untuk petani perkebunan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, yaitu pengajuan petani sebagai penerima kredit yang harus diajukan oleh Bupati/Walikota. “Jika prosedur tersebut sudah ada, Pemprov. Jabar memfasilitasi pengajuan kepada Departemen Pertanian (Deptan). Selanjutnya oleh Deptan pengajuan diajukan kepada bank,” katanya lagi.

Saat ini, diakuinya, beberapa bank siap mengucurkan kredit untuk petani perkebunan yaitu Bank Bukopin, BRI, Bank Mandiri dan Bank Danamon. Sementara, Bank Jabar di tahun ini juga telah menyatakan kesiapannya.

“Proses pengucuran kredit untuk petani perkebunan kini tengah dalam proses di beberapa bank. Sebab, dari lembaga perbankan kredit untuk petani perkebunan, prinsipnya sama dengan jenis kredit komersial. Sehingga dalam proses penilaian dari bank, kelayakan usaha dijadikan penilaian oleh bank dalam rangka pengucuran kredit untuk petani perkebunan,” tambahnya.

Jika kredit untuk petani perkebunan dapat direalisasikan, ratusan orang petani perkebunan dapat menikmati layanan kredit, dimana dari areal perkebunan karet seluas 1.000 hektar, sebanyak 100 petani dapat menikmati layanan kredit perkebunan. sonny pn

DKI Dukung Peringatan Kebangkitan Nasional

2008-06-03T14:18:00.000+07:00

INDRAMAYU – Komunitas Lingkar Pekarangan, baru-baru ini menggelar peringatan satu abad Kebangkitan Nasional dan 10 tahun Reformasi. Perayaan bermuatan sejarah itu didukung pula oleh Dewan Kesenian Indramayu (DKI), Yayasan Dewan Kesenian Cirebon, Dewan Kesenian Majalengka, Kelompok Sado Kuningan, Medium Sastra dan Budaya Indonesia, Akar Jati Majalengka dan Gigir Lintang.

“Selain bertujuan mempererat tali silaturahmi dan mencari keputusan serta sikap baru seniman terhadap kenaikan harga BBM dan gejala Kebangkrutan Nasional, juga pengaruh kenaikan harga BBM yang berdampak pada naiknya harga-harga sembako di pasar dan transportasi,” jelas Agung Nugroho, penanggungjawab acara.

Hadir dalam acara tersebut, puluhan seniman, budayawan, tokoh–tokoh masyarakat, anggota Dewan, Aktifis mahasiswa, para kiyai se-wilayah 3 Cirebon. Dalam acara renungan tersebut ditampilkan juga Pagelaran Wayang karya Ponimin dari Sanggar Tari Puser Langit.
Hingga malam suntuk semua pendukung acara saling menyuguhkan berbagai atraksi, seperti narasi budaya, pidato kepedulian dan menyanyi bersama.

Ifan Alfian, selaku ketua Dewan Kesenian Indramayu mengatakan bahwa acara renungan Satu Abad Kebangkitan Nasinal tersebut, mengingatkan pentingnya seniman dan budayawan wilayah 3 Cirebon dalam mengantisipasi perbedaan konsep akibat perubahan strata sosial politik di masyarakat.

“Seniman dan budayawan itu kan masyarakat kritis dan intelektual, jadi demo yang tepat untuk memberikan solusi kepada pemerintah melalui kegiatan seni dan orasi budaya,” tegasnya. nurochman sudibyo

Walikota Cimahi Resmikan Gedung BPN

2008-06-03T14:14:00.000+07:00

CIMAHI – Walikota Cimahi, Ir. HM. Itoc Tochija MM, baru-baru ini meresmikan penggunaan gedung baru kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Cimahi yang terletak di Jalan Encep Kartawirya, Citeureup.

Turut hadir dalam acara tersebut Kabag TU Kanwil BPN Jawa Barat H. Armansyah Salam yang sebelum menjabat Kepala BPN Cimahi, kepala BPN yang baru Drs. H. Wawan Darmawan, unsur Polres Cimahi, Kodim 0609, unsur Kejari Bale Bandung, IPPAT se-Kota Cimahi serta pihak perbankan.

Dalam kesempatan itu, Walikota Cimahi Itoc Tochija mengatakan, dengan diresmikannya penggunaan kantor baru ini, diharapkan BPN lebih meningkatkan kinerja dalam upaya melayani masyarakat, khususnya masyarakat Cimahi, mengingat wilayah Cimahi 15% adalah daerah kumuh.

Untuk itu, BPN berperan membantu dalam hal penataan bangunan, lingkungan hidup serta aspek kesehatan. “Untuk bangunan Mesjid yang notabene tanahnya adalah hibah, mohon dibantu untuk dibuatkan sertifikat hibah. Banyak aset-aset kota yang hilang, karena sertifikatnya tidak jelas,” katanya.

Walikota menaruh harapan besar kepada pihak BPN, agar dapat menyelesaikan aspek legalitas kepemilikan masyarakat, karena masih begitu banyak bangunan di wilayah Kota Cimahi, baik di tingkat kota, kecamatan maupun tingkat kelurahan yang belum di sertifikasi, termasuk mesjid-mesjid hibah. bonifatius

Camat Kandanghaur Rajin Bantu Petani

2008-06-03T14:12:00.001+07:00

INDRAMAYU - Camat Kandanghaur Haris Tarmidi SH rupanya memiliki tanggung jawab besar atas wilayahnya terkait menghadapi panen musim gaduh. Bahkan, dirinya terjun langsung ke sawah sekalipun hingga tengah malam.

Tidak heran jika sosok Camat Haris Tarmidi SH, sejak pertama kali bertugas di Kecamtaan Cantigi, banyak digandrungi para kuwu dan masyarakat. Begitu juga kiprahnya di Kecamatan Kandanghaur. Sebab, kepedulian terhadap masyarakat terutama para petani, dalam mencari sumber air menghadapi musim gaduh tahun 2008 patut mendapat acungan jempol.

Menurut beberapa kuwu di Kecamatan Kandanghaur kepada Tabloid Sensor, melihat kondisi pertanian di Kecamatan Kandanghaur memang memprihatinkan. Untuk menghadapi musim gaduh sekarang, para petani membutuhkan air untuk menyelamatkan tanaman padi yang baru berusia beberapa hari. Jika tidak, dipastikan para petani menderita kerugian yang cukup besar.

Dalam kondisi sulit, petani mengaku optimis panen gaduh sekarang berhasil. Semua itu berkat kepedulian Camat Haris yang setiap hari mengajak para kuwu dan petani melakukan koordinasi.
Camat Kandanghaur Haris Tarmidi kepada Tabloid Sensor mengatakan, sebagai kepala wilayah Kecamatan Kandanghaur, sudah merupakan tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi admintrasi maupun lainnya.

”Sekarang ini para petani kesulitan mencari air guna kepentingan pertanian. Oleh karena itu kami mengadakan musyawarah dengan para kuwu dengan tujuan mencari solusi untuk menyelamatkan nasib para petani,” katanya. Dirinya merasa yakin, lahan pertanian di Kecamatan Kandanghaur terselamatkan dari kekeringan. soni s

TKI Indramayu Jadi Sapi Perahan

2008-06-03T14:02:00.000+07:00

INDRAMAYU – Kota Indramayu dikenal sebagai pemasok TKI terbesar di Indonesia. Sayangnya keberadaan mereka di luar negeri, terkadang tidak seperti yang dibayangkan. Penganiayaan, penipuan dan perlakuan diluar sewajarnya sering mereka rasakan. Tak jarang mereka pun hanya dijadikan sapi perahan pihak yang memberangkatkan.

Memang, selain memberikan peningkatan strata ekonomi, berbagai persoalan pun timbul akibat penanganan yang semula ditata dengan baik, kembali semrawut. Hal ini pun diakukan Camat Anjatan, Drs. H. Sugeng.

“Jumlah TKI asal Kecamatan Anjatan saat ini terbanyak memilih tujuan bekerja ke Taiwan dan Korea. Secara ekonomi, kehidupan mereka meningkat secara signifikan. Sayangnya belum ada lembaga satu atap di Indramayu yang menangani keberadaan mereka,”jelasnya. Termasuk data masyarakat yang berangkat dan pulang, bahkan mereka yang terkena masalah atau musibah. “Sehingga jika ada lembaga yang khusus menangani keberadaa mereka, semuanya dapat terdeteksi dan terpantau secara akurat,” katanya.

Dijumpai di rumah dinasnya Jumat (30/5) lalu, Sugeng juga mengaku kesulitan memberikan data pasti berapa jumlah penduduk di kecamatannya yang bekerja sebagai TKI. Dirinya hanya memperoleh data dari desa, itupun hanya mereka yang tercatat mengurus surat ijin orang tua atau dari suami. Sedangkan berapa warganya yang datang dan pergi ke luar negeri, tidak terdata jelas.

“Jika desa, kecamatan dan pemkab ingin memiliki data konkret, harus didirikan lembaga penanganan satu atap yang didalamnya terdapat pihak pemerintah daerah, PJTKI, dan instansi terkait,” tegas Camat Sugeng.

Meningkatnya perekonomian masyarakat Indramayu dari sektor TKI terlihat dari kekayaan yang mereka miliki. Seperti, rumah yang direhab, usaha baru, termasuk daya beli yang semakin meningkat.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang berangkat ke luar negeri pun semakin meningkat. Itu lantaran rasa iri melihat sukses yang diraih tetangga, teman atau sejawat yang lebih dulu bekerja di luar negeri.

Sukses dan duka para TKI yang bekerja di luar negeri ternyata menjadikan aspirasi tersendiri bagi Acep Syahril (42). Aktifis sosial TKI Indramayu yang dua tahun terakhir mengumpulkan data suka duka TKI asal Indramayu ini berencana membukukan surat-surat para TKI. Rencananya buku tersebut diberi judul ‘Keranjang Air Mata’.

Acep berhasil mengumpulkan data soal TKI yang disiksa, tak mendapat gaji, dan dipindahkerjakan oleh majikan tanpa prosedur dan penanganan sertra advokasi yang jelas. “Saya berniata meminta pihak Dinsosnaker Indramayu mengantisipasi jatuhnya korban-korban lain, termasuk penanganan secara profesional TKI yang baru pulang,” katanya.

Selain itu, Tokoh Masyarakat Indramayu Ifan Alfian merasa tersentuh dengan banyaknya TKI yang dijadikan sapi perahan pihak PJTKI dan lembaga lainnya. Lain lagi dengan H. Tata dari Disosnaker Indramayu, pihaknya menegaskan bahwa jika masyarakat ingin aman bekerja di luar negeri, sebelumnya harus menjalani proses sesuai prosedur berlaku, sehingga keberadaa mereka terdata. nurochman

Tak Ada Penimbunan Pupuk

2008-06-03T13:58:00.001+07:00

BANJARNEGARA - Kelangkaan pupuk di Banjarnegara bukan karena ulah distributor maupun para pedagang pengecer. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara, Ir. Dwi Atmaji kepada Tabloid Sensor, baru-baru ini.

Lebih lanjut Dwi Atmaji mengatakan, kelangkaan pupuk disebabkan karena dua faktor yaitu droping pupuk untuk Kab. Banjarnegara tidak sesuai kebutuhan, dan petani dalam pembelian pupuk untuk satu musim tanam tidak disesuaikan kebutuhan, bahkan pemakaiannya pun over.

Menjawab pertanyaan Tabloid Sensor sehubungan adanya penimbunan pupuk oleh distributor maupun oleh spekulan, Dwi Atmaji menegaskan bahwa penimbunan pupuk, tidak ada. “Karena kami (Distan dan dinas terkait) selalu mengadakan operasi, sehingga apabila ada temuan di lapangan, pasti terdeteksi. Kendala kami di lapangan, karena penyaluran pupuk dari distributor ke petani selain lewat RDKK, juga distributor bisa langsung ke petani,” katanya lagi.

Soal kebutuhan pupuk untuk petani di Banjarnegara, Dwi Atmaji menjelaskan bahwa dengan luas sawah sekitar 19.389,69 hektar, tanah perkebunan rakyat 156,89 hektar, mestinya kebutuhan pupuk pun sesuai dengan luas lahan yang membutuhkan. “Kami usulkan ke pemerintah sesuai RDKK, tetapi kendala di lapangan pun muncul, karena tidak semua petani masuk menjadi anggota kelompok tani,” tambahnya. triwinarto

Janji Tuntaskan Korupsi dan Ilegal Logging

2008-06-03T13:47:00.002+07:00

PEKANBARU - Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko secara resmi mengawali tugasnya memimpin Kepolisian Daerah Riau. Awal dari kepemimpinannya ditandai dengan acara farewel parade atau pisah sambut dengan mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Sujtiptadi di lapangan upacara Mako Brimob Polda Riau, Selasa (27/5).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah tamu kehormatan, seperti Ketua DPRD Riau Chaidir dan Gubernur Riau Rusli Zainal yang diwakili Asisten III Setdaprov Riau M Ramli Walid.Kapolda baru Hadiatmoko dalam sambutannya menegaskan, selaku mantan Direktur V Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, pihaknya tentu tidak asing dengan kasus illegal logging, korupsi dan kasus-kasus lainnya yang saat ini tengah ditangani Polda Riau.

Bahkan Hadiatmoko berjanji akan menuntaskan kasus-kasus yang saat ini masih belum selesai. Bahkan tidak hanya kasus illegal logging dan korupsi serta premanisme, Hadiatmoko juga akan mengambil tindakan tgas terhadap kasus illegal fishing.

“Tadi dalam kata sambutannya saya kan sudah saya jelaskan, tegas dan tuntas,” ujar Hadiatmoko ketika ditanya wartawan seusai upacara. Namun, ketika ditanya tentang pemeriksaan kepala daerah yang belum dilakukan pendahulunya, Hadiatmoko tak mau berkomentar. “Itu anda yang bilang ya, bukan saya,” ujarnya ketika wartawan menanyakan pemeriksaan sejumlah kepala daerah di Riau terkait kasus illegal logging.

Menurut Hadiatmoko, untuk memeriksa kepala daerah pihaknya masih akan melihat hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik tim illegal logging Polda Riau. “Saya lihat dulu, kan saya baru,” ujarnya.

Sementara Sutjiptadi dalam kata sambutannya mengatakan, selama menjabat Kapolda Riau 17 bulan 4 hari, ia mengaku sudah banyak menangani kasus terutama kasus illegal logging, korupsi dan kasus-kasus lainnya yang diakuinya masih belum selesai.

Untuk itu, ia mengimbau para pejabat utama dan para staf di jajaran Polda Riau untuk mendukung Kapolda yang baru menuntaskan kasus tersebut. Seusai upacara farewel parade, Hadiatmoko kemudian ditepung tawari oleh tokoh masyarakat Riau di Mapolda.

Sebagaimana tradisi tepung tawar, Hadiatmoko dan istri duduk di pelaminan yang sudah disiapkan sedangkan Brigjen Sutjiptadi berdiri di samping kanan. Turut menapung tawari petinggi Polda Riau itu, antara lain H. Ismail Suko, Fachruddin Bakar, Ahmad Bebas dan beberapa tokoh lainnya.

Seusai tepung tawar, Kapolda yang baru beserta istri berdampingan dengan Kapolda lama dan istri berjalan kaki menuju pintu gerbang, mengantarkan Sutjiptadi dan istri meninggalkan Mapolda. Namun, ada yang ganjil dalam acara pelepasan kemarin.

Biasanya Kapolda yang lama akan dilepas dengan menaiki miniatur kapal yang bernama Lancang Kuning. Namun kemarin Sutjiptadi hanya dilepas dengan jalan kaki. “Macam mana mau naik kapal, kapalnya sudah ditangkap pak Hadiatmoko,” gurau seorang wartawan yang meliput acara tersebut. didi rinaldo

Pusat Latihan Bantu Siswa Putus Sekolah

2008-06-03T13:21:00.001+07:00

BANJARNEGARA - Keberadaan suatu pusat latihan sangat membantu siswa yang putus sekolah. Hal itu disampaikan Kepala SKB Banjarnegara, Drs. Teguh Haryono, kepada Tabloid Sensor, baru-baru ini.

“Bukan hanya itu saja, keterampilan yang diberikan di pusat latihan juga mampu memberikan bekal kepada siswa didik dalam membuka lapangan kerja. Seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh SKB Banjarnegara dalam mengatasi banyaknya pengangguran dan angka putus sekolah,” katanya.

Menjawab Tabloid Sensor sehubungan dengan berdirinya SKB di Banjarnegara, Teguh Haryono menjelaskan bahwa SKB Banjarnegara berdiri pada tanggal 20 Januari 1989 sesuai dengan SK Mendikbud RI No. 036/O/1989 dan diperkuat dengan SK Mendikbud No. 023/O/1997 tgl. 20 Pebruari 1997.

“SKB Banjarnegara terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 1 Banjarnegara, Kel. Sokanandi, Kec/Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedangkan saya ditugaskan di SKB ini sejak bulan Maret 2007,” tambahnya.

Tentang visi dan misi SKB Banjarnegara, Teguh Haryono menjelaskan, SKB memiliki visi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, dan mandiri ini berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya SKB.

Misi, pertama melaksanakan program PLS melalui pembuatan percontohan dan pelayanan bagi masyarakat bodoh, miskin, dan terbelakang. Kedua, mendorong proses pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronisasikan antara dinamika pembangunan daerah dengan kebijakan nasional tentang otonomi daerah.

Ketiga, pendayagunaan, pengembangan, dan pemasyarakatan jaringan strategis dalam rangka menguatkan pembangunan sektor kerakyatan. Keempat, memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Kelima, mengembangkan kelembagaan mitra kerja sebagai institusi profesional dalam kancah aktivitas pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan keenam mengembangkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik sumber dan masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan dan kesiapan dalam memasuki dunia usaha dan dunia kerja.

Lebih lanjut Teguh Haryono mengatakan, SKB Banjarnegara memiliki tugas melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga berdasarkan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten. Sehingga SKB ini berfungsi sebagai pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat gemar belajar, pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan, pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal, penyediaan sarana dan fasilitas belajar, pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

Yang lebih utama dalam pengembangan program adalah bagaimana life skill dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja salah satunya adalah program menjahit, komputer. “Dengan program unggulan pembuatan bulu mata dengan 9 kelompok kerja yang sirkulasinya mencapai Rp20 juta per bulan dengan pola kemitraan dengan PT Royalco Indah Probolinggo. Sekalipun sebagai plasma, upaya kongkrit diupayakan untuk menjembatani pangsa tenaga kerja dengan ketrampilan calon tenaga kerja itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, pihaknya berencana akan menjadikan SKB sebagai tempat diklat center yang menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana bagi masyarakat. tri winarto